Rabu, 25 April 2012 - 12:48
Gedung Kantor Pusat DJP di Malam Hari (fotografer: Slamet Rianto) - Yos Wiyoso Hadi (Yos W Hadi)

Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

 

Berdasarkan rekam jejak dan hasil survei dari beberapa lembaga independen terpercaya, tak terbantahkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah yang terdepan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah. Namun mengapa pengaruh dari hasil Reformasi Birokrasi DJP belum optimal? Antara lain terlihat dari kepercayaan publik terhadap DJP dan kesadaran pajak masyarakat masih rendah. Sekadar catatan, baru 18% dari angkatan kerja di Indonesia yang memiliki NPWP dan tahun kemarin baru 466 ribu atau 3,6% perusahaan di Indonesia yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

 

Hemat penulis, hal tersebut karena DJP dan birokrasi pemerintah pada umumnya hanya merupakan bagian dari sistem terbuka pengorganisasian negara. Artinya, reformasi birokrasi di pemerintahan, termasuk di dalamnya DJP, akan memberi implikasi positif yang optimal hanya jika gerakan-gerakan reformasi lainnya dalam aspek pembangunan bangsa dan negara juga dilaksanakan dan terwujud dengan baik. Ibaratnya main bola, jika satu pemain tidak bermain cemerlang, maka akan dapat mempengaruhi performa dan hasil akhir permainan seluruh pemain. Demikian pula dalam hal gerakan reformasi, jika satu pergerakan reformasi tidak berlangsung dengan baik maka dapat mempengaruhi performa dan hasil akhir keseluruhan reformasi.

 

Melihat dinamika bangsa dan negara kita sekarang, minimal dibutuhkan sebelas gerakan reformasi agar dapat saling memperkuat dan memberi implikasi positif yang optimal dari keseluruhan maupun masing-masing gerakan reformasi itu. Kesebelas gerakan reformasi yang dibutuhkan Indonesia dan negara-negara di dunia pada umumnya, adalah:

  1. Reformasi Sosial
  2. Reformasi Budaya
  3. Reformasi Ekonomi
  4. Reformasi Hukum
  5. Reformasi Politik
  6. Reformasi Birokrasi
  7. Reformasi Pendidikan
  8. Reformasi Kesehatan
  9. Reformasi Teknologi
  10. Reformasi Hankam
  11. Reformasi Moral-Spiritual

 

Reformasi Sosial adalah reformasi dalam tatanan sosial bermasyarakat. Reformasi Budaya adalah reformasi dalam berbudaya disiplin dan berpikir bangsa. Reformasi Ekonomi adalah reformasi dalam sistem ekonomi dan pengelolaan keuangan negara. Reformasi Hukum adalah reformasi dalam sistem pengadilan dan penegakan hukum negara. Reformasi Politik adalah reformasi dalam sistem politik dan etika berpolitik. Reformasi Birokrasi adalah reformasi dalam sistem birokrasi pemerintahan. Reformasi Pendidikan adalah reformasi dalam sistem pendidikan nasional. Reformasi Kesehatan adalah reformasi dalam sistem dan bisnis-industri kesehatan masyarakat. Reformasi Teknologi adalah reformasi dalam mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan manusiawi, yaitu yang mengangkat tinggi harkat manusia. Reformasi Hankam adalah reformasi dalam sistem keamanan dan bela negara. Sedangkan Reformasi Moral-Spiritual adalah reformasi dalam berakhlaq dan kehidupan spiritual kejiwaan bangsa.

 

Khusus untuk reformasi birokrasi di DJP dapat penulis sampaikan bahwa reformasi birokrasi DJP meliputi lima bidang, yakni:

  1. Reformasi Organisasi
  2. Reformasi Bussines Process
  3. Reformasi Sistem Manajemen SDM
  4. Reformasi Teknologi Informasi
  5. Reformasi Perundang-Undangan Perpajakan

 

Mengutip bahan sosialisasi reformasi perpajakan dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP, dapat dipaparkan bahwa untuk Reformasi Organisasi mencakup reorganisasi pada Kantor Operasional dan Kantor Pusat DJP. Reorganisasi Kantor Operasional dilakukan berdasarkan fungsi dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Tax Office=LTO), KPP Madya (Middle Tax Office=MTO), dan KPP Pratama (Small Tax Office=STO). Sedangkan reorganisasi pada Kantor Pusat DJP dilakukan juga berdasarkan fungsi dan dominan sebagai back office – non operasional.

 

Kemudian Reformasi Bussines Process dilakukan dengan menyusun dan melakukan perbaikan Standard Operating Procedure (SOP) yang meliputi kegiatan proses penyusunan SOP, pengkodean dan pengintegrasian SOP, pengesahan SOP, uji lapangan SOP, dan manajemen SOP. Total SOP di DJP adalah 1.702 dengan rincian 411 SOP Organisasi, 277 SOP Manajemen Kepegawaian, 61 SOP Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai, 183 SOP Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi, 83 SOP Penyuluhan, 253 SOP Pelayanan, 327 SOP Penegakan Hukum, dan 165 SOP Ekstensifikasi dan Penilaian.

 

Selanjutnya Reformasi Manajemen SDM meliputi penyusunan Blueprint Manajemen SDM beserta tahapan pelaksanaannya, penyusunan Pola Mutasi di DJP dan Pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC). Blueprint Manajemen SDM diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 dan  tahapan pelaksanaannya telah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-326/PJ/2011. Sedangkan Pola Mutasi diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ./2012 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009. Tujuan dari Pola Mutasi adalah. Lalu pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) diatur dengan KMK Nomor 87/KMK.01/2009 tentang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Keuangan dan KMK Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Seterusnya Reformasi Teknologi Informasi di DJP dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Teknologi Informasi DJP, meliputi: Sistem Informasi Modifikasi (SIPMOD), Sistem Informasi DJP (SIDJP), Modul Pembayaran Negara (MPN), dan Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva, e-Reg, e-SPT, e-filling, Call Center (500200), e-learning, Complaint Center, dan Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) yang masih dalam pengembangan.

 

Terakhir Reformasi Perundang-undangan Perpajakan meliputi penyempurnaan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

 

Sedangkan perihal capaian-capaian reformasi pajak selama enam tahun terakhir, telah penulis sampaikan dalam http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-pajak-bagaimana-riwayatmu-kini. Reformasi terus berjalan di DJP. Bagaimana dengan reformasi di institusi atau perusahaan Anda?

 

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.