Dadang Naser: Saya Ingin Contoh Reformasi Birokrasi Ditjen Pajak

Bupati Bandung, Jawa Barat, Dadang Naser mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam mereformasi birokrasi. Hasil survei kepada Ditjen Pajak yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasa cukup mewakili.

"Survei itu kan dilakukan langsung oleh KPK yang merupakan institusi yang memberantas korupsi. Jada saya sangat setuju sekali dengan hasil itu. Apalagi Ditjen Pajak merupakan institusi yang rawan dikorupsi," ujar Dadang saat ditemui di Kompleks Pemkab Bandung, Jumat (17/5/2013).

Ia menuturkan, bangkitnya negeri ini salah satunya dari sektor pajak. Jadi Ditjen Pajak merupakan institusi penting yang harus terus diawasi. Ia sangat merespons baik terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan Ditjen Pajak. Di tengah banyaknya kasus korupsi yang melanda Ditjen Pajak seperti pada kasus Gayus Tambunan, Bahasyim Assiffie, Dhana Widyatmika, Anggrah Suryo, daln lain-lain.

"Saya sangat salut Ditjen Pajak terus melakukan reformasi birokrasi kepada puluhan ribu pegawainya. Saya ingin mencontoh langkah yang dilakukan Ditjen Pajak kepada para pegawai yang ada di Pemkab Bandung. Perpajakan yang ada di Kabupaten Bandung pun barus bisa mengikuti kebijakan yang dilakukan Ditjen Pajak," kata Dadang.

Walau begitu, Ditjen Pajak masih harus melakukan pembinaan. Langkah ini harus ditempuh agar reformasi birokrasi bisa terus dilakukan. Selain itu, Ditjen Pajak juga harus menjaga sistem pengamanan yang dilakukan sehingga bisa membina para pegawainya. Sistem tersebut diharapkan bisa dicontoh oleh pemerintah daerah untuk membina para pegawainya.

"Saya menantikan pola yang dilakukan Ditjen Pajak ini. Hal ini bisa dijadikan contoh untuk perpajakan di Kabupaten Bandung. Langkah pembinaan ini harus terus dilakukanuntuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran," kata Dadang.

Whistleblowing System, menerapkan mata-mata dari kalangan internal untuk mengawasi pegawai sendiri di Ditjen Pajak saat ini juga tengah dilakukan Pemkab Bandung. Menurut Dadang, sistem itu bisa dilakukan pada institusi lain. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, Pemkab Bandung akan segera menerapkan whistleblowing system ini di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dia menceritakan, baru-baru ini, Pemkab Bandung sudah menyosialisasikan sistem tersebut kepada para pegawai."Diharapkan sistem ini bisa menjadi tolak ukur dalam melakukan reformasi birokrasi. Jadi sistem ini akan menjadi panutan untuk kita," kata Bupati Dadang.

Selain Ditjen Pajak, lanjut dia, reformasi birokrasi sudah dilakukan institusi lain seperti Polri dan TNI. Reformasi yang dilakukan Polri dinilainya bisa menjadi contoh bagi Ditjen Pajak. Kinerja yang dilakukan kedua institusi tersebut, dinilai sangat bagus. Pola yang dilakukan Polri dan TNI dirasa bisa menambah kinerja Ditjen Pajak. "TNI dan Polri juga baik dalam melakukan reformasi birokrasinya. Bisa ditiru juga oleh Ditjen Pajak," kata Dadang.

Ia berharap, Ditjen Pajak bisa terus mempertahankan reformasi birokrasi sehingga bisa menjadi acuan kepada institusi yang lain. Agar bisa didukung masyarakat, Ditjen Pajak juga harus menjaga kepercayaan di tengah maraknya kasus korupsi. Jangan sampai hasil survei yang dilakukan tersebut hanya sebatas data tanpa memberikan bukti yang jelas.