e-Commerce Tentukan Masa Depan Perdagangan Indonesia

Penerapan e-Commerce telah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Perkembangan e-Commerce secara global memberikan peluang bagi perusahaan kecil, menengah untuk bersaing lebih baik dengan perusahaan besar karena akses pasar yang menjadi setara. “Peluang ini hanya bisa dimanfaatkan pelaku usaha yang kompeten dalam pemanfaatan e-Commerce,” kata Kasubdit Interoperablitas dan Interkonektivitas e-Business, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Hafni Septiana Nur Endah dalam Seminar Perpajakan “Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e-Commerce Di Indonesia” yang diadakan oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014.

Menurut Hafni, kekuatan e-Commerce ada pada kenyamanan membeli via Internet, banyak pilihan dengan harga yang kompetitif, potensi besar populasi penduduk Indonesia, fleksibilitas akses serta praktis dan mudah bertransaksi. “Kelemahan e-Commerce terletak pada masih lemahnya daya beli, sedikitnya jumlah pemilik credit card, belum meratanya koneksi internet, besarnya biaya pengiriman barang dan belum bagusnya kualitas SDM yang ada,” lanjut Hafni.

Bagi Hafni, masyarakat bisa ambil peluang dalam bidang e-Commerce dengan mengambil kesempatan untuk mencuri start untuk melakukan e-Commerce, membuka peluang bisnis, banyaknya pendatang baru di Internet dan sektor bisnis yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Meski demikian, Hafni mengingatkan akan ancaman berbisnis di e-Commerce seperti situasi ekonomi dan politik Indonesia, banyaknya hacker dan pencurian data dan menghindari budaya ikut-ikutan terjun ke e-Commerce tanpa persiapan yang matang.

Regulasi tentang e-Commerce di Indonesia telah turut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU nomor 11 ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan,“ jelas Hafni.

Dalam Pasal 10 ayat (1)-nya ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lalu pada Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu.

Hafni juga menyebutkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 39 diatur bahwa penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik. Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik diperoleh setelah melalui proses Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik.

Ada banyak organisasi dan forum internasional maupun regional yang membahas dan mengagendakan penyusunan berbagai konsep yang berkaitan dengan penerapan prinsip e-Commerce di dunia perdagangan internasional. Organisasi-organisasi atau forum-forum itu antara lain United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Model Law on e-Commerce to enactment (1996), The European Union tahun 2000 yang memperkenalkan e-Commerce Legal Issues Platform, Word Trade Organization (WTO), The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), The Group of Eight (G-8), The International Telecommunication Union (ITU), The United Nation (UN), The World Intellectual Property Organization (WIPO) dan APEC di mana didalamnya terdapat e-Commerce Steering Group. “Organisasi-organisasi ini membahas dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan implementasi e-Commerce yang saat ini fokus utamanya adalah paperless trading, data privacy dan cross-border economy exchange,” papar Hafni.

Untuk mendukung penggunaan e-Commerce di Indonesia, Kemkominfo saat ini menyiapkan perangkat- perangkat regulasi terkait penerapan dan pemanfaatan e-Commerce dan transaksi elektronik, menyiapan sarana dan prasarana layanan e-Commerce dan transaksi elektronik, menerapkan proses transformasi masyarakat khususnya UKM menuju e-UKM secara terencana dan bertahap, hingga ke daerah melalui Pusat Komunitas Kreatif Bangunan yang berfasilitas media Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang dikhususkan bagi para Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mentransformasikan manual business ke elektronik business, memfasilitasi, membina dan memberi bimbingan teknis bagi masyarakat dalam rangka penerapan e-Commerce di seluruh wilayah Indonesia. “Selain itu, Kemkominfo juga menyiapan dan fasilitasi proses e-Commerce dan transaksi elektronik internasional secara cross-border, technology neutral dan mengedepankan perlindungan data pribadi atau indentitas pribadi,” ujar Hafni.


Artikel Terkait :

  1.  Tidak Ada Pajak Baru di Bidang e-Commerce
  2.  Masih Sedikit Pelaku e-Commerce Yang Memiliki NPWP
  3.  e-Commerce Indonesia Terus Berkembang Pesat
  4.  e-Commerce di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan
  5.  Ditjen Pajak Tegaskan Kembali Aturan Pajak e-Commerce
  6.  Tidak Ada Dobbel Taxation Di Bidang e-Commerce
  7.  Tidak Semua Pembayaran e-Commerce ke Luar Negeri Kena PPh Pasal 26
  8.  Penyerahan Jasa Kena Pajak e-Commerce Di Daerah Pabean Kena PPN