Ditjen Pajak Fokus Tangani Pelaku Bisnis Faktur Pajak Fiktif

Penerbitan faktur pajak bodong masih menjadi modus utama yang digemari oleh para pengusaha nakal untuk mengemplang pajak. Diperkirakan dari hasil penyidikan terkait Faktur Pajak fiktif sepanjang 2008-2013 terdapat seratus kasus faktur pajak bodong yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. Bisa dikatakan, sebanyak 50 persen kasus pengemplangan pajak bermodus laporan faktur pajak fiktif.

Ditjen Pajak menanggapi hal tersebut dengan membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang tidak Berdasarkan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya. Satgas ini mengorganisir Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk bersama-sama melakukan pembinaan, konsultasi, permintaan klarifikasi data-data faktur pajak, evaluasi dan monitoring wajib pajak pengusaha kena pajak yang diindikasikan menggunakan faktuir pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya.

"Sebenarnya satgas ini berusaha mengorganisir. Selama ini kita menangani faktur pajak hanya kita kirimkan ke KPP untuk teman-teman AR lakukan himbauan kepada wajib pajak yang juga menggunakan faktur ini. Tapi sekarang kita dengan pendekatan baru kepada para pengguna akan kita panggil, kita undang oleh teman-teman AR untuk dilakukan konsultasi dan klarifikasi," terang Direktur Intelijen dan Penyidikan (Inteldik) Ditjen Pajak Yuli Kristiyono di ruang kerjanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (17/7).

"Dengan pendekatan itu dan didampingi oleh penyidik, kami berharap wajib pajak mau patuh perbaiki SPT-nya jadi fokus kepada Faktur yang sudah teridentifikasi bersumber dari penerbit dan pengedar yang tidak benar," harap Yuli.

 

Artikel Terkait :