Kamis, 22 Maret 2012 - 14:00
KPP Pratama Soreang

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung membebaskan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang dari gugatan perdata PT Panca Busana Asrilaras (PBA). Kasus sengketa pajak antara KPP Pratama Soreang dan PBA bermula saat pada tahun 2009, KPP Pratama Soreang melakukan pemeriksaan pajak terhadap PBA dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Khusus untuk tahun pajak 2006 dan 2007.

 

Setahun kemudian, KPP Pratama Soreang menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Atas Hasil Pemeriksaan itu, pada tanggal 4 Nopember 2010, PBA menandatangani Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), yaitu LPP Nomor: LAP-148/ WPJ.09/KP.1305/2010 dan LPP Nomor: LAP-149/ WPJ.09/KP.1305/2010 dengan nilai total ketetapan kurang bayar pajak sebesar Rp 24.997.279.567,-.

 

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Direktur Utama PBA, Setiaji Tanumihardja, melalui Advokat dan Pengacara Duta Legal Associates menyampaikan gugatan perdata kepada PN Bale Bandung pada tanggal 16 September 2011. Dalam gugatannya, PBA menganggap KPP Pratama Soreang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemeriksaan atas perusahaan yang sudah bubar dan telah melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

 

Dalam persidangan pertama tanggal 20 Oktober 2011, Majelis Hakim meminta kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi. Setelah beberapa kali mediasi, kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing sehingga proses mediasi gagal dan persidangan dilanjutkan.

 

Pada tanggal 23 Nopember 2011, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal ini KPP Pratama Soreang, menyampaikan jawaban atas gugatan WP, di antaranya dalam eksepsi kompetensi absolute, disampaikan bahwa kewenangan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa pajak berada di Pengadilan Pajak bukan PN Bale Bandung dan DJP meminta putusan Sela. Atas jawaban DJP, PBA menyampaikan Replik pada tanggal 1 Desember 2011 yang ditanggapi oleh DJP dengan penyampaian Duplik pada tanggal 8 Desember 2011.

 

Selanjutnya pada Sidang Putusan Sela, tanggal 15 Desember, eksepsi kompetensi absolute kewenangan Pengadilan Pajak tidak dapat diterima dan sidang atas gugatan WP dilanjutkan. Majelis Hakim PN Bale Bandung juga memutuskan untuk perlu dilakukannya pembuktian-pembuktian oleh pengugat, PBA, dan tergugat, DJP.

 

Setelah melalui berapa kali pengajuan bukti-bukti oleh PBA dan DJP selama periode 22 Desember 2011 sampai dengan 2 Februari 2012, maka akhirnya pada tanggal 23 Februari 2012, Majelis Hakim PN Bale Bandung membaca putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan tersebut, Majelis Hakim PN Bale Bandung membebaskan KPP Pratama Soreang dari gugatan perdata PBA. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa pemeriksa DJP sudah melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Selain itu, gugatan adalah berupa sengketa perhitungan pajak dan belum ada putusan dari Pengadilan Pajak sehingga gugatan dianggap premature.