Peran Pajak Untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 2017

Oleh: Jefry Batara Salebu, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar 5,1%. Target ini bervariasi apabila dilihat dari beberapa versi antara lain menurut IMF sebesar 5,3% (namun pada bulan Januari 2017 direvisi turun menjadi 4,9%), World Bank sebesar 5,3%, dan ADB sebesar 5,5%. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, perlu disertai dengan optimalisasi penerimaan perpajakan dimana dalam APBN 2017 tax ratio ditargetkan sebesar 11,5%.

Tentu saja agar target pertumbuhan ekonomi tersebut tercapai diperlukan kebijakan Pemerintah yang akan mendorong peningkatan konsumsi, belanja Pemerintah, investasi, dan perdagangan internasional. Salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah instrumen pajak.
Untuk meningkatkan konsumsi atau daya beli masyarakat, peran Pemerintah dalam hal ini adalah dengan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga jumlah disposable income yang akan digunakan untuk konsumsi semakin besar. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih didominasi oleh variabel konsumsi. Besarnya PTKP sejak tahun pajak 2016 naik sebesar 50% dibandingkan dengan PTKP di tahun 2015. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Dalam ketentuan tersebut besarnya PTKP per 2016 yaitu untuk Wajib Pajak (WP) sendiri sebesar Rp54 juta, untuk WP dengan status kawin mendapatkan penambahan PTKP sebesar Rp4,5 juta, dan untuk setiap tanggungan maksimum 3 orang akan mendapat penambahan PTKP masing-masing sebesar Rp4,5 juta. Diharapkan adanya penyesuaian dan peningkatan kembali PTKP di tahun 2017 dapat sejalan dengan tingkat inflasi dan standar hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan dan penyesuaian besaran PTKP akan memperkuat daya beli masyarakat dan mendongkrak aktivitas ekonomi di Indonesia.

Untuk meningkatkan belanja Pemerintah, diperlukan penerimaan dari pajak yang cukup besar untuk membiayai anggaran belanja Pemerintah tersebut khususnya untuk pembangunan infrastruktur nasional. Selain penerimaan negara antara lain dari uang tebusan Amnesti Pajak Periode Ketiga (Januari s.d. Maret 2017) dan peningkatan pembayaran pajak akibat dari peningkatan kepatuhan WP setelah Program Amnesti Pajak Periode Pertama dan Kedua di tahun 2016, perlu dioptimalkan penerimaan perpajakan lainnya untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 sebesar Rp1.498,9 triliun. Terdapat beberapa usulan kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menambah pundi-pundi pajak, antara lain dengan cara menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh golongan masyarakat menengah ke atas. Kebijakan ini dapat dilakukan misalnya dengan cara menaikkan tarif PPh bersifat final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek yang sebelumnya dikenakan tarif 0,1% dari jumlah bruto transaksi diusulkan menjadi 0,3% s.d. 0,5%. Hal ini perlu dilakukan mengingat tarif 0,1% tersebut sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 1997 dan sampai saat ini tarif 0,1% tersebut belum pernah direvisi. Lebih lanjut, diusulkan kepada Pemerintah untuk menaikkan tarif PPh bersifat final atas dividen yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri yang semula sebesar 10% menjadi sebesar 15% dari jumlah bruto. Saat ini penetapan tarif 10% tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga perubahan tarif 10% menjadi 15% harus diusulkan dalam amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat perlakuan yang kosisten dengan pengenaan PPh atas bunga pinjaman dan royalti yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto.

Untuk meningkatkan investasi diperlukan kebijakan Pemerintah yang business friendly misalnya dengan cara menurunkan tarif PPh Badan yang semula dikenakan tarif sebesar 25% diusulkan diubah menjadi sekitar 20% s.d. 17% dimana besaran tarif ini sama dengan tarif yang telah diterapkan oleh Singapura sebesar 17% dan Thailand sebesar 20%. Penurunan tarif PPh Badan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi khususnya dengan negara-negara ASEAN dan juga bertujuan agar tidak terjadi capital outflow termasuk atas dana repatriasi amnesti pajak. Selain itu, untuk menarik penanaman modal tetap di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan fasilitas pajak untuk sektor-sektor yang mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, mempunyai orientasi ekspor, menyerap tenaga kerja, dan melakukan transfer teknologi baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan adanya penanaman modal tetap yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan akan menambah penerimaan negara dari PPh Pasal 21. Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN 2017 tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun dari 5,7% (2016) menjadi berada pada kisaran 5,3% s.d. 5,6% di tahun 2017.

Untuk meningkatkan perdagangan internasional khususnya ekspor neto, Pemerintah perlu mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Untuk mengurangi impor maka Pemerintah perlu mengenakan pajak yang tinggi atas impor barang khususnya produk yang bersifat konsumtif. Hal tersebut telah dilakukan Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu yang bersifat konsumtif dikenakan tarif sebesar 7,5% s.d. 10% dari nilai impor yang dalam ketentuan sebelumnya dikenakan tarif lebih rendah sebesar 2,5% dari nilai impor. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas pajak bagi PMA yang berorientasi ekspor terutama untuk sektor-sektor yang memproduksi produk unggulan ekspor Indonesia.

Dengan demikian, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% di tahun 2017, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran penting Pajak dalam peningkatan konsumsi, belanja Negara, investasi, dan perdagangan internasional.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.