Mengintip Whistleblowing System dan Gerakan Anti-Korupsi di Pajak

Anggota ICW Teten Masduki Mengapresiasi Gerakan Anti-Korupsi di Ditjen Pajak

Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

 

Adakah instansi pemerintah lain di Indonesia selain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sudah menerapkan Whistleblowing System? Jawabannya, belum ada! Itulah mengapa DJP adalah institusi terdepan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di Indonesia.

 

Namun nampaknya media massa dan masyarakat pada umumnya belum ngeh atau familiar dengan apa itu dan bagaimana Whistleblowing System terlaksana di DJP. Oleh sebab itu, kali ini dipaparkan sekilas tentang Whistleblowing System dan Gerakan Anti-Korupsi di DJP.

 

Menurut Perdirjen nomor: PER-22/PJ/2011, Whistleblowing System di DJP adalah sistem pencegahan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan DJP. Whistleblowing System di DJP menganut tiga azas, yaitu:

  1. Mencegah Pelaku Melakukan Pelanggaran (Azas Prevention)
  2. Mendorong antusiasme whistleblower (Azas Early Detection)
  3. Penanganan yang efektif (Azas Proper Investigation)

 

Azas Pencegahan mencakup:

  1. Peraturan dan Kampanye Peraturan whistleblowing yang membuat pelaku/calon pelaku risih dengan gaya hidupnya sendiri;
  2. Pelaku/calon pelaku merasa terancam dengan kehadiran orang lain yang tahu atau ingin mengetahui kekayaannya;
  3. Ancaman hukuman yang berat memaksa calon pelaku mengurungkan niat melakukan pelanggaran.

 

Azas Deteksi Dini meliputi:

Kewajiban setiap pegawai untuk melaporkan pelanggaran/ indikasi pelanggaran (pengawasan oleh lingkungan terdekat) dengan dijaminnya:

  1. Kerahasiaan whistleblower
  2. Pelapor diberikan perlindungan
  3. Laporan ditindaklanjuti
  4. Diberikan reward kepada pelapor.

 

Azas Penanganan Efektif mencakup:

  1. Setiap pelaporan ditangani secara memadai dan konsisten
  2. Mengedepankan pendekatan “Tindak Pidana Fiskal” terhadap pegawai DJP
  3. Pendekatan Fiskal tidak menghapuskan kewenangan DJP untuk menjatuhkan hukuman disiplin atau meneruskan kasusnya kepada penegak hukum
  4. Hasil dikomunikasikan dengan whistleblower
  5. Fitnah dicegah.

 

Di samping itu, Reformasi Menyeluruh Birokrasi dan Gerakan Anti-Korupsi di DJP didukung dengan:

  1. Memberlakukan Kode Etik DJP
  2. Menerapkan Manajemen Risiko di DJP
  3. Kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
  4. Mengedepankan Penanganan Dini
  5. Meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak melalui Quality Assurance Pemeriksaan dan Eksaminasi
  6. Membentuk Unit Kontrol Intern (UKI)
  7. MoU dengan Penegak Hukum
  8. Menjatuhkan Hukuman Disiplin dan Sanksi Moral
  9. Melimpahkan kasus korupsi ke penegak hukum melalui Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)

       

Untuk penerapan manajemen risiko di DJP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan. Penerapan manajemen risiko di DJP bertujuan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko, terutama risiko fraud. Kemudian untuk kewajiban menyampaikan LHKPN diatur dalam KMK-996/2006 Jo. KMK-38/2011. Untuk tahun 2011, yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan DJP mencapai 17.335 pegawai yang menduduki posisi:

  1. Eselon I
  2. Eselon II
  3. Eselon III
  4. Eselon IV
  5. Fungsional Pemeriksa Pajak
  6. Pejabat Pembuat komitmen, Bendahara
  7. Fungsional Penilai PBB
  8. Panitia PBJ
  9. Juru Sita Pajak
  10. Account Representative (AR)
  11. Penelaah Keberatan

 

Kemudian mengenai mengedepankan Penanganan Dini, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-109/PJ/2010, dimaksudkan agar tidak mengganggu tugas dan fungsi DJP. Serta diterapkan kepada:

  1. PNS yang mendapat panggilan dari penegak hukum (saksi maupun tersangka).
  2. Berdasarkan pemberitaan di media massa diduga telah melakukan tindak pidana/melanggar disiplin.

 

Selanjutnya perihal meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak melalui Quality Assurance Pemeriksaan dan Eksaminasi, dilakukan dengan: (i) Membentuk Tim Quality Assurance Pemeriksaan berdasarkan  PMK-199/PMK.03/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-82/PMK.03/2011; (ii) Kewajiban mengisi Formulir kuesioner pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Per-19/PJ/2008 dan Per-20/PJ/2008; (iii) Membentuk Tim Eksaminasi Hasil Pemeriksaan. Hal tersebut dibarengi dengan meningkatan kualitas putusan keberatan melalui Quality Assurance Kegiatan Keberatan, melalui: (i) Pembentukan Tim Keberatan berdasarkan PMK-326/PMK.03/2011, dan (ii) Menjunjung Tata Cara Pembahasan Keberatan di DJP sebagaimana diatur dalam KEP-336/PJ/2011.

 

Lalu perihal Pembentukan Unit Kontrol Intern (UKI) dilakukan dengan menunjuk pelaksana pemantauan pada DJP di setiap level, yaitu:

  1. Tingkat Eselon I: Direktorat KITSDA (Subdit Kepatuhan Internal)
  2. Tingkat Wilayah: Kantor Wilayah (Bagian Umum)
  3. Tingkat Kantor Pelayanan: Kantor Pelayanan Pajak (Subbagian Umum)

 

Sedangkan MoU dengan Penegak Hukum, sudah dilakukan oleh:

  1. DJP dengan PPATK pada tanggal 19 Oktober 2011, yang menyepakati bersama tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan.
  2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kepolisian Negara RI pada tanggal 8 Maret 2012, yang menyepakati bersama tentang kerjasama penegakan hukum di bidang perpajakan, bea cukai, pasar modal dan lembaga keuangan, kekayaan Negara, pengurusan piutang dan lelang serta bidang keuangan Negara lainnya
  3. DJP dengan Bareskrim Polri, Badan Intelijen Keamanan Polri, dan Badan Pemeliharaan Keamaman Polri, yang menyepakati bersama tentang kerja sama di bidang sosialisasi, operasional dan diklat.
  4. Kemenkeu dan Kejaksaan Agung, termasuk di dalamnya kesepakatan bersama untuk amankan penerimaan negara dari sektor pajak yang melibatkan DJP.

 

Nah, bagaimana dengan upaya anti-korupsi di institusi, perusahaan, atau kantor Anda? Tertarik untuk ikuti jejak DJP? Ayo bangsaku, bersama-sama "Kita" berjuang dan wujudkan Indonesia Bersih!

 

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.