Desmon J. Mahesa: Pentingnya Penguatan Pengawasan Internal DJP

Dalam waktu dua tahun berturut-turut, reformasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mendapatkan apresiasi positif. Pada 2010 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei tentang penilaian inisiatif antikorupsi, dan menunjukkan bahwa reformasi DJP mencapai standard yang diinginkan.

Begitu juga pada 2011 lalu, survei integritas KPK menunjukkan bahwa DJP memiliki nilai tertinggi. “Hal ini kerap disampaikan pimpinan KPK saat rapat dengan Komisi III di awal saya menjadi anggota DPR,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa. Hal ini, lanjutnya, diperkuat oleh survei-survei lembaga lain yang menunjukkan indeks pelayanan perpajakan yang tinggi.

Wujud reformasi birokrasi ini, kata Desmon, tampak dari banyaknya pegawai DJP yang dihukum karena melanggar. “Oke-lah ini bisa dianggap sebagai penegakan reformasi birokrasi,” katanya. Banyak juga pegawai pajak yang ditindak, ditangkap KPK, atau divonis bersalah oleh pengadilan juga memperkuat reformasi birokrasi ditegakkan.

“Namun, mengingat kasusnya terus terjadi tiap tahun hingga kini dalam jumlah yang relatif sama, tentu harus ada bacaan lain,” ujar anggota Komisi III DPR ini. Dengan begitu, ujarnya, hukuman internal tak memberikan efek jera. Pengawasan internal maupun standard operation procedure (SOP) pegawai pajak juga dinilai masih lemah dan perlu diperbaiki.

Desmon menjelaskan, ada faktor manusianya yang perlu dibenahi dalam sistem. “Tak sekadar perbaikan administrasi,” ucapnya. Terkait dengan kenakalan yang berujung pada tindak korupsi yang dilakjan aparat pajak, ia menuturkan, perlu diatur kembali mekanisme penyelesaian sengketa pajak.

Menurutnya, pengadilan pajak sudah lama disuarakan publik untuk diperbaharui. “Saya berharap, Kemenkeu bisa duduk bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merumuskan pembaruan yang lebih menyeluruh dalam rangka pengadilan satu payung yang terintegrasi,” katanya.

Filosofi yang dikenal dalam rangka penegakan hukum dan aturan, menurut Desmon, adalah pemisahan otoritas. Melalui pemisahan otoritas ini, ujarnya, sebuah lembaga tak memegang semua otoritas. “Mereka tak bisa memegang dalam pembuatan peraturan, melaksanakan peraturan, hingga penegakan hukum apabila peraturan tersebut dilanggar,” tutur Desmon.

Lantas, apa alat ukur keberhasilan DJP? “Bukan pujian kanan-kiri. Tapi tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak,” ujar Desmon. Inilah yang diakuinya tak kunjung bisa dicapai sejak ia menjadi anggota DPR. Tahun ini saja, lanjutnya, pemerintah bahkan mengajukan penurunan target penerimaan negara dari pajak.

Kebijakan “Sunset” yang pernah diterapkan, menurutnya, gagal menambah pendapatan pajak secara signifikan. “Kebijakan ini hanya bisa menambah daftar wajib pajak saja,” katanya. Karena itu, Desmon mengusulkan agar pemerintah perlu menetapkan prioritas kerja. Misalnya, kata dia, melalui penerimaan pajak dari sektor sumber daya alam seperti tambang, migas, hutan, dan sebagainya.

Guna memaksimalkan penerimaan dari sektor ini, tuturnya, DJP bisa menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja pegawai-pegawai pajak yang mengurus pajak perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional. “Transfer pricing yang diduga rugikan negara triliunan rupiah juga perlu disentuh,” katanya.