Ekonom UGM: Ditjen Pajak Baiknya di Bawah Presiden

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Sri Adiningsih mengusulkan agar presiden mendatang memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Nining, demikian sapaan akrabnya, sistem perpajakan harus direformasi demi mendongkrak penerimaan pajak (tax ratio) dan meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya adalah dengan menempatkan Ditjen Pajak langsung di bawah presiden. "Kalau sistem perpajakan direformasi dan Ditjen Pajak diberi kewenangan serta otonomi yang lebih besar, kerjanya akan lebih optimal," ucapnya.

Menurut dia, untuk menggali penerimaan negara dari sektor pajak yang angkanya ribuan triliun, diperlukan komitmen dan tanggung jawab besar dari pemimpin negara. Saat ini dalam pengamatannya, tingkat penerimaan pajak masih rendah, yaitu antara 11-12 persen per tahun.

Dengan reformasi perpajakan, kelak diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat 1 persen setiap tahun. Peraih gelar Doktor bidang ekonomi dari University of Illinois Amerika Serikat ini menegaskan, penerimaan pajak yang besar akan mampu menggerakkan roda pembangunan ekonomi bangsa secara signifikan.

Namun saat ini kemampuan pemerintah menggali potensi pajak masih rendah. Masih banyak warga mampu yang mampu membayarkan pajaknya, di sisi lain pemilik Nomer Pribadi Wajib Pajak (NPWP) juga belum banyak jumlahnya. "Aparat pajak juga harus diperbaiki agar tingkat kebocoran menurun," ucapnya.

*) Disalin dari kabar3.com, 07/05/2014