Reformasi Pajak, Bagaimana Riwayatmu Kini?

Gedung lama Direktorat Jenderal Pajak (foto: Slamet Rianto) - Yos Wiyoso Hadi (Yos W Hadi)

Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

 

Dalam berbagai kesempatan, Dirjen Pajak Fuad Rahmany menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi adalah komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terus berkelanjutan. Ia berjanji akan menindak secara tegas tanpa pandang bulu pegawai pajak yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) itu juga meminta seluruh anak buahnya untuk bekerja dengan militansi yang tinggi, bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan. "Buktikan bahwa nilai-nilai tersebut bukan sekadar slogan," pesan beliau kepada segenap pegawai DJP bulan Maret lalu.

 

Meski demikian banyak kalangan masyarakat masih ragu apakah memang betul Reformasi Birokrasi di DJP berjalan atau sekadar ucapan tanpa bukti? Jika kita menengok ke belakang, kita temukan bahwa Kode Etik di DJP telah diberlakukan sejak tahun 2002, yaitu sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS. Standar Prosedur Operasional (SOP) pelaksanaan pekerjaan pun disempurnakan dengan menjadi detil, terotomasi dan jelas sesuai dengan kewenangan. Hukuman disiplin pegawai di DJP juga diberlakukan dengan tegas. Sejak tahun 2006 sampai dengan Februari 2012 saja, sudah terdapat 2.287 pegawai DJP yang dikenai hukuman disiplin. Tahun 2006 yang terkena disiplin 210 pegawai, tahun 2007 diskors 196 pegawai, tahun 2008 diskors 406 pegawai, tahun 2009 diskors 516 pegawai, tahun 2010 diskors 657 pegawai, tahun 2011 diskors 263 pegawai, dan selama tahun 2012 sudah diskors 39 pegawai pajak. Dua di antara 39 pegawai pajak yang diskors pada tahun 2012 sudah diberhentikan dari PNS.

 

Di samping itu, saluran-saluran pengaduan pajak dibuat terbuka. Pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap DJP dapat disalurkan melalui Kring Pajak 500200, Whistleblowing System, e-mail: pengaduan@pajak.go.id atau disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP). Selain itu, survei-survei oleh lembaga-lembaga independen seperti KPK, IPB, dan AC Nielsen menunjukkan hasil kinerja reformasi birokrasi yang positif di DJP.

 

Berdasarkan survei AC Nielsen, untuk tahun 2006, KPP Wajib Pajak Besar meraih eQ Index 81 (dari skala 0 - 100). Untuk tahun 2007, KPP Madya se-Indonesia meraih rata-rata eQ Index 78. Dan untuk tahun 2008, KPP Pratama se-Indonesia meraih rata-rata eQ Index 71. Kemudian di tahun 2010, menurut Penilaian Inisiatif Anti-Korupsi (PIAK) yang diumumkan oleh KPK, DJP meraih skor pelaksanaan Kode Etik sebesar 9,73 (dari skala tertinggi 10) dan skor Promosi Anti Korupsi sebesar 9,82 (dari skala 10). Lalu tahun 2011, berdasarkan Survei Integritas KPK, dipublikasikan Indeks Integritas DJP sebesar 7,65 (dari score Minimal 6,0, dalam skala 10). Masih di tahun 2011, berdasarkan survei yang diadakan oleh IPB dilaporkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Wajib Pajak terhadap DJP meraih skor 3,79 (dari skala tertinggi 4).

 

Berdasarkan data-data indeks tersebut, secara kuantitatif Reformasi Birokrasi di DJP telah berjalan. Lalu mengapa masih banyak kalangan masyarakat ragu terhadap proses reformasi birokrasi di DJP? Boleh jadi karena ekspetasi masyarakat sangat tinggi terhadap Reformasi Birokrasi di tubuh DJP, sehingga kasus-kasus dugaan penyelewengan pajak yang terjadi di DJP sekecil apapun dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses Reformasi Birokrasi di DJP. Oleh sebab itu DJP harus terus bergerak maju, berupaya mewujudkan Zero Corruption.

 

Lalu bagaimana dapat mewujudkan Zero Corruption tersebut? Hemat penulis bukan sekadar dukungan tapi dibutuhkan komitmen semua pihak, masyarakat, khususnya wajib pajak dan seluruh aparat pajak untuk memberantas penyelewengan-penyelewengan di bidang pajak. Karena sebagaimana mengutip Guru Besar Ekonomi UGM, Mudrajad Kuncoro, "…dari sudut pandang ekonomi politik, mafia pajak susah dibongkar. Berbagai pihak -wajib pajak nakal, politisi, dan oknum petugas pajak- berupaya mencampuri proses pemberantasan mafia pajak guna memperjuangkan kepentingan masing-masing." (Kompas, 12 Maret 2012).

 

Selain itu usulan kalangan pengamat pajak agar menutup interaksi negosiasi antara wajib pajak dan fiskus dengan memberlakukan sistem pajak final pun dapat dipertimbangkan. Yaitu, dengan diberlakukannya pengenaan pajak yang mudah, simple, mempunyai kepastian hukum, dan tidak memerlukan bertemunya wajib pajak dengan fiskus dalam menentukan besarnya ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Semua ini tentu masih perlu pengkajian lebih dalam, tapi sebagai langkah ke depan untuk memperbaiki terus proses Reformasi Pajak di Indonesia, mengapa tidak?

 

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.