Audit Keuangan dan Kinerja

Penegakan hukum korupsi perpajakan dapat diartikan sebagai bukti keseriusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan reformasi birokrasinya. Kendati begitu, banyak kalangan yang beranggapan bahwa kinerja aparat pajak harus terus ditingkatkan, mengingat pajak merupakan andalan pendapatan negara.

“Kita sangat prihatin dengan kinerja aparat pajak kita. Kalau tak keliru, rasio pencapaian antara populasi dengan wajib pajak yang mampu digalang untuk membayar pajak relatif rendah,” kata anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno. Menurutnya, inilah permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Belum lagi berbagai persoalan yang muncul. Teguh menjelaskan, menghapus stigma bahwa orang pajak banyak melakukan penyimpangan perlu kerja keras. Namun, dari berbagai penindakan terhadap penyimpangan di DJP, ia melihat adaya harapan dari perubahan yang bisa mengeleminasi orang yang mau menyalahgunakan kekuasaan.

Selama ini, negara maju cenderung menempatkan pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara. Karena itu, Teguh meyakini, pajak sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. “Peran pajak ibaratnya bendaharawan yang mendukung kesiapan dananya. Dialah yang harus mencari uang,” ujarnya.

Namun, menurut anggota Komisi V DPR ini, kalau soal apakah uang pajak efektif dalam menjaga kepentingan pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, Ini adalah soal berikutnya. Ia menguraikan, ketika pemerintah memungut uang pajak, di situlah tanggung jawabnya DJP. Lantas, dialokasikan ke mana uang pajak ini? Ini tugas Bappenas dan parlemen. BPK memiliki peran sendiri dalam hal melakukan pengawasan atau audit  penggunaan dana pajak ini.

Inilah, menurutnya, tiga hal yang selama ini harus kita perhatikan. Karena itulah, lanjutnya, tiap tahun ada audit BPK untuk semua kementerian atau lembaga negara. Nyatanya, audit ini tak menurunkan tingkat korupsi. BPK selama ini hanya melakukan audit keuangan. “Kita harus mendorong BPK untuk melakukan audit kinerja,” katanya.

Menurut Teguh, inilah yang harusnya dilakukan BPK sebagai satu-satunya auditor negara. “Jadi secara kelembagaan, otoritas dia lebih powerful daripada KPK. Kita harus mendorong BPK untuk melakukan audit kinerja,” katanya. Selama ini, lanjutnya, pelaporan soal penggunaan dana pajak sudah benar. Namun, apakah uang ini sudah dipergunakan dengan baik dan benar, itu yang masih belum diketahui.

Hak publik atas hasil audit selama ini memang sudah dibuka. Kendati demikian, menurut Teguh, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak maupun pemerintah, satu-satunya jalan adalah masyarakat merasakan bahwa uang yang dibayarkan untuk pajak hadir dan memberikan manfaat pada mereka dalam bentuk perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan yang merata.

“Negara harus hadir bukan saja saat mengutip pajak. Kalau itu dirasakan masyarakat, saya kira masyarakat tidak komplain lagi,” katanya. Teguh melanjutkan, inilah ukuran obyektif yang bisa diungkap dari kacamata publik yang juga wajib pajak.