Awang Faroek Ishak: Saya Jamin Tidak Ada Manipulasi Pajak

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak berani menjamin, tak ada manipulasi pajak, ataupun pihak wajib bajak yang melakukan penyimpangan. Sebab semua menyadari, selain harus taat akan tata aturan hukum, juga sangat pentingnya pajak itu dalam proses pembangunan, khususnya di daerah.

"Coba lihat saja, dan cari saja, di Kalimantan Timur tidak ada kan manipulasi atau penyimpangan pajak. Mudah-mudahan sampai ke depannya, itu tetap akan dilakukan. Karena kita semua punya komitmen terhadap tata aturan yang berlaku," ujar AFI, sapaan Awang Faroek Ishak beberapa waktu yang lalu.

AFI pun sangat mendukung reformasi perpajakan di Indonesia saat ini. Terungkapnya sejumlah kasus manipulasi ataupun sejenisnya, adalah bukti, pemerintah memiliki komitmen yang kuat terhadap program reformasi tersebut. "Bagus, saya sangat mendukung sekali reformasi bidang perpajakan di Indonesia sekarang ini. Dan saya memang sedari awal, sudah menekankan kepada instansi perpajakan, ataupun staf yang langsung bersentuhan dengan saya, untuk benar-benar melaksanakan tugasnya dalam memungut pajak, tidak melakukan penyimpangan yang berimbas kepada hukum," kata Awang.

Mengingat pemungutan pajak telah berjalan dengan baik di Kalimantan Timur, maka Gubernur tidak setuju jika ada upaya memboikot pajak. Dan Awang Faroek menyatakan, sangat mendukung dan menyambut apabila ada program Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengantisipasi kemungkinan pemboikot pajak. "Itu program juga sangat bagus, saya sangat mendukung sekali. Silakan dilanjutkan, dan atas nama Pemprov Kalimantan Timur, saya akan mendukungnya secara penuh," ujarnya dengan tegas.

Menurutnya, sumbangsih pajak sangat penting di Kalimantan Timur, sebab dari tahun ke tahun, sektor perpajakan sangat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang imbasnya tentu semakin meningkatkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kalimantan Timur. Bidang pajak yang paling diandalkan itu adalah mulai dari Pajang Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga pajak yang didaapatkan dari air bawah tanah dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Semuanya sudah kita atur dalam Perda. Alhamdulillah bisa dicek datanya, bagi daerah kita, perputaran pendapatan pajaknya sangat besar sekali. Makanya kalau dikatakan di Kalimantan Timur, saya berani menjamin tidak ada kekhawatiran manipulasi ataupun penyimpangan dimaksudkan," terangnya.

Makanya pula, dengan Pemprov Kalimantan Timur memandang sangat pentingnya pajak untuk PAD, berbagai kemudahan pelayanan dan lain sebagainya menjadi nomor satu didahulukan. "Lihat saja data perpajakan di daerah kita. Ketaatan pembayaran Wajib Pajak meningkat dari tahun ke tahun. Artinya kalau bicara pajak, Kalimantan Timur sangat taat sekali," ujar Gubernur AFI.