Kamis, 29 Desember 2011 - 14:40

Jakarta, 28 Desember 2011 – Badan Usaha  yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistirubusian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Kg) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak pada saat menyampaikan permintaan pembayaran subsidi jenis BBM Tertentu dan/atau LPG 3 Kg kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi jenis BBM Tertentu dan/atau LPG 3 Kg.  Selanjutnya, KPA akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permintaan pembayaran subsidi tersebut.  Atas dasar hasil verifikasi yang dilakukan, maka Badan Usaha membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Perbendahara Negara (KPPN) atas nama Badan Usaha.

File: