Bekerja profesional demi mengurangi sengketa pajak

Terkadang dalam proses perhitungan pajak terdapat perbedaan antara petugas pajak dengan wajib pajak.

Sumber: merdeka.com
Foto: debby

 

rotating image

 

 

Terkadang, dalam perhitungan pajak melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) terdapat perbedaan antara petugas pajak dengan wajib pajak.
Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan dan banding atas perbedaan perhitungan SKP tersebut. Begitu juga dengan Ditjen Pajak, juga memiliki hak untuk mempertahankan SKP itu demi mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak.
Banding yang diajukan wajib pajak pada akhirnya diproses di Pengadilan Pajak.
Direktur Keberatan dan Banding, Catur Rini Widosari mengaku mengawal proses dan juga pengambilan kebijakan untuk penyempurnaan di bidang keberatan dan banding.
Dalam skema penyelesaian sengketa pajak, Ditjen pajak telah membuat prosedur yang harus diikuti tahap demi tahap, baik oleh wajib pajak maupun Ditjen pajak.
Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan I, Max Darmawan mengatakan hak wajib pajak juga untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung jika tidak setuju terhadap putusan Pengadilan Pajak.
Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan II, Jon Suryayuda Soedarso menjelaskan perlu adanya komunikasi intens antara wajib pajak dengan petugas pajak. Terutama dalam hal pemahaman aturan dan pelaksanaan administrasi perpajakan itu sendiri.
Data yang tercatat di Ditjen Pajak di tahun 2012, terdapat 3718 hasil putusan pengadilan pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.744 berkas dilakukan evaluasi dan hasilnya sebanyak 1.238 berkas putusan dilakukan Peninjauan Kembali.
Kepala Subdirekorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Budi Christiadi berharap jika bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbedaan perhitungan SKP tersebut tanpa melalui proses hukum yang berbelit dan panjang, maka mempermudah tidak hanya bagi Ditjen Pajak tapi juga kepada wajib pajak karena Ditjen Pajak bisa memberikan pelayanan secara cepat.
Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan, Achmad Hartono juga berharap wajib pajak juga sudah menyampaikan SPT dengan benar lengkap dan jelas, sehingga kemungkinan terjadinya koreksi dalam pemeriksaan itu kecil.