Bobby Rizaldi: Petugas Account Representative Sudah Terlatih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII Bobby Rizaldi menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengalami berhasil meningkatkan kualitas pelayanan sejak dilakukannya reformasi birokrasi beberapa tahun lalu. "Pelayanan sudah lebih bagus, terlihat dari berbagai kemudahan yang dirasakan Wajib Pajak ketika harus membayar pajak," ujar Bobby.

Menurut Bobby, hal ini dirasakan langsung olehnya ketika harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumahnya sendiri di kantor pajak Tangerang. Memang terdapat antrian menunggu, tapi dia merasa terlayani dengan cepat dan dilayani dengan baik sehingga secara keseluruhan pelayanan yang diberikan sudah terasa maksimal.

Apalagi Account Representative (AR) atau petugas yang dipersiapkan DJP untuk menjadi konsultan bagi para Wajib Pajak dinilai Bobby cukup membantu. "AR yang melayani saya sangat baik dan tampak telah terbiasa dan terlatih mengenai pajak. Bagaimana statistik, skema, dan lainnya dia mengerti dan bisa menjelaskan dengan baik. Cuma, memang harus diperbanyak jumlahnya," jelasnya.

AR sendiri ada untuk memberikan bimbingan dan konsultasi bagi setiap wajib pajak. Jumlah AR dalam tubuh DJP sendiri sudah cukup banyak, sekitar 11 ribu atau 35% dari total pegawai DJP yang berjumlah 31.486 orang. Namun, memang jumlah ini masih kurang dari yang jumlah idealnya. Idealnya, satu AR melayani maksimal 500 WP tapi kenyataannya jauh di atas angka tersebut.

Selain itu, kemudahan-kemudahan lain pun membuat Wajib Pajak semakin nyaman dalam membayar pajak. "Sekarang saya bayar pajak sudah lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Menjadi lebih mudah dan cepat. Sangat terlihat pelayanan yang diberikan DJP kepada masyarakat telah meningkat dengan signifikan," ujarnya.

Menurutnya, hal ini merupakan buah manis dari berhasilnya reformasi birokrasi yang dilakukan. Termasuk sistem whistleblower yang telah diterapkan. Namun, untuk menjadi badan yang benar-benar bersih dan berbeda dibutuhkan satu generasi baru yang harus ada dengan memerhatikan pola rekrutmen pegawai yang baru. Jangan sampai pegawai yang masuk, masih memiliki mental menjadi seorang oknum pegawai pajak.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Bobby untuk segera diperbaiki oleh DJP adalah meningkatkan pelayanan pajak yang lebih dinamis sehingga banyak orang yang mau membayar pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% yang dikenakan pada pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang beromzet minimal Rp 600 juta. Menurutnya, hal ini akan lebih maksimal jika menyasar pada pengusaha UKM yang beromzet minimal Rp 2 miliar.

"Pajak harus lebih memperbaiki mengenai peraturan-peraturan yang dimilikinya. Misalnya peraturan mengenai Tax Holiday, atau pembebasan pajak penghasilan secara terbatas, belum jelas sehingga masih banyak hal yang bisa dipermainkan oleh petugas dan Wajib Pajak. Diperbaiki peraturan hingga jelas seluruhnya bisa mencegah potensi kongkalikong antara petugas pajak dan Wajib Pajak,"tutur Bobby.

Selain itu, Bobby juga berharap DJP bisa diaudit oleh pihak luar secara keseluruhan sehingga menjadi lebih transparan. Tak hanya dari benar tidaknya jumlah di neraca keuangan, tapi juga bisa mendapatkan data mengapa di tempat A targetnya sekian ratus juta, mengapa tidak di tempat yang lainnya. Dengan demikian akan lebih jelas dan masyarakat pun akan semakin percaya dengan DJP.