Dengan Empat Subtim, Satgas Penanganan Faktur Terus Bidik WP Nakal

Pengemplangan pajak lewat faktur pajak fiktif adalah kasus pidana perpajakan yang kerap terjadi di Indonesia. Kasus tersebut selalu ada setiap tahun. Pemerintah kesulitan membongkar kasus-kasus serupa akibat pelakunya rata-rata selevel karyawan.

Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan (Inteldik) Ditjen Pajak Yuli Kristiyono, tidak banyak perusahaan menjalankan modus penggelapan pajak seperti itu. "Yang terjadi justru karyawan sebuah perusahaan mengatasnamakan perusahaan tertentu," ujarnya beberapa bulan lalu saat diwawancarai media massa luar.

Untuk melacak para pengemplang pajak, Direktorat Inteldik Ditjen Pajak berkerjasama dengan perusahaan. Ditjen Pajak meminta para pelaku usaha ketika menemukan transaksi mencurigakan pada faktur mereka, maka temuan itu langsung dilaporkan pada otoritas pajak."Kita mengimbau perusahaan aktif melaporkan jika ada keanehan dalam faktur pajaknya. Kami di Ditjen Pajak mempunyai kewajiban untuk memeriksanya," kata Yuli.

"Disamping menghimbau, Ditjen Pajak telah membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Yang tidak Berdasarkan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya. Satgas ini terdiri dari empat subsistim. Jadi satgas ini terdiri dari ada empat subtim. Pertama adalah satgas mengenai data, kemudian satgas mengenai penindakan dan satgas evaluasi dan pemantauan, dan terakhir satgas untuk sosialisasi," ujar Yuli.

Masing-masing subtim itu diperkuat oleh Liaison Officer (LO) di masing-masing kanwil. "Keempat satgas itu dilengkapi dengan beberapa koordinator wilayah di setiap kanwil, dimana di setiap kanwil kita bentuk semacam LO sebagai koordinator Penangananan di masing-masing KPP wilayah kanwil itu," kata Yuli.

 

Artikel Terkait :