Gugatan wajib pajak meningkat, pengadilan pajak ditambah

Wajib pajak di daerah kini tak perlu susah-susah untuk mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan sudah membuka sejumlah tempat sidang pengadilan pajak di daerah demi memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak dalam memenuhi haknya sebagaimana yang tertera di UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pada tahun 2012, sudah dibuka tempat sidang pengadilan pajak di Yogyakarta. Menyusul Mei 2013 di Surabaya, Medan, dan Makassar. Dengan adanya tempat sidang pengadilan pajak di sejumlah daerah ini, wajib pajak tak terbebani lagi dengan ongkos atau biaya perjalanan pengurusan gugatan atau banding.

"Tujuannya mendekatkan kepada para wajib pajak," kata Kasubdit Banding dan Gugatan I, Max Darmawan.

Dari data statistik yang diterima Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, memang jumlah total keberatan dan banding yang diajukan wajib pajak untuk 3 tahun terakhir meningkat.

Pada tahun 2010, ada 2.800 putusan pengadilan pajak terhadap banding atau gugatan wajib pajak. Kemudian di tahun 2011 meningkat lagi menjadi 3.200 putusan. Di tahun 2012 terus meningkat menjadi 3.700 putusan. Begitu juga di tahun 2013, jumlah putusan masih meningkat. Namun jumlahnya masih belum diketahui.

"Ada tapi kami biasanya rekapnya per tahun tapi berdasarkan statistik sepertinya meningkat lagi. Itu putusan pengadilan pajak dari banding dan gugatan total semua selama 1 tahun. Itu total putusan pengadilan pajak yang diterima Ditjen Pajak," ujarnya.

Di Direktorat Keberatan dan Banding ada beberapa sub direktorat yakni, Subdit Pengurangan Keberatan, dikepalai oleh Achmad Hartono, khusus menangani pengurangan dan keberatan, Subdit Banding dan Gugatan I yang menangani banding dan gugatan untuk wilayah Jakarta. Khusus untuk Subdit Banding dan Gugatan I yang dikepalai Max Darmawan ini, tugasnya adalah melanjutkan proses keberatan wajib pajak dengan beracara di pengadilan pajak. Lalu Subdit Banding dan Gugatan II, yang dikepalai Jon Suryayuda Soedarso yang menangani sengketa banding dan gugatan di luar Jakarta. Kemudian yang terakhir Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi (PKE), dikepalai oleh Budi Christiadi, menangani evaluasi keberatan, banding dan gugatan sekaligus memutuskan apakah suatu putusan akan diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Proses sengketa pajak dimulai dari pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang tidak puas dengan hasil pemeriksaan dapat mengajukan permohonan keberatan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia terdaftar. Kemudian keberatan itu akan diproses oleh Kantor Wilayah (Kanwil) yang wilayahnya meliputi KPP tempat ia terdaftar itu. Setelah 12 bulan, kanwil tersebut harus segera menerbitkan keputusan keberatan. Dalam hal wajib pajak tidak setuju terhadap keputusan keberatan, dia bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak sesuai UU No 14 tahun 2002 tadi.

Setelah surat bandingnya diterima pengadilan pajak, akan dilaksanakan sidang banding yang dihadiri oleh pemohon banding (wajib pajak) dan terbanding (Ditjen Pajak). Setelah majelis hakim membuat keputusan banding, maka wajib pajak dapat membuat pilihan. Jika wajib pajak masih tidak setuju dengan putusan pengadilan pajak tersebut, maka wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA) sesuai pasal 90 UU KUP.

"Pada intinya memang hampir sama dengan pengadilan umum yang lain. Perbedaannya untuk pengadilan pajak kami dikenal hanya banding upaya hukumnya setelah putusan keberatan, yang lanjut ke banding," jelasnya.

Keberatan yang diajukan wajib pajak adalah upaya hukum administrasi. Setelah itu wajib pajak mengajukan banding dan itu sifatnya final dan mengikat. Berbeda dengan pengadilan umum, mereka yang mengajukan gugatan setelah diputus Pengadilan Negeri bisa mengajukan ke Pengadilan Tinggi (PT). Jika hasil dari PT juga tidak disetujui oleh penggugat maka bisa mengajukan kasasi ke MA.

"Nah di pengadilan pajak tidak mengenal kasasi. Banding itu final. Namun demikian, masih ada upaya hukum luar biasa namanya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung," ungkapnya.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Subdit PKE dapat dilihat apakah Ditjen Pajak akan mengajukan PK atau tidak. Memori PK akan diajukan oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan. Misal, jika putusan pengadilan pajak diterima Ditjen Pajak maka akan dibuatkan memori PK. Memori PK ini akan dikirimkan ke MA melalui pengadilan pajak.

Dari daftar memori PK ini, wajib pajak akan menjawabnya dengan kontra memori PK, demikian pula sebaliknya.

"Jadi bisa saja hasil putusan pengadilan pajak tidak disetuju wajib pajak juga. Dalam hal ini wajib pajak bisa mengajukan memori PK dan Ditjen Pajak melakukan kontra PK," jelasnya.

Namun tidak semua kasus keberatan wajib pajak berujung dengan PK. Meningkatnya jumlah keberatan banding wajib pajak ini karena beberapa faktor. Bisa jadi kurang berimbangnya sumber daya manusia dengan pemeriksaan para wajib pajak.

"3.700 putusan pengadilan pajak itu kan kalau dibandingkan SDM-nya kurang berimbang, itu yang jadi permasalahannya. Diharapkan ke depannya jumlah keberatan sengketa bisa berkurang," pintanya.