Ditjen Pajak Bentuk Satgas Untuk Kejar Pemain Faktur Pajak Fiktif

Di Indonesia masih banyak sekali pelaku pengemplangan pajak dengan bermodus faktur pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya. Hal ini membuat potensi penerimaan negara hilang hingga triliunan Rupiah. "Pelanggaran seperti itu masih banyak. Perhitungan kita kira-kira potensi kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun," kata Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono di kantornya, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dari catatan Ditjen Pajak, sejak 2008 lebih dari 100 kasus faktur pajak fiktif yang berhasil dibongkar bersama kepolisian. Pemalsuan faktur pajak cukup sulit dibuktikan. Kendati demikian, Ditjen Pajak punya beberapa metode mengungkap kejahatan perpajakan tersebut. Terutama dari aktivitas jual beli yang tidak lazim, sebab rata-rata penerbitan faktur bodong dilakukan perusahaan bidang perdagangan.

"Ada wajib pajak sudah lama tidak aktif, tiba-tiba aktif lagi dan transaksinya langsung besar. Ada pula perusahaan dagang bisanya dagang kecil-kecilan seperti tahu-tempe, tiba-tiba jual semen dan CPO dalam jumlah besar," ungkap Yuli.

Oleh sebab itu Ditjen Pajak telah membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang tidak Berdasarkan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya untuk kejar semua pemain faktur pajak fiktif. Ada tiga pertimbangan mengapa satgas ini harus dibentuk.

Yang pertama, Penanganan faktur pajak selama ini belum menyentuh para pengguna faktur pajak bermasalah. "Selama ini kita menangani faktur pajak yang bermasalah ini tapi selama itu peredaran faktur pajaknya masih marak. Kita sering menangani faktur pajak lebih kepada para penerbit dan pengedarnya tapi kepada para penggunanya tidak kita langsung tangani," terang Yuli.

Selama ini Ditjen Pajak lebih fokus kepada para penerbit karena penerbit lebih gampang dibidik pidananya. "Penangananan kepada para pengguna masih kurang karena kita fokus kepada para penerbit, karena bagaimanapun penerbit lebih gampang dibidik pidananya," lanjut Yuli.

Namun Penanganan kepada penerbit selama ini ternyata tidak menghilangkan minat pasar untuk meminta atau membeli faktur pajak. "Penangananan kepada penerbit ternyata tidak menghilangkan minat pasar untuk meminta atau membeli faktur pajak ini karena nilainya cukup lumayan 10% dari nilai transaksi yang mereka akan gunakan untuk mengurangi besaran pajak keluaran yang mesti mereka bayar," jelas Yuli.

"Yang kedua ternyata modus-modus pengedaran, penerbitan dan penggunaan faktur pajak ini masih terus marak dan berkembang lebih canggih sekalipun kita sudah melakukan perbaikan dari sisi administrasinya, sekalipun kita sudah menggunakan pendaftaran dan pendataan faktur pajak ternyata masih mereka gunakan juga celah atau lubang faktur pajak ini agar bisa digunakan," papar Yuli.

"Pertimbangan terakhir adalah dengan pendekatan penindakan buper (bukti pemulaan, red) dan penyidikan waktunya cukup lama mungkin sampai bertahun-tahun kita harus ke sidang juga kita tidak bisa pastikan kapan inkrahnya," tandas Yuli.

 

Artikel Terkait :