Sambut Tahun Penegakan Hukum, Ditjen Pajak Kini Punya 3 Direktorat Baru

Sambut Tahun Penegakan Hukum, Ditjen Pajak Kini Punya 3 Direktorat Baru (Uhum; Yos Wiyoso Hadi/Yos W Hadi)

Tepat pada Hari Ibu, 22 Desember 2015 lalu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan tiga direktorat baru unit eselon dua di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeran Keuangan (Kemenkeu). Tiga direktorat baru tersebut adalah Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Perpajakan Internasional, dan Direktorat Intelijen Perpajakan. Direktorat Intelijen Perpajakan dan Direktorat Penegakan Hukum sebelumnya merupakan satu Direktorat yang bernama Direktorat Intelijen dan Penyidikan yang kemudian dipecah menjadi Direktorat Intelijen Perpajakan dan Direktorat Penegakan Hukum.

Dengan ditambahnya tiga direktorat baru, maka susunan organisasi Kantor Pusat DJP mulai tahun 2016 terdiri atas 14 direktorat yakni, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Perpajakan Internasional, dan Direktorat Intelijen Perpajakan.

Dalam struktur organisasi yang baru, Direktorat Penegakan Hukum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum, penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penegakan hukum, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penegakan hukum, dan pelaksanaan tata usaha Direktorat Penegakan Hukum.

Direktorat Penegakan Hukum terdiri atas Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan, Subdirektorat Penyidikan, Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian, Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Selanjutnya, Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan dan evaluasi dalam hal forensik perpajakan serta pemeliharaan barang bukti dan tahanan.

Direktorat baru lainnya, yakni Direktorat Perpajakan Internasional bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpajakan internasional, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan internasional, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan internasional, penyediaan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan internasional, dan pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Perpajakan Internasional terdiri atas Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional, Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional, Subdirektorat Pertukaran lnformasi Perpajakan Internasional, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, perjanjian internasional lainnya, dan pelaksanaan serta pendokumentasian perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional.

Kemudian Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelahaan, perumusan kebijakan, serta koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpaj akan Internasional menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penelaahandan penyusunan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional, penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan dalam rangka penerapan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional, penyiapan bahan dan pelaksanaan penegasan dan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan di bidang pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional, penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan peraturan serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan di bidang pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional, penyiapan bahan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian kebijakan, dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional.

Selanjutnya, Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, rancangan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pertukaran informasi perpajakan internasional. Dalam melaksanakan tugasnya,  Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penelaahan penyusunan rancangan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembentukan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, penyiapan bahan penelaahan penyusunan rancangan peraturan dalam rangka penerapan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpaj akan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Terakhir direktorat baru Direktorat Intelijen Perpajakan diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan. Dalam melaksanakan wewenangnya, Direktorat Intelijen Perpajakan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang intelijen Perpajakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen perpajakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen perpajakan, pengumpulan data dan informasi dan penelaahan di bidang intelijen perpajakan, penyediaan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang intelijen perpajakan, distribusi dan pemantauan pemanfaatan data dan informasi di bidang intelijen perpajakan, pengelolaan, pengoordinasian, dan pengawalan kegiatan extra effort penggalian potensi penerimaan pajak, pelaksanaan analisis data ekonomi secara makro maupun mikro di bidang penggalian potensi penerimaan pajak, pelaksanaan analisis proses bisnis dan modus ketidakpatuhan Wajib Pajak, dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Intelijen Perpajakan.

Dengan berlakunya PMK Nomor: 234/PMK.01/2015 maka PMK Nomor: 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PMK dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 22 Desember 2015. Semoga dengan lahirnya 3 Direktorat baru di DJP tersebut akan meningkatkan kinerja DJP di Tahun Penegakan Hukum 2016 dengan adil dan profesional untuk realisasikan target penerimaan pajak 2016. Selamat Sukseskan Tahun Penegakan Hukum 2016.