Kamis, 6 September 2012 - 10:21

Belum lama ini, publik Indonesia kembali dikejutkan oleh tertangkapnya oknum pegawai pajak berinisial AS, yang melakukan korupsi di institusinya. Tak tanggung-tanggung, ratusan juta bermain dalam proses suap yang melibatkan Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor tersebut. Reformasi birokrasi pajak yang sejatinya merupakan proses pembenahan institusi di direktorat jenderal (Ditjen) pajak secara internal sejak beberapa tahun lalu seolah mendapatkan pecutan keras.

Hal tersebut menggugah pengamat politik sekaligus peneliti, Effendi Gazali untuk angkat bicara. Reformasi birokrasi menurutnya amat penting dilakukan di institusi tersebut, “Reformasi birokrasi di Ditjen Pajak amat penting, tapi harus jelas kerangka waktu dan indikator pencapaian tiap kerangka waktu tersebut.”

Ketika ditanya apa permasalahan dalam Ditjen Pajak yang perlu dibenahi, ia secara lantang menjawab “Ditjen Pajak tidak boleh lagi memaklumi pelanggaran apapun yang terjadi didalamnya. Berlakukan hukuman amat keras terhadap penyimpangan apapun.” Kasus penangkapan AS, dan sebelumnya, TH, menurutnya adalah bukti bahwa reformasi birokrasi tengah berjalan di dalam tubuh institusi penarik pajak tersebut.

Dalam rilisnya, Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa mereka sedang mengalakkan suatu mekanisme untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korupsi di direktorat mereka. Adalah Whistleblowing System, suatu sistem yang mengatur para pegawai di lingkungan Ditjen Pajak untuk wajib melaporkan pelanggaran di lingkungan ditjen pajak.

Sistem inipun dilihat Effendi sebagai suatu bukti bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak tengah berjalan. “Terungkapnya beberapa kasus tersebut memang menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi tengah berjalan, meski belum 100% efektif, dan masih banyak bolong disana-sini,” ujarnya.

Tak sedikit pula pihak yang mempertanyakan bahwa sistem ini hanya akan menjaring pegawai korup atau pengemplang pajak kelas teri. Namun Effendi menangapinya dengan bijak, “Sistem ini tidak akan hanya menjaring koruptor kelas teri saja, ketika sistem ini disertai dengan reward yang jelas atau pengurangan hukuman yang siginifikan terhadap para whistleblower, maka sistem ini akan efektif.”

Tak dinyana memang terungkapnya kasus-kasus korupsi menjadi bukti bahwa tengah terjadi proses reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak, namun tak dapat dipungkiri jika hal itu justru terlihat sebagai sebuah bukti sistem mereka kecolongan. Reformasi perpajakan memang merupakan proses panjang dan terus-menerus karena harus mengubah cara pandang dan budaya kerja suatu institusi.

Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan hanya terbuang sia-sia dengan buruknya infrastruktur dan pelayanan publik di negeri ini. Menurut Effendi, hal itu merupakan hal yang wajar, karenanya masyarakat memerlukan contoh yang mudah dilihat. Ia mengungkapkan bahwa seharusnya para petinggi negara seperti Presiden, anggota DPR, menteri-menteri, dan petugas hukum sudah terbukti menjadi wajib pajak yang teladan. Di sisi lain, ia pun menyayangkan para pengemplang pajak yang namanya pernah muncul di media, namun tak terusut tuntas.

“Masyarakat bisa menunjuk, tolong buktikan apakah presiden, anggota DPR, menteri-menteri, hingga pegawai pajak sendiri sudah menjadi wajib pajak teladan,” ujarnya. Kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya dijaga baik-baik oleh pemerintah, dalam hal  ini tak hanya Ditjen pajak saja, namun seluruh institusi yang bersangkutan untuk menggunakan dan menyalurkan pajak menjadi Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menyejahterakan masyarakat.