Melalui Pajak, Kita Membangun Negeri

Oleh Suparmanto, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Siapa sih yang tidak cinta sama negeri kita ini! negeri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dilimpahkan berbagai keindahan alam dan sumber daya alam yang tiada ternilai. Negeri yang bukan hanya kaya akan flora dan fauna tapi juga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, bahasa yang beraneka ragam. Dalam pandangan saya, negeri yang kita cinta ini merupakan taman surga pemberian Tuhan. Indonesia punya pulau Sumatera yang begitu indah, Pulau Kalimantan yang begitu eksotis, Pulau Sulawesi yang mempesona, Pulau Jawa yang menawan, Pulau Papua yang membahana, Pulau Dewata yang menyilaukan dan masih banyak lagi. Kita sepakat bahwa pernyataan ini bukan hiperbola, ini nyata teman! Begitulah sekelumit kalimat untuk menggambarkan betapa indahnya negeri yang sama-sama kita cintai ini, itulah Indonesia.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya yang memberikan kesempatan kita untuk dapat menikmati keindahanNya berupa negeri yang yang begitu cantik dan elok, yang tidak mungkin cukup untuk  dilukiskan dengan kata-kata. Negeri ini adalah amanah bagi kita semua, kewajiban untuk memelihara dan merawat untuk tetap elok dimata kita dan dunia. Untuk melestarikan sumber daya alam dan membangun membangun sumber daya manusia negeri ini tentunya tidak terlepas akan kebutuhan dana yang tidak sedikit. Inilah keterkaitan membangun negeri dengan penerimaan negara dari sektor pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang “.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang dikemukan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut :

  1. Prof. Dr. A. Adriani
    Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
  2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.
    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
  3. Suparman Sumawidjaya
    Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
  4. Smeets
    Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak inpidual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan kata yang sangat familiar dimasyarakat kita, apalagi akhir-akhir ini lagi boomingnya pemberitaan negatif yang tentunya mendiskreditkan institusi kita, menggeneralisasikan semua insan pajak dikarenakan ulah oleh segelintir oknum di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Itulah salah satu cobaan institusi kita, hal tersebut merupakan badai kecil kawan, kenapa kita goyah? Itulah kerikil yang harus kita lewati/bersihkan dalam proses perjalanan reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak ini, kita harus bangga bahwa kementerian keuangan merupakan pelopor/pilot project dari reformasi birokrasi di republik ini, kementerian keuangan menjadi contoh dari kementerian/lembaga lain. Gaung nilai-nilai Kementerian Keuangan begitu menggema diseantero negeri dan menjadi pedoman perilaku, berfikir, serta bertindak seluruh insan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas sehari-hari termasuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, memasyarakatkan pajak merupakan kewajiban kita bersama.

Pentingnya memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat dimulai dari dini atau yang sering kita dengar dengan “Belajar pajak sejak dini”. Edukasi perpajakan tersebut mulai kita tanamkan dari pendidikan taman kanak-kanak sampai  dengan universitas serta masyarakat umum, tentunya dengan harapan bahwa dengan pemahaman masyarakat akan pajak yang baik terkait dengan peranan pajak terhadap kelangsungan negeri ini akan berbanding lurus. Sebagaimana kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak ini sangat dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 80% dari APBN.

Dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara inilah mulai dialokasikan ke berbagai sektor diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Intinya penerimaan pajak adalah untuk membangun negeri, jadi dipundak kita inilah mau dibawa kemana negeri yang tercinta ini. Penerimaan negara dari sektor pajak diamanatkan kepada Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Target yang diemban di pundak DJP dalam mengamankan potensi penerimaan negara sangat besar dan merupakan tugas mulia bagi insan DJP/fiskus. Sebagai insan DJP, kita sepakat bahwa target yang diamanatkan negara kepada kita bukanlah beban yang akan mengakibatkan demotivasi kinerja tapi melecut motivasi untuk dapat memberikan kontribusi dalam membangun negeri ini.

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan besarnya peranan penerimaan negara dari sektor pajak ini adalah tugas kita bersama. Berbagai program yang telah diaplikasikan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi/pemahaman perpajakan terus berjalan dan kontinyu dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan tersebut mulai dari periklanan baik media massa maupun media elektonika, dunia pendidikan diantaranya kegiatan  “ Tax goes to school dan Tax goes to campus “ dan juga masyarakat umum serta instansi pemerintah. Edukasi perpajakan bukan lagi perkara sulit dewasa ini, semuanya dengan mudah bisa diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak “www.pajak.go.id" atau melalui konsultasi langsung dengan Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) seluruh indonesia.

Dilihat dari grafik penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, hal ini tidak terlepas dari semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peranan pajak dalam menopang pembangunan bangsa dan negara. Pertumbuhan penerimaan yang semakin baik ini juga kongruen dengan kondisi perekonomian baik ekonomi makro maupun mikro yang mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat juga semakin baik dan ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan penurunan angka kemiskinan, tentunya berimbas pada persentase tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. 

Dengan pajak, sumber daya alam semakin lestari, sumber daya manusia yang semakin cerdas. Indonesia milik kita semua kawan, mari kita bangun dan tanamkan dalam sanubari kita, jadikan pajak untuk Indonesia yang lebih baik. Jayalah Indonesia!

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.