Senin, 10 Desember 2012 - 09:33

Oleh Hendrayana Surasantika, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Meskipun bisa dipastikan tulisan ini bukanlah artikel pertama atau juga artikel terakhir yang membahas zakat dan pajak,  topik ini bisa jadi akan selalu relevan, apalagi bila dibahas dengan perspektif yang berlainan, terlebih lagi sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan yang lainnya juga memiliki keyakinan agama tertentu.

Rampung membaca ulang tulisan-tulisan lama Mohammad Sobary, saya disadarkan lagi soal definisi kesalehan. Dalam salah satu tulisannya, Sobary membedakan kesalehan menjadi dua macam, kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Masih menurut beliau, kesalehan ritual adalah kesalehan yang diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan legal-formal, sementara kesalehan sosial ditandai dengan cucuran keringat dalam praksis kehidupan keseharian seorang inpidu yang mengutamakan kepentingan orang banyak tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Singkatnya, kesalehan sosial adalah sebuah sikap altruisme. 

Mengacu pada pendapat itu, bisa dipastikan pembayar zakat adalah seorang yang memiliki kesalehan ritual. Betapa tidak, zakat, atau nama lain yang disematkan padanya dalam keyakinan agama yang lain, jelas-jelas diwajibkan dalam perintah-perintah Yang Maha Kuasa, sebuah bagian tak terpisahkan dari ritual beragama dan memiliki ketentuan-ketentuan yang baku mengatur. Jadi jangan harap Tuhan akan menilai kita saleh bila kita abai akan perintah itu, terutama ketika kita memiliki lebih dari cukup kemampuan untuk memenuhi kewajiban tadi.

Selain bisa dinilai memiliki kesalehan ritual, pembayar zakat tak pelak juga memiliki kesalehan sosial, karena sasaran penerima zakat juga jelas diatur, yaitu kelompok orang yang membutuhkan uluran tangan. Namun demikian, untuk kesalehan sosial ini, para pembayar zakat ini, bisa jadi tidak sepenuhnya menyadari atribut tersebut.

Sekalipun berbeda dalam aplikasi serta penegakan hukumnya, membayar pajak secara substansi memiliki kemiripan dengan membayar zakat. Baik zakat maupun pajak bersifat transfer of wealth, pengalihan sebagian kekayaan yang dimiliki muzakki dan atau Wajib Pajak kepada pihak lain. Keduanya juga memiliki tujuan yang serupa, mengangkat harkat dan martabat mereka yang menerima manfaat zakat atau pajak. Bila zakat ditujukan bagi mereka yang secara finansial membutuhkan bantuan, pajak lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Hal inipun kemudian sering dimunculkan dalam ikaln tayangan masyarakat (PSA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dapat dikatakan perbedaannya lebih terletak  pada mekanisme dan kelompok sasaran penerima manfaat zakat dan pajak.

Seperti disinggung di atas, penerima zakat pada umumnya adalah warga masyarakat yang  berkekurangan secara finansial, para mustahik. Sementara para penerima manfaat pajak juga termasuk kelompok yang ikut membayar pajak dan secara finansial bisa dikatakan tidak berkekurangan. Bila sebelumnya penulis pernah menyatakan bahwa membayar pajak selaras dengan nilai keagamaan, pendapat ini bisa jadi sejalan dengan gagasan tentang kesalehan sosial. Karena aspek altruisme dalam pembayaran pajak juga sangat menonjol, walaupun kembali harus diakui, masyarakat pembayar pajak di Indonesia belum sepenuhnya sadar dan peduli pajak.

Mengakomodasi kebutuhan akan pembayaran kewajiban kegamaan tersebut, Undang Undang Pajak Penghasilan sudah memberikan ruang bagi Wajib Pajak yang ingin menuntaskan kewajiban beragamanya tersebut sekaligus memberikan keringanan terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang Undang Pajak Penghasilan, zakat dan sumbangan keagamaan lain yang sifatnya wajib dan disampaikan pada lembaga-lembaga tertentu dapat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan. Walaupun negara kita bukan negara agama, pengaturan tersebut jelas sebuah langkah logis dan strategis di negara yang sebagian besar penduduk-nya menganut salah satu agama.

Langkah ini secara eksplisit juga menghilangkan dikotomi antara zakat atau nama lainnya dengan pajak. Selain itu, penerapan ketentuan ini dapat semakin mendorong sikap altruisme masyarakat dan Wajib Pajak melalui pembayaran zakat dan atau pajak. 

Bisa jadi, dalam beberapa waktu ke depan, ketika tumpuan penerimaan pajak akan semakin berfokus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak harus mengubah strategi edukasi dan teaser kepada para Wajib Pajak tersebut. Bila saat ini pendekatan yang digunakan lebih pada penegakan hukum perpajakan secara formal, maka bukan tidak mungkin strategi yang harus digunakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada khususnya dapat berfokus pada ajakan untuk mengedepankan altruisme. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai profesi yang terlibat aktif dalam penggalangan dana untuk kegiatan sosial belakangan ini dapat menjadi indikasi bahwa sikap altruisme telah tumbuh luas dalam masyarakat Indonesia. Bila potensi itu dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan tidak mungkin pula Wajib Pajak Orang Pribadi semakin dominan dalam penerimaan pajak.

Kesimpulan

Sekalipun DJP bukanlah suatu lembaga sosial dan membayar pajak juga adalah kewajiban berwarga negara, tidak berarti pendekatan kepada Wajib Pajak dengan lebih mengutamakan aspek sosial tidak dapat dilakukan. Tumbuhnya sikap altruisme di kalangan masyarakat dapat menjadi pintu masuk bagi strategi edukasi DJP sepanjang telah dilakukan modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Terakhir, sekalipun atribut kesalehan inpidu adalah wewenang mutlak Sang Pencipta, setidaknya pembayar pajak yang patuh dapat juga dinilai sebagai seorang yang memiliki kesalehan (sosial).

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.