Kamis, 6 September 2012 - 10:16

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan proses perputaran roda perekonomian dan pembangunan negara membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ideal. Pajak adalah sumber utama dalam APBN tersebut. Bahkan dalam APBN 2012 menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Pajak memiliki porsi hampir 70 persen dalam APBN.

Karenanya dalam mengoptimalisasikan pendapatan pajak, maka pemerintah pun melalui Ditjen Pajak gencar melakukan reformasi perpajakan. Hal itupun tak luput dari pengamatan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan. Ia mengakui bahwa reformasi di segala sektor terutama perpajakan telah lama berjalan di Indonesia.

“Reformasi perpajakan itu sudah lama dilakukan di Indonesia, namun mungkin tak segencar sekarang perhatiannya,” ujar Dahlan ketika ditemui Kontan di sela olahraga paginya di silang monas beberapa waktu lalu. Menteri yang gemar berolahraga di pagi hari meski tengah berpuasa ini berkata bahwa sebenarnya reformasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak adalah hal yang berkesinambungan yang  telah dilakukan sejak dulu.

Menurutnya Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak adalah institusi yang paling bagus kinerjanya dibandingkan dengan institusi pemerintahan di sektor-sektor lainnya. Tak hanya itu, iapun memuji penangkapan terhadap oknum-oknum koruptor di beberapa kantor pajak. “Sejak beberapa kepemimpinan menteri belakangan, seperti Sri Mulyani, dan sekarang Agus Martowardojo, Kementerian Keuangan telah melakukan pergerakan yang signifikan terhadap reformasi perpajakan,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, masyarakat kembali digemparkan dengan tertangkapnya AS,  oknum pegawai pajak, yang merupakan Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor yang tertangkap basah menerima suap sebesar 300 juta. Beberapa minggu sebelumnya, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultansi Kantor Pajak Sidoarjo berinisial TH, turut dijadikan tersangka terkait kasus suap. Menurut Ditjen Pajak, tertangkapnya 2 oknum tersebut adalah hasil dari whistleblowing system yang tengah digencarkan di lingkungan Ditjen Pajak.

Whistleblowing system ini menurut Ditjen Pajak adalah sebuah sistem untuk mendeteksi secara dini dan cepat berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan Ditjen Pajak. Dalam hal ini merekapun membangun unit pengawasan internal dan mengembangkan budaya korektif sesama pegawai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai garda depan pemerintah dalam memberantas korupsipun diterjunkan untuk bekerjasama dengan Ditjen Pajak agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan internal.

Membangun Kepercayaan Masyarakat

Menilik sistem perpajakan nasional, tentunya Ditjen Pajak tidak berdiri sendiri. Menurut Ditjen Pajak dalam rilisnya, ada tiga elemen penting dalam sistem perpajakan nasional. Pertama adalah kebijakan atau regulasi. Kebijakan ini disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan berisi undang-undang yang mengatur segala hal tentang perpajakan. Lalu kedua adalah Ditjen Pajak sebagai institusi pelaksana pemungutan pajak. Peran Ditjen Pajak disini hanyalah pengemban amanah dari undang-undang yang telah disusun. Elemen ketiga adalah wajib pajak dalam hal ini yakni masyarakat dan para pengusaha yang merupakan subjek atau pembayar pajak.

Pajak yang merupakan pokok dari sistem ini berasal dari para pembayar pajak. Karenanya sangat penting untuk membangun kepercayaan pada masyarakat sebagai subjek pajak untuk memahami fungsi dan penggunaan pajak. Menurut Dahlan Iskan, ini merupakan tugas penting bagi Ditjen Pajak. Karena peran dan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah pokok utama dalam sistem penerimaan pajak itu sendiri.

“Poin penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak, adalah membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya. Menurutya Ditjen Pajak harus dapat membuat masyarakat paham akan fungsi pajak juga betapa pentingnya pajak bagi APBN, dan fungsi APBN untuk menyejahterakan seluruh masyarakat. Nantinya diyakini dengan sendirinya masyarakat akan memercayai dan mau membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pemahaman akan pajak ini menurutnya merupakan poin penting dalam proses memaksimalkan penerimaan pajak yang berujung pada penggunaan APBN untuk  mensejahterakan seluruh masyarakat.