Menakar Arah Reformasi Perpajakan

Oleh: Tenang Sapardi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI mencanangkan reformasi perpajakan kembali  yang bertitik tolak dari program amnesti pajak. Selain bertujuan meningkatkan pendapatan negara dan stimulus ekonomi, program amnesti pajak bertujuan meletakkan fondasi yang kuat dalam pengelolaan perpajakan.

Fondasi yang kuat itu berupa data dan informasi basis pajak yang handal dan pemetaan kepatuhan pembayaran pajak. Fondasi yang kuat tersebut merupakan modal utama untuk menentukan arah dan strategi perpajakan ke depan.

Arah dan strategi perpajakan tersebut diejawantahkan melalui program reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan kali ini merupakan kelanjutan dari program reformasi perpajakan sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa reformasi sekarang adalah reformasi perpajakan jilid tiga. Reformasi perpajakan diawali dengan program modernisasi pembentukan kantor pelayanan pajak modern yang menerapkan sistem, cara kerja, organisasi, budaya kerja baru dan yang lebih penting menerapkan nilai-nilai yang baru. Kalangan internal menyebutnya sebagai kantor pelayanan pajak syariah.

Target utama reformasi perpajakan jilid pertama adalah mengenalkan paradigma baru pengelolaan perpajakan melalui sistem yang berorientasi pelayanan dengan sumber daya manusia berintegritas tinggi. Dengan program modernisasi itu disampaikan pesan bahwa pemerintah mampu meninggalkan pengelolaan pajak ‘jahiliah’ menjadi pengelolaan bermartabat dan berintegritas.

Setelah perubahan paradigma baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu cukup berhasil dan masyarakat menilai bahwa kantor pelayanan pajak modern mampu menampilkan profesionalitas dan integritas tinggi maka reformasi dilanjutkan dengan mengubah kantor pajak seluruh Indonesia menjadi kantor modern.

Reformasi jilid dua ini menjadi momentum penting bagi insan DJP karena perubahan itu menjadi keniscayaan. Siapa yang tidak mau berubah maka dia akan ditinggal zaman, digilas oleh sistem modernisasi. Bahkan DJP menjadi pionir di lingkungan Kementerian Keuangan dan institusi pemerintah lainnya.

Arti penting reformasi jilid dua ini adalah transformasi menyeluruh DJP yang mencakup 4 pilar yakni transformasi organisasi dan kelembagaan, transformasi proses bisnis, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi teknologi informasi. Tranformasi organisasi dan kelembagaan menjadi panglima atau fokus utama reformasi jilid dua.

Reformasi jilid dua ini penuh tantangan, harapan masyarakat cukup besar kepada DJP. Satu sisi reformasi ini cukup membawa perubahan bagi internal DJP, namun membangun kepercayaan masyarakat cukup berat apalagi kasus Gayus meruntuhkan kepercayaan yang dibangun dengan susah payah melalui program modernisasi.

Namun kasus Gayus justru mengokohkan reformasi perpajakan itu sendiri melalui program penguatan integritas dan profesionalisme. Kode etik pegawai diperkuat, kepatuhan internal di lembagakan, maka lahirlah program whistleblowing system (WBS). DJP bahkan merupakan institusi pertama yang melaksanakannya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga digulirkan program DJP Bersih di Tangan Kita yang merupakan program pengawasan integritas sesama pegawai DJP.

 

Reformasi Jilid Tiga

Reformasi jilid tiga digulirkan setelah program transformasi organisasi dan sumber daya manusia berjalan maka pada reformasi ini fokusnya adalah transformasi proses bisnis dan transformasi teknologi informasi. Program yang diluncurkan bertujuan untuk penyederhanaan dan kemudahan pemberian pelayanan pada masyarakat.

Program e-billing memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui berbagai kanal pembayaran semudah orang ke anjungan tunai mandiri, menggunakan telepon genggam, dan berinternet. Sedangkan program e-filing memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan.

Program e-faktur memudahkan wajib pajak melaporkan faktur pajak. Dan puncak program unggulan reformasi jilid tiga ini adalah Reinventing Policy yang merupakan insentif bagi wajib pajak dan masyarakat berupa penghapusan sanksi administrasi baik denda ataupun bunga.

Dari sisi proses bisnis internal dibentuk CTA (center of tax analysis) dalam rangka penguatan program pengawasan wajib pajak, program revitalisasi fungsi Account Representative (AR) menjadi AR Pelayanan dan AR pengawasan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus pengawasan wajib pajak.

Meskipun proses reformasi ini memiliki catatan khusus—terutama pada program teknologi informasi yang belum diseleraskan dengan program proses bisnis karena berbagai keterbatasan—reformasi perpajakan jilid 3 ini telah menjadikan reformasi perpajakan secara menyeluruh mencakup 4 pilar reformasi yaitu organisasi atau kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis, dan teknologi informasi.

 

Reformasi 5 Pilar

Reformasi selanjutnya mengarah pada perumusan strategi yang kuat untuk menjawab tuntutan pengelolaan perpajakan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjadi instrumen kesejahteraan rakyat. Sekarang pilar reformasi itu ditambah dengan satu lagi yaitu pilar peraturan perundang-undangan. Ini semata untuk memberi kepastian hukum kepada wajib pajak dan menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang.

Pada akhirnya reformasi perpajakan yang telah dicanangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mulai bergaung. Tim Reformasi Perpajakan telah ditetapkan. Kelompok Kerja reformasi telah bekerja. Sedangkan masyarakat menunggu arah reformasi perpajakan.

Pengelolaan perpajakan tidak hanya pengumpulan penerimaan negara sebanyak-banyaknya, namun harus mampu menjadi instrumen perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki iklim bisnis, mendistribusikan sumber daya melalui dana transfer daerah, dan tentunya terpenuhinya fasilitas publik dan jaminan sosial.

Reformasi perpajakan juga harus menjawab tantangan Program SDG’s (Sustainable Development Goals) yakni mampu mewujudkan penerimaan negara yang berkelanjutan dan mampu merumuskan strategi penghimpunan pajak yang akan menjadi petunjuk bagi DJP sebagai otoritas yang diberikan amanah pengelolaan perpajakan.

Setidaknya ada dua model strategi penghimpunan pajak antara lain compliance by law enforcement dan compliance by system. Model law enforcement banyak diterapkan pada negara Eropa dan Amerika. Model ini diaplikasikan pada Negara-negara yang tingkat kepatuhannya tinggi serta pelayanan publik dan jaminan sosialnya sudah maju. Sedangkan model by system diterapkan pada negara yang tingkat kepatuhannya rendah misalnya Australia, Jepang, dan Korea Selatan.

Gambaran model compliance by system dapat diilustrasikan sebagai berikut jika ada seorang warga negara bagian New South Wales sedang belanja pakaian pada sebuah merchant dan pada saat orang tersebut melakukan pembayaran dengan menggesek kartu kredit atau electronic money-nya maka secara langsung seketika otoritas perpajakan Australia akan mengetahui identitas pembeli, jenis pakaian, harga, ukuran, warna, dan merek baju yang dibeli. Data dan informasi secara sistem terkirim ke basis data perpajakan. Bandingkan dengan kondisi di negeri kita saat penjualan apartemen mewah seharga Rp8 miliar di depan mata, namun DJP tidak mempunyai data dan informasi tersebut.

Reformasi perpajakan memang harus mampu menentukan arah strategi penghimpunan penerimaan negara karena masa depan Indonesia di tangan perpajakan. Apakah akan menjadi negara adil dan sejahtera? Atau akan seperti dinosaurus, besar dan kuat, namun akhirnya punah karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman? (TS/RZ).

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.