Christiandy Sanjaya: Dukung Pemungutan Pajak Sesuai Asas Keadilan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya SE MM mendukung penggunaan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun aspek pemungutannya, pajak dipungut harus berdasarkan azas keadilan, dalam artian disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, dan tidak memberatkan masyarakat selaku wajib pajak.

"Selanjutnya hasil pemungutan pajak tersebut, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna membiayai seluruh kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka fungsi pajak dapat dijadikan sebagai alatpemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Christiandy.

Dalam konteks pembagian yang merata dan adil, menurut dia, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar keadilan manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat antara lain mengkaji ulang terhadap formula bagi hasil pajak dan bukan pajak oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan, formula yang digunakan dalam proses pembagian bagi hasil pajak dan bukan pajak selama ini belum mencerminkan tingkat keadilan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian, pemerintah diharapkan dapat lebih transparan dalam proses bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Adanya kebijakan khusus bagi daerah-daerah yang memiliki kekhususan seperti daerah-daerah yang memiliki daerah perkebunan dan kawasan perbatasan karena sampai saat ini perkebunan tidak termasuk sebagai salah satu sumber daya alam (SDA) yang dibagi hasilkan.

Untuk itu diharapkan agar pemerintah memasukan perkebunan sebagai salah satu objek yang dibagi hasilkan dalam revisi UU No 33 Tahun 2004, begitu juga dengan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Kalimantan Barat, perlu ada kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan tersebut.

Langkah selanjutnya, mengkaji ulang jenis-jenis pajak pusat yang bisa diserahkan kewenangan pemungutannya kepada pemerintah daerah.

"Kebijakan-kebijakan atau program-program yang dibuat oleh masing-masing kementerian hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah masing-masing serta dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Dengan demikian program-program yang dilaksanakan tersebut betul-betul program yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan manfaat dan daya ungkit yang besar bagi kesejahteraan masyarakat," kata Christiandy.

Pemerintah Pusat, kata Christiandy sembari berharap, dapat lebih banyak mendesentralisasikan kebijakan-kebijakan yang selama ini berada pada kementerian-kementerian terkait kepada pemerintah daerah.

Dia pun mendukung gerakan Ditjen Pajak yang meminta setiap instansi kementerian/lembaga pemerintah pengguna dana APBN/APBD selalu mempublikasikan kepada publik melalui media, minimal sebulan sekali, tentang realisasi penggunaan dana APBN/APBD, yang sumber utamanya berasal dari pajak itu.

"Saya setuju dipublikasikan, mengingat saat ini adalah era keterbukaan maka sudah seharusnya instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD mempublikasikan kepada masyarakat realisasi penggunaan dana dimaksud baik melalui website maupun media massa. Hal ini sebagaibentuk kontrol dari masyarakat kepada pemerintah," ujar Christiandy.

Di bagian lain, dia kurang sependapar jika pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) mendapat privilege di bidang kesehatan dan di bidang-bidang pelayanan publik seperti subsidi BBM dan lainnya.

Alasannya, pemilik NPWP banyak di antaranya adalah pengusaha yang tingkat perekonomiannya adalah menengah ke atas. Jika mereka diberikan privilege di bidang kesehatan dan bidang pelayanan publik, seperti subsidi BBM, maka ini dirasakan agak kurang tepat karena pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan untuk itu. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dan filosofi pemberian subsidi tersebut yang bertujuan untuk membantu rakyat yang kurang mampu.

Dia juga meminta Ditjen Pajak tidak bisa gegabah mengambil kebijakan terhadap pemilik saham tentang perlu tidaknya dikenakan pajak kekayaan. Menurutnya para pemegang saham, mendapat bagi hasil atau deviden dari saham yang mereka investasikan pada suatu usaha tertentu.

Jika dari deviden atau bagi hasil yang mereka terima tersebut sudah dikenakan pajak kekayaan, akan sulit untuk mengenakan pajak kekayaan lagi kepada pemegang saham tersebut. Tetapi jika dari deviden atau bagi hasil tersebut belum dikenakan pajak, maka ini merupakan suatu peluang bagi pemerintah untuk mengenakan pajak kepada mereka.