Destry Damayanti: Banyak yang Belum Bayar Pajak, Ditjen Pajak Harus Ambil Langkah Strategis

Baru sekitar 500 ribu badan usaha yang membayar pajak dari total keseluruhan 5 juta badan usaha yang menghasilkan laba. Jumlah ini menunjukkan 90% badan usaha di Indonesia tidak membayar pajak. Sedangkan baru 25 juta pekerja dari 60 juta pekerja Indonesia yang memiliki penghasilan lebih tinggi dibanding Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak membayar pajak.

Hal ini sangat disayangkan mengingat pajak adalah andalan terbesar untuk pemasukan negara yang akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ada beberapa strategi pengamanan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus meningkatkan jumlah pembayar pajak. Salah satunya adalah mengamankan penerimaan pajak dengan melakukan kegiatan hukum agar ada efek jera. Termasuk di antaranya melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan yang terindikasi hanya menyetor 80%-95% pajak penghasilan dari yang seharusnya.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti menilai langkah semacam ini bisa efektif asal dilakukan secara konsisten dan terus menerus. “Tak hanya itu, tapi harus dari seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan terbawah hingga yang teratas. Tak hanya dari badan usaha, tapi juga dari pegawai pajak karena memang patut diakui kebocoran pajak sangat besar,” jelas Destry.

Selain itu, Destry menilai diperlukan langkah penyuluhan dan sosialisasi lebih bagi mengenai pemahaman akan pentingnya membayar pajak. Bahkan menurutnya bisa dimasukkan ke dalam pelajaran di sekolah dasar. Hal ini diakui Destry tidak akan cepat karena dibutuhkan proses untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pajak.

Namun, diakui oleh Destry penting juga untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur, agar masyarakat menikmati hasil pajak yang mereka bayarkan sehingga rela untuk membayar. “Banyak yang tidak keberatan bayar pajak tapi kemudian berpikir untuk apa. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan badan pemerintah lainnya untuk mewujudkan alokasi penggunaan pajak yang mensejahterakan semua pihak. Tak bisa hanya Ditjen Pajak karena bagiannya adalah mengumpulkan pajak saja,” tutur Destry.

Berbicara mengenai pengumpulan pajak, cost collection Ditjen Pajak yang hanya 0,5%, sedangkan negara lain bisa mencapai 3%, dinilai Destry sudah bagus karena mencerminkan efisiensi yang tinggi. Untuk merangkul para wajib pajak yang belum membayar menurutnya tidak serta-merta perlu meningkatkan cost collection. Sebaiknya membuat sistem yang terintegrasi dengan didukung oleh teknologi, seperti yang sebenarnya telah dilakukan belakangan ini, yaitu online.

“Kalau dilakukan secara manual akan mahal biaya yang harus dikeluarkan Ditjen Pajak. Jadi langkah untuk online sudah tepat karena akan mengurangi biaya. Tinggal ditingkatkan saja,” ujarnya.

Pajak sangat dibutuhkan oleh negara karena digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk pembangunan yang dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tahun 2013 ini Ditjen Pajak menerapkan beberapa strategi pengamanan di bidang kepatuhan, kebijakan, dan kegiatan pendukung.

Dari strategi pengamanan di bidang kepatuhan telah disiapkan enam langkah strategis. Diantaranya telah disebutkan sebelumnya, yaitu akan ada peningkatan hukuman agar ada efek jera dan pemeriksaan lebih lanjut pada perusahaan yang terindikasi tak membayar jumlah pajaknya secara benar.

Pada bidang kebijakan, Ditjen Pajak telah menyiapkan tujuh langkah strategis. Misalnya menunjuk bank-bank BUMN, PLN, Pertamina, dan Telkom sebagai pemungut PPh Pasal 22 guna meningkatkan efektivitas penarikan PPh dan mengurangi kemungkinan PPh tidak disetor, melakukan penomoran faktur pajak untuk menekan faktur fiktif, dan mengkaji rencana penetapan batasan terhadap debt equity ratio (DER). Selain itu, Ditjen Pajak juga akan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Harga Batubara Acuan PPh Final Saham Sendiri, dan Transfer Pricing.

Sedangkan pada bidang pendukung telah disiapkan empat langkah strategis, seperti penambahan sumber daya manusia (SDM) secara bertahap, pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan potensi dan kompetensi, pengembangan kapasitas SDM terutama untuk pada account representative dan pemeriksa pajak, serta menyiapkan kelengkapan operasional dan logistik untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan.