Rabu, 24 April 2013 - 11:55

Oleh Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Data populasi sapi hasil Sensus Ternak 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dijadikan asumsi stok nasional daging sapi sehingga ada pengurangan impor sapi. Kenyataan di lapangan, pemilik sapi enggan melepas sapi sehingga harga daging melambung. Pemerintah pun meraba-raba dimanakah sapi-sapi tersebut disimpan, karena yang ada hanya data stok global suatu daerah. Seandainya hasil Sensus Ternak tersebut diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) peta properti nasional, maka Pemerintah bisa cepat mendeteksi lokasi dan penyebaran sapi sampai ke tingkat peternak rumahan. Kalau saja sensus ekonomi tahun 2013 bisa diintegrasikan ke SIG, Pemerintah bisa mengetahui pertumbuhan dan dominasi sektor perekonomian sampai ke level rumah tangga. Apakah ini mimpi?

SIG properti nasional bukanlah impian. Disamping pendaftaran sertifikasi di BPN, Pemerintah juga membentuk sistem pendaftaran properti untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh Ditjen Pajak, berdasarkan dengan UU No.12/1985 tentang PBB. Dari sekitar 100 juta obyek properti, hampir 75 persen telah terpetakan dalam format dijital. Peta dijital ini dikelola dalam SIG SmartMap untuk properti pajak. Artinya, Pemerintah Pusat memiliki peta dan data rinci properti di Indonesia yang bisa digunakan untuk intensifikasi pajak dan perencanaan pembangunan secara nasional.

Namun peran stratejik Pemerintah Pusat atas data properti sepertinya akan berakhir. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU  PDRD) No.28/2009 menyebutkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan oleh Ditjen Pajak kepada  pemerintah kabupaten atau kota. Transisi peralihan ini mulai 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2013. Selain itu, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) beralih total ke pemda mulai 1 Januari 2011.

Implikasi dari penyerahan PBB ini, bahwa semua data peta dan data properti akan dikelola pemerintah daerah. Dari sisi pemda menguntungkan karena pemda akan menerima PBB dan BPHTB sebesar 100 persen. Sebelumnya pemda hanya mendapatkan PBB maksimal 64 persen dan BPHTB hanya 80 persen, karena sisanya dibagi ke provinsi dan pemerintah pusat.

Dari sisi pemerintah pusat, penyerahan PBB dan BPHTB memang tidak mempengaruhi penerimaan pajak nasional. Hanya saja perlu diingat bahwa urgensi pajak PBB tidak semata-mata penerimaan pajak PBB itu terhadap APBN. Ada kepentingan nasional yang sangat terkait dengan data pajak PBB dan BPHTB, yaitu pertama, stagnasi peta dan data properti nasional. Dengan PBB dikelola Pemda, pemerintah pusat tidak memiliki lagi akses ke data properti sehingga perencanaan pembangunan dengan peta properti akan terhambat. Bahkan Sensus Pajak Nasional untuk memetakan wajib pajak baru akan terkendala karena data peta properti tidak bisa terupdate. Bukankah pemerintah pusat bisa meminta data properti dari Pemda? Secara terori bisa, tapi menggabungkan data dari 500 pemda sangat sulit dilakukan karena kendala sistem informasi yang beraneka ragam dan sangat mahal.

Kedua, data BPHTB untuk pengawasan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Kententuan pajak BPHTB dan PPN dikenakan kepada pembeli properti, sementara penjual properti dikenakan PPh final. Dengan pengelolaan BPHTB oleh Pemda, maka pengawasan PPh final dan PPN atas transaksi properti agak sulit.

Ketiga, problem akurasi NJOP (nilai jual objek pajak) sebagai acuan pembayaran PBB dan PPN. Selama ini NJOP menjadi tolok ukur nilai pasar properti. Bahkan PPN KMS (PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri) biasanya menggunakan acuan biaya membangun sesuai NJOP pada SPPT pajak PBB. Jika Pemda salah menghitung NJOP PBB dan NJOP timpang dengan nilai pasar properti, bisa menurunkan potensi pajak PPh dan PPN.

Keempat, kepentingan pengujian kepatuhan SPT pajak. Instrumen investasi ada tiga yaitu simpanan tabungan/logam mulia, surat berharga/asuransi/saham dan properti. Dengan data PBB dimiliki Pemerintah Pusat, searching data aset properti milik wajib pajak lebih mudah.  Kelima, data properti untuk perencanaan pembangunan. Dari data PBB, dapat diketahui pasti jenis bangunan : rumah, toko, kantor, mal, rumah sakit, pergudangan, pasar dan data tanah : luas tanah pertanian, nama pemilik tanah pertanian sebagai bahan analisis pembanguan jalan, irigasi, pengentasan kemiskinan dan banyak lagi.

Batas akhir penyerahan PBB ke pemda maksimal tanggal 31 Desember 2013. Pemda yang potensi PBB rendah mungkin akan berpikir pragmatis. Jika penerimaan pajak PBB lebih kecil daripada biaya pendaftaran, pemetaan dan penilaian tanah, pemda kemungkinan tidak akan mengelola pajak PBB. Hal ini merugikan kepentingan nasional karena akan ada data properti yang hilang di sebagian daerah. Kemungkinan ini belum diantisipasi DPR ketika menetapkan UU PDRD No.28/2009.

Badan Nasional Pengelola PBB

Pekerjaan administrasi PBB ada tiga yaitu land registration (pendaftaran tanah), land mapping (pemetaan tanah) dan  land valuation (penilaian harga tanah). Untuk mengantisipasi adanya Pemda yang tidak mengelola PBB, perlu ada badan pengelola PBB nasional yang melakukan pekerjaan pendaftaran tanah, pemetaan tanah dan penilaian harga tanah. Badan pengelola mengolah database properti, peta properti dan nilai jual objek pajak akan diserahkan ke Pemda. Tinggal Pemda membuat peraturan daerah yang menentukan tarif PBB di wilayah masing-masing.

Model seperti ini ada di Inggris, Skotlandia dan Wales, dimana pemerintah lokal mengenakan council tax berbasispada property tax. Penilaian dan pemetaan tanah dilakukan pemerintah pusat dan  pemerintah lokal yang menetapkan tarif property tax di masing-masing wilayah. Pemerintah Australia membentuk AVO (Australian Valuation Office) yang melayani permintaan penilaian properti dari pihak pajak, pemda dan kalangan swasta. Posisi AVO berada di bawah otoritas pajak Australian Tax Office.

Badan pengelola PBB bisa diikutkan ke satuan kerja yang telah ada, bisa di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri atau BPN. Badan ini akan mengelola perubahan data subyek pajak dan obyek pajak PBB termasuk menerbitkan SPPT PBB. Demi pelayanan bagi wajib pajak, badan ini harus mengusahakan agar bank-bank umum nasional dapat melayani pembayaran PBB lintas wilayah.

Keuntungan adanya badan pengelola PBB nasional antara lain, pertama, menjamin ketersediaan data properti untuk perencanaan pembangunan nasional dan pengawasan kepatuhan perpajakan. Kedua, efisiseni administrasi PBB sehingga pemda bisa fokus hanya pada penagihan PBB. Ketiga, meningkatkan akurasi NJOP sehingga mencegah potential loss Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Keempat, menyamakan standar pelayanan kepada wajib pajak dalam hal pendaftaran PBB dan pembayaran PBB. Kelima, peta properti sebagai bahan utama Sensus Nasional untuk memetakan lokasi wajib pajak yang belum terdaftar, seperti Usaha Kecil Menengah dan wajib pajak orang pribadi.

Tinggal sekarang, apa DPR mau merevisi UU PDRD?

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.