Ditjen Pajak Bidik Semua Pemain Faktur Pajak Bodong

Beberapa bulan lalu, Ditjen Pajak bekerjasama dengan Bareskrim Polri kembali meringkus tersangka penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pelaku berinisial Z alias J, diciduk di Jakarta Timur. Dia bersama saudaranya D membuat faktur pajak tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya kepada belasan perusahaan.

Jejak Z terendus, setelah tim Direktrorat Intelijen dan Penyidikan (Inteldik) Ditjen Pajak mengembangkan kasus terpidana faktur bermasalah Soleh dan Tan Kim Boen yang dinyatakan bersalah Pengadilan Negeri Jakarta empat tahun silam. Dari pengembangan kasus itu ditemukan jejak ada pemain lain yang kerap menjual bukti laporan pajak abal-abal buat perusahaan yang hendak mengemplang pungutan wajib negara.

Z dan D mendirikan perusahaan-perusahaan dengan menggunakan nama-nama fiktif sebagai pengurus dan pemegang saham. Z dan D menyuruh anak buah mereka, bernama Soleh alias Sony, untuk menandatangani faktur pajak dan SPT perusahaan-perusahaan tersebut.

Faktur pajak yang diterbitkan kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan yang berniat menggunakan faktur tersebut sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayar. Aksi Z sudah dijalankan sejak 2003 dan diperkirakan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 247 miliar.

Tersangka Z terbitkan faktur pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak Rp 100 miliar artinya PPN-nya Rp.10 miliar. Z menjual murah fakturnya kepada calon pengguna faktur bodong itu sehingga Rp.10 miliar itu akan dipakai oleh si calon pengguna untuk mengurangi besaran pajak keluaran yang mesti mereka bayar, padahal mestinya harus disetor ke negara.

Itu sebelum dibentuknya Satgas Penanganan Faktur Yang tidak Berdasarkan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya. "Sebelum satgas kita biasanya fokus kepada penerbit dan pengedar. Pemain yang menggunakan faktur pajak ini kita tangani sisi penerbitnya yaitu perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai kendaraan untuk menerbitkan faktur kemudian kepada para pengedarnya sekalipun jumlahnya sangat terbatas," kata Direktur Inteldik Ditjen Pajak Yuli Kristiyono di kantornya, Jakarta (17/7).

Kini setelah dibentuknya Satgas Penanganan Faktur Yang tidak Berdasarkan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya, Ditjen Pajak tidak hanya fokus kepada penerbit dan pengedarnya saja tapi juga mengejar para penggunanya. "Setelah adanya satgas ini kita mencoba untuk tidak hanya penerbit and pengedar tapi juga para penggunanya," ujar Yuli.

"Bagaimanapun kami berpendapat bahwa para pengguna sebagai pengguna akhir dari bisnis faktur pajak ini memperoleh manfaat yang cukup besar sehingga sekarang kita tangani secara masif kepada semua pengguna kita proses Penangananannya tidak semata-mata dengan kita buper (bukti permulaan, red) atau sidik tapi kita juga dekati dengan himbauan konsultasi dan pengawasan," jelas Yuli.

 

Artikel Terkait :