Darrusalam: Reformasi Birokrasi On The Right Track

"Sejak reformasi bergulir tahun 2002 hingga sekarang, menurut saya reformasi birokrasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah pada jalur yang benar," ujar Darussalam, pengamat dunia perpajakan. Menurutnya, ukuran yang digunakan sederhana, yaitu kesan yang terdapat dalam benak masyarakat ketika membahas masalah dunia pajak.

Dulu, kesan yang melekat pada tubuh DJP sangat buruk. Tapi, sekarang sudah terasa perbedaannya. "Jawaban masyarakat 10 tahun yang lalu dan saat ini sudah berbeda dan ini menandakan citra DJP sudah bertambah baik. Citra tak bisa lepas dari pembersihan yang dilakukan DJP selama reformasi berlangsung," jelas Darussalam.

Memang, sampai saat ini masih ditemukan dan terungkap di media mengenai pegawai pajak yang bermain nakal dan menjadi pengemplang pajak. Tapi Darussalam mengingatkan, jumlahnya tidaklah sebanding dengan total jumlah pegawai yang dimiliki DJP yang berjumlah hampir 32 ribu pegawai. Oleh karena itu, tidak bisa diambil kesimpulan dari beberapa contoh kasus bahwa DJP adalah badan yang banyak korupsi.

"Penerimaan pajak bertumbuh secara signifikan selama reformasi birokrasi berlangsung. Walaupun dalam tiga tahun terakhir penerimaan pajak tidak bisa mencapai target yang ditetapkan karena masalah perekonomian dunia yang mengalami perlambatan. Jadi, hal tersebut merupakan kondisi eksternal yang di luar kuasa DJP," tuturnya.

Sistem Whistle Blower yang diterapkan DJP dalam mendorong berhasilnya reformasi birokrasi juga dinilai cukup ampuh. Beberapa kasus terakhir yang muncul merupakan hasil dari informasi yang diberikan oleh whistle blower. Memang, suatu sistem selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi memang orang akan takut melakukan hal-hal di luar aturan karena siapapun bisa mengawasi, tapi tak menutup kemungkinan ada yang menggunakannya sebagai senjata untuk menjatuhkan.

"Tapi kita melihat dari tujuan utamanya saja. Keberanian pajak untuk menerapkan sistem seperti ini perlu diapresiasi karena biasanya hanya institusi penegakkan hukum yang menggunakannya. Hal ini menunjukkan keseriusan mereka untuk berbenah dan membersihkan diri," tegasnya.

Dengan berhasilnya reformasi birokrasi yang dilakukan, menurut Darussalam sudah saatnya DJP untuk berbenah hal yang lain. Menurutnya, penting bagi pajak selama satu-dua tahun ke depan untuk lebih fokus pada bagaimana membenahi peraturan perpajakan yang multitafsir. Contohnya peraturan mengenai pembebanan biaya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Semua ini supaya peraturan menjadi pasti dan tidak menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan DJP.

Sumber masalah selama ini adalah karena banyaknya sengketa akibat peraturan yang multitafsir. Para oknum pajak pun menggunakannya dengan mengartikan peraturan yang sesuai dengan keinginannya. "Dengan melakukan pembenahan terhadap peraturan yang multitafsir, DJP bisa meminimalkan kasus-kasus pajak dari sengketa pajak yang pada akhirnya citra DJP akan lebih baik lagi," ujarnya.