Bobby Adhityo Rizald: Jadikan Pajak sebagai Teman

Manfaat pajak yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mungkin publik juga sudah paham. Agar manfaat ini bisa didapat secara maksimal, berbagai regulasi, stimulus, penetapan tarif, hingga reformasi birokrasi disusun pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hingga saat ini, DJP giat melakukan reformasi birokrasi dengan melibatkan instansi lain. “Dengan adanya KPK, mereka juga takut. Kita lihat ini sebagai fenomena aparat pajak yang ditangkap karena pajak,” kata anggota DPR dari Fraksi Partak Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi

Dilihat dari kasus penangkapan aparat pajak yang melibatkan uang yang besar, kata Bobby, menunjukkan bahwa potensi pembayaran pajak sangat besar, lebih dari apa yang diterima sekarang. “Reformasi di pelaksananya arahnya sudah baik. Tapi untuk membersihkan dari hal ini perlu satu generasi,” kata anggota Komisi VII DPR ini.

Karena itu, ia menegaskan, reformasi birokrasi DJP masih panjang, tapi bisa dimulai dari pola rekrutmen. Ia menyarankan agar penataan rekrutmen pegawai pajak harus lebih ketat lagi. “Sekarang kita mengharapkan ada yang tertangkap basah. Gitu sajalah. Tak bisa terlalu mengharapkan integritas moral,” ujarnya.

Bobby melihat, banyak sekali lubang yang perlu ditutupi agar tindak kecurangan bisa diminimalkan. “Masalah perspektif pengadilan pajak, kurang bayar pajak, itu saja siapa yang mengontrol semua ini,” katanya. Di sisi lain, sistem whistleblowing, menurutnya, efektif diberlakukan agar pegawai yang baik bisa memberitahu yang jelek.

Whistleblowing dimaksudkan untuk mencegah terjadinya berbagai tindak kecurangan. Bukan untuk berlindung dari jeratan hukum,” kata Bobby. Kendati, dalam pelaksanaanya, sistem ini bukan tanpa kendala. Menurutnya, keterbatasan alat penyadap KPK yang memungkinkan tak semua pihak bisa disadap.

Dengan begitu, lanjutnya, mekanisme ini perlu check and balances sehingga orang jera melakukan hal di luar norma hukum dan etika.”Jadi kalau ada pelanggaran, tertanam dalam dirinya rasa takut. Sekali orang melakukan kejahatan memalukan, hidupnya jadi susah,” tuturnya.

Bagaimana dalam hal regulasi? “Dari sisi regulasi, DJP harus lebih dinamis. Kalau perlu kita harus punya planning, lima tahun ke depan tarif pajak akan turun, bertahap atau bagaimana,” kata Bobby. Roadmap inilah yang diakuinya belum ada dan diterapkan oleh DJP.

Bagaimanapun, ujarnya, reformasi internal harus terus diupayakan. Reformasi ini, lanjut Bobby, harus dimulai dari kesejahteraan pegawai. Petugas pajak perlu diberikan kesejahteraan sebagai pegawai BUMN, hingga tunjangan kesehatan. “Tapi kalau jahat juga ya keterlaluan,” ujarnya.

Di samping itu, Bobby menjelaskan, pola rekrutmen harus lebih selektif dan berlapis. Yang dibutuhkan bukan hanya orang pintar dengan potensi akademik yang bagus. “Lihat juga latar belakangnya bagaimana, apakah niatnya dari awal mau merampok. Melalui teori-teori psikologi hal ini bisa diungkap,” katanya.

Bagi masyarakat sendiri, tutur Bobby, pajak merupakan self assesment yang juga mensyaratkan inisiatif sendiri dari masyarakat. Karena itu, lanjutnya, yang perlu disosialisasikan adalah bahwa pegawai pajak adalah teman kita. “Jangan sampai saat kita mau laporan pajak, terbayang rasa takut, waduh kena berapa nanti nih. Orang mau disclose jadi malas,” ujarnya.

Di sisi lain, tuturnya, langkah ini bisa dimulai dari sosialisasi yang baik. “Perlu juga disosialisasikan bahwa pajak itu adalah kewajiban, mulia, kalau lapor ke kami ada reward,” katanya. Dengan begitu, diharapkan masyarakat lebih aktif dan responsif terhadap program yang dilakukan DJP.