Kamis, 26 Juli 2012 - 14:08
Suasana Publc Hearing di Direktorat Jenderal Pajak (Juni 2012)

Oleh Aditijo Rahardjo, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Apa dan bagaimana sebenarnya posisi dan peran Public Hearing dalam suatu proses pengambilan keputusan kebijakan publikkhususnya di bidang perpajakan? Perlu dimaklumi bersama bahwa suksesnya kebijakan administrasi perpajakan yang diusung pemerintah menjadi sangat penting dan menentukan untuk terus diwujudkan mengingat dampak implementasinya di level administrasi terasakan langsung oleh masyarakat luas (society). Tulisan ini memberi gambaran singkat tentang peran penting dan posisi strategis dari Public Hearing serta prakteknya dalam menyukseskan implementasi kebijakan di bidang administrasi perpajakan.

Pada banyak kasus di beberapa negara berkembang khususnya di wilayah Amerika Latin, kebijakan-kebijakan perpajakan (Tax Policy) yang telah disusun dan dikaji secara seksama di level strategis, menemui berbagai permasalahan pada level implementasi (Tax Administration). Hanya sebagian kecil saja negara-negara tertentu memperoleh hasil yang diharapkan. Fenomena keterkaitan antara Tax Policy dan Tax Administration ini telah lama menjadi perhatian para ahli ekonomi khususnya di bidang perpajakan. Salah satunya adalahCasanegra de Jantscher (1990), dalam penelitiannya ia menyimpulkan:“In the real sense, tax administration is tax policy”.Pada kesempatan lain, hal senada juga diungkapkan oleh seorang Professor ekonomi, Richard M. Bird (1991) yang mengatakan: “in developing countries, policy change without administrative change is nothing and that is critical to ensure that changes in tax policy are compatible with administrative capacity”. Administrasi dan kebijakan perpajakan tak ubahnya sebagaimana dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sukses tidaknya kedua hal tersebut sangat bergantung satu sama lainnya. Perubahan di level kebijakan yang bersifat strategis harus sejalan dan “diselaraskan” dengan perubahan, kapasitas dan kebutuhan administrasi perpajakan.

Mengapa beberapa negara telah sukses dengan usaha-usaha yang mereka lakukan dalam rangka meningkatkan administrasi perpajakan mereka, sementara negara berkembang lainnya kurang berhasil. Pelajaran dari pengalaman-pengalaman dari berbagai otoritas perpajakan yang telah melaksanakan reformasi perpajakan, diamat-amati pola (pattern) penyebabnya sebagaimana hasil investigasi Milka Casanegra de Jantscher dan Richard M. Bird (1992) dalam penelitian merekayang menyimpulkan: “Successful tax administration reforms thus have these three main ingredients in common-simplification, strategy, and committment”. Kesederhanaan (simplicity) yang dimaksud oleh Bird adalah bahwa sistem administrasi perpajakan dapat secara efektif diaplikasikan pada negara-negara berkembang dengan tingkat kepatuhan yang rendah sekalipun. Jurus atau strategi(strategy)disini dimaknai sebagai adanya suatu formulasi rencana yang berkaitan dengan penentuan prioritas dan alokasi sumber daya yang optimal. Sedangkan komitmen(committment), diartikan sebagai dukungan penuh dan konsisten dari semua lini dari mulai dari level pembuat kebijakan, manajemen, hingga ke level teknis operasional di lapangan.

Pertanyaan selanjutnya adalah: kesederhanaan (simplification) seperti apa yang sesuai dan dibutuhkan oleh sistem administrasi perpajakan kita, jurus (strategy) apa yang tepat untuk dialokasikan atau diprioritaskan, serta dukungan (committment) macam apa dan pada level mana saja yang diharapkan oleh organisasi terhadap internal dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung setiap inisiasi kebijakan yang digulirkan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut rasanya cukup sulit, tak terkecuali untuk institusi seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bisa menjawab hanya dengan kajian yang mendalam dan formulasi yang detail di level pembuat kebijakan tanpa perlu atau sebelumnya mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon dan ekspektasi publik terhadap apa yang DJP lakukan selama ini serta rencanakan di masa mendatang.

Gap yang muncul antara kebijakan (policy at strategic level) yang direncanakan dan didesain dan praktek administrasinya (administration in practice) seringkali memunculkan hipotesa bahwa sebaik apapun inisiasi program kegiatan atau kebijakan yang dibuat, apabila tidak tersosialisasikan dan terkomunikasikan dengan baik dan efektif, hasilnya seringkali tidak sesuai dengan harapan dari tujuan disusunnya kebijakan dimaksud.

Disinilah, fungsi komunikasi publik (kehumasan) yang merupakan bagian dari fungsi manajemen perubahan (change management) menjadi sangat penting untuk dapat menjembatani gap antara otoritas perpajakan dan pemangku kepentingan tersebut.Tidak hanya pada tataran penyebarluasan informasi searah, tetapi lebih kepada membangun komunikasi yang lebih interaktif antara para pembuat kebijakan (policy makers) dengan para pemangku kebijakan (stakeholders), masyarakat Wajib Pajak pada khususnya.

Praktek Public Hearing di Negara Lain

Yang menarik, praktek lazim (best practice) dari kegiatan yang dikenal dengan manajemen perubahan ternyata sudah banyak diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Sebagai contoh di negara matahari terbit Jepang, National Tax Agency (NTA) sebagai otoritas perpajakan di negeri “aging society” tersebut secara rutin dan sistematis melakukan kegiatan Public Hearing yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Public Relations Division. Jepang yang menganut sistem yang sama (self assessment system),secara konsisten dan terus menerus mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (fostering voluntary compliance), tidak saja dengan melakukan kegiatan penegakan hukum secara efektif dan konsisten (enforcement activities), melainkan juga mendorong terciptanya iklim yang kondusif (favorable environments) bagi Wajib Pajak melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi dan kehumasan (Guidance and Public Relations activities).

Khusus terkait kegiatan penyuluhan, konsultasi dan kehumasan ini, maksud dan tujuan serta fokus dari diadakannya kegiatan ini sangat jelas, yakni dalam rangka lebih memahami kebutuhan dan keinginan Wajib Pajak terkait sistem administrasi perpajakan yang mereka rasakan saat ini dan harapkan di masa mendatang. Selain memiliki hak untuk memperoleh pelayanan informasi mengenai perpajakan, masyarakat luas khususnya Wajib Pajak juga dapat menyampaikan opini, masukan dan keinginan mereka kepada otoritas perpajakan melalui kegiatan tersebut. Mekanismenya Wajib Pajak bisa datang dan menyampaikan langsung (walk in) ke meja penerimaan di unit-unit vertikal (service counter), melalui internet, survey atau bisa juga dengan berpartisipasi dalam kelompok-kelompok forum diskusi (round-table discussion groups) yang digelar. Masukan atau opini yang disampaikan kemudian dikaji dan ditindaklanjuti oleh divisi khusus yang menangani, progresnya akan diinformasikan secara berkala melalui bulletin atau situs resmi mereka.

Contoh serupa juga dilakukan oleh Autralian Taxation Office (ATO), Australia. Pada awal dirintisnya, kegiatan ini bermula dari keinginan para pembuat kebijakan di negara kanguru tersebut untuk terus mendekatkan arah kebijakan administrasi mereka dengan ekspektasi dan keinginan Wajib Pajaknya. Pada tahun 2002, dirintislah kegiatan Public Hearing yang lebih dikenal dengan program “listening to the community”. Sebagai kegiatan yang berkesinambungan, program ini kemudian menjelma menjadi: “making it easier, cheaper and more personalised – dealing with the Australian Taxation Office” pada tahun berikutnya (2003). Lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (easier), lebih murah dengan mengurangi beban administrasi, dari sisi waktu dan energi yang dialokasikan (cheaper) dan perencanaan dan penyediaan produk-produk dan jasa praktis-aplikatif sesuai perspektif Wajib Pajak (more personalised). Sesuai judulnya sudah secara sangat jelas menggambarkan fokus dari kegiatan ini. Kendati tingkat kepatuhan yang sudah tinggi, otoritas perpajakan disana tetap konsisten meningkatkan kinerja sistem administrasi perpajakan mereka. Salah satu agenda yang paling penting yang pernah digulirkan dari kegiatan Public Hearing ATO ini adalah program atau kampanye penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), dalam rangka memfasilitasi kompleksitas undang-undang perpajakan mereka. Program seperti penyampaian pelaporan perpajakan secara elektronik (e-tax) terus didorong dan dikampanyekan.Tidak saja kalangan internal ATO yang selama ini secara rutin berkutat langsung dengan Wajib Pajak, tetapi juga dari para pemangku kepentingan yang merupakan kelompok masyarakat tertentu (asosiasi profesional dan industri, bahkan pengembang perangkat lunak) diperkenankan untuk ikut berpartisipasi menyampaikan masukan dan ekspektasi mereka.

Sejak dari perencanaan, implementasi hingga evaluasinya, perwakilan Wajib Pajak (key interest groups) tersebut diikutsetakan dalam setiap prosesnya. Hasilnya nyata,  positif dan tentunya sangat menggembirakan! Saat ini 83,5% Wajib Pajak Orang Pribadi, di negara dimana Sydney Opera House berada, menjelma menjadi pengguna setia e-tax, yang tentu saja sesuai dengan harapan dari dibuatnya kebijakan dimaksud. Hal seperti ini bukanlah hasil instan, tanpa perencanaan dan strategi tertentu. Salah satunya adalah keberhasilan dijalankannya fungsi manajemen perubahan untuk memperoleh feedback yang positif dan membangun dari Wajib Pajak melalui kegiatan Public Hearing.

Internal Revenue Services (IRS) Amerika Serikat bahkan melakukan Public Hearing dengan agenda yang lebih sensitif dan spesifik. Otoritas perpajakan di negara Paman Sam ini pernah membahas interpretasi terkait regulasi/kebijakanwhistleblower awards dimana ketentuan mengenai pembayaran sejumlah kompensasi, berupa uang dengan jumlah tertentu kepada si pelapor, dibahas dan didiskusikan bersama secara fair dan terbuka antara IRS dan khalayak. Tujuannya adalah mendorong masyarakat melaporkan adanya indikasi kegiatan penggelapan pajak (tax evasion)  sekaligus menghindari perselisihan (disputes) pada level implementasi kebijakan ini.

Public Hearing Penyempurnaan SPT Oleh DJP

Bagaimana dengan DJP? selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya sejak reformasi perpajakan digulirkan pada sekitar tahun 2002, baru pada bulan Juni 2012 yang lalu, untuk kali pertama DJP selangkah lebih maju lagi, memanfaatkan momentum penting dan strategis, dengan menggelar kegiatan dengar pendapat publik atau yang lebih lazim dikenal dengan nama Public Hearing. Pesan atau semangat yang ingin dibangun dari kegiatan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proses perumusan kebijakan publik di bidang perpajakan, dengan terus mendorong partisipasi masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk dapat berperan aktif menyampaikan pendapat, masukan dan keinginannya kepada otoritas penentu kebijakan publik di bidang perpajakan. Hal ini tentunya, selaras dengan tekad institusi “penghimpun penerimaan negara dari sisi pajak” untuk secara konsisten dan terus menerus berbenah, mereformasi diri sesuai tuntutan zaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dengan membuka diri terhadap kritik dan saran dari para pemangku kepentingan(stakeholders) demi DJP yang lebih baik.

Kegiatan yang bertajuk Public Hearing penyempurnaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan dan berlangsung selama 4 (empat) hari tersebut, berlangsung dengan sukses serta mendapat sambutan yang sangat positif. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan jumlah peserta undangan yang hadir (lebih dari 150 orang). Selain itu, antusiasme yang tinggi juga sangat tampak pada para peserta untuk menyampaikan pendapat, masukan dan keinginan mereka terhadap apa yang selama ini dilaksanakan dan akan digulirkan oleh DJP. Secara garis besar, para peserta undangan yang menjadi key interest groups merupakan perwakilan dari kalangan intelektual/akedemisi(Tax Center), praktisi, profesional, asosiasi dan kelompok bisnis perorangan maupun badan. Harapannya, DJP dapat memperoleh masukan dari sudut pandang yang berbeda serta lebih responsif terhadap ekspektasi Wajib Pajak.

Public Hearing, Pelajaran dan Harapan Bagi Masyarakat dan DJP

Selanjutnya dari pemaparan tersebut di atas, kesimpulan seperti apa yang bisa kita tarik hikmah dan pembelajaran dalam proses perencanaan kebijakan publik? Setidaknya ada beberapa hal yang menurut penulis penting untuk diketahui dan bisa menjadi bahan diskusi bersama:

  1. Kebijakan perpajakan DJPseyogyanya senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan kapasitas administrasi yang dimiliki, ketersediaan dan kompetensi SDM, termasuk juga dari sisi regulasi dan dukungan sarana prasarana (TIK) yang memadai.
  2. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik di bidang perpajakan adalah adanya strategi yang tepat, antara lain terkait penentuan prioritas program, pentahapan dan alokasi sumber daya yang optimal.
  3. Strategi sosialisasi dan komunikasi yang efektif, yang merupakan fungsi manajemen perubahan, juga sangat penting dan menentukan untuk dapat menjembatani Gap antara keinginan penentu kebijakan dan ekspektasi publik terhadap sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dan akan dikembangkan di masa yang akan datang.
  4. Salah satu praktek lazim kegiatan yang secara luas diimplementasikan oleh berbagai negara maju (Jepang, Australia dan Amerika Serikat), dan terbukti mampu meningkatkan ketajaman output kebijakan yang dihasilkan, adalah kegiatan dengar pendapat publik atau lebih dikenal dengan Public Hearing.
  5. Sejauh mana pendapat, masukan dan keinginan stakeholders dapat dikaji, ditindaklanjuti dan dioptimalkan pemanfaatannya juga menjadi sangat krusial. Sensitifitas inilah yang perlu terus ditingkatkan, tentunya diiringi dengan niat yang tulus, perspektif yang jernih, serta pertimbangan yang obyektif dari para penentu kebijakan publik di DJP.
  6. Selain memperoleh masukan dari perspektif yang berbeda, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya rasa memiliki “sense of belonging” dari publik, mengingat adanya proses pelibatan mereka, sehingga sudah sewajarnya program-program kebijakan yang digulirkan dan ditawarkan DJP dapat lebih diterima, bahkan seyogyanya juga memperoleh dukungan penuh dari para pemangku kebijakan khususnya kalangan Wajib Pajak.
  7. Hasil positif lainnya bagi DJP adalah bahwa kegiatan ini nyata-nyata dapat mendorong peningkatan kerjasama kemitraan dengan para pemangku kebijakan seperti dengan akademisi (Tax Center) dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), antara lain kerjasama di bidang penelitian(research) dan penyuluhan perpajakan.
  8. Public Hearing atau kegiatan dengar pendapat publik ini merupakan langkah penting dan strategis dalam rangka menyukseskan kebijakan dan program yang digulirkan DJP.

DJP sudah berada pada jalur yang tepat sejalan dengan upaya instusi ini untuk terus berbenah dan mereformasi diri, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan kebijakan publik, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi memberikan kritik dan saran demi kemajuan bersama. Hal tersebut sejalan dengan sendi-sendi demokrasi yakni : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Dan yang terpenting, DJP dapat terus memanfaatkan respon positif, peluang kerjasama kemitraan ke depan, serta semangat keterbukaan dan kebersamaan yang terbangun dari kegiatan Public Hearing  ini, untuk dapat merancang suatu kebijakan administrasi perpajakan yang tepat bagi publik (desirable tax policy for society), dalam arti tidak saja efisien mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak (maximum revenue at minimum/low compliance cost), tetapi juga administrable untuk mampu memberi pesan yang jelas kepada Wajib Pajak nakal, bahwa DJP mampu mendeteksi mereka dan melakukan tindakan penegakan hukum (law enforcement activities) secara efektif. Hal ini konsisten dengan argumen yang disampaikan Carlos A. Silvani (1992) yang mengatakan : “Voluntary compliance may be encouraged, however, if the administrion is successful in establishing a strong prospect that noncompliance will be detected and effectively punished”.

Semoga kegiatan yang telah dirintis DJP saat ini, menjadi awal yang sangat baik, untuk dapat terus melaksanakan kegiatan serupa di masa-masa yang akan datang. Masukan yang diterima juga sangat penting untuk selanjutnya dapat dikaji, ditindaklanjuti serta dipergunakan secara optimal bagi peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan di institusi DJP.

Sebagai penutup, penulis berharap dan tentunya optimis, dengan momentum kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang, akan mampu menumbuh-suburkan kesadaran dan tanggung-jawab kolektif terhadap arti penting pajak bagi pembangunan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, menuju masyarakat adil, makmur, berdaulat dan mandiri. Adalah suatu keniscayaan terwujudnya kondisi tersebut tidak lagi semata menjadi tanggung jawab DJP, melainkan menjadi tanggung jawab kita semua, para pemangku kebijakan, baik itu kalangan akademisi, profesional, pebisnis, maupun konsultan pajak, tanpa kecuali......, seluruh masyarakat Indonesia. Amin......

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

*) Kritik dan saran dapat disampaikan ke alamat e-mail : aditijo.rahardjo@gmail.com