Selasa, 9 Juli 2013 - 17:49

Oleh Dody Radityo, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Modul Penerimaan Negara (MPN), hingga awal Juli 14 anak perusahaan Grup Asian Agri (GAA) telah melakukan pembayaran sebesar hampir 1 triliun rupiah. Jumlah itu hampir 50 persen dari keseluruhan yang harus dibayar 14 anak perusahaan tersebut berdasarkan 108 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak minggu ke tiga hingga akhir Juni lalu. 108 SKPKB dengan total 1,96 triliun rupiah itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa Suwir Laut Desember tahun lalu.

Berita tersebut merupakan angin segar yang melegakan. Bukan karena nilainya yang konon merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang lahir dari kasus pidana pajak, namun juga mengingat perjalanan kasus ini sangat panjang dan melelahkan. Dimulai dari penyidikan sejak tahun 2007, DJP harus berhadapan dengan upaya wajib pajak untuk menyembunyikan dokumen. Tak hanya itu, kasus ini juga diwarnai gugatan praperadilan atas penggeledahan dan penyitaan, berkas perkara yang bertahun-tahun bolak-balik ke dan dari Kejaksaan, kekalahan pada sidang di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, hingga upaya politis dari anggota DPR agar penyidikan kasus ini dihentikan setelah audit BPK menemukan beberapa kesalahan DJP dalam pengusutan kasus ini.

Namun tak berarti tak ada badai setelah angin segar berhembus. Kisah ini belum selesai. Bukan hanya karena adanya indikasi GAA akan mengajukan keberatan dan mungkin banding atas SKPKB, atau karena masih ada 9 berkas perkara yang masih harus dikawal di Kejaksaan hingga disidangkan. Lebih dari itu, perjalanan panjang kasus ini menyisakan beberapa catatan yang harus diselesaikan oleh DJP.

Untuk melawan lupa, kasus manipulasi pajak GAA ini bermula dari tiupan peluit Vincentius Amin Susanto, mantan financial controller GAA yang melaporkan kepada KPK setelah pelariannya ke Singapura akibat membobol dana perusahaan. Artinya, pemicu kasus ini adalah external whistleblower, bukan temuan yang diperoleh dari instrumen pengawasan internal DJP. Hal ini mengisyaratkan perlunya peningkatan terus menerus dalam instrumen pengawasan. Dalam kasus GAA, manipulasi pajak dilakukan dengan modus pembebanan biaya fiktif, hedging fiktif dengan backdated transaction, dan transfer pricing melalui paper company di luar negeri. Untuk mengantisipasi modus tersebut, termasuk modus tax evasion lain yang semakin berkembang, DJP harus berlari lebih cepat dengan menetapkan regulasi, kerjasama dengan institusi yang mengadministrasikan pajak di luar negeri, serta meningkatkan kemampuan Account Representative dalam melakukan analisis proses bisnis dan laporan keuangan. Penguatan instrumen pengawasan merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang digunakan di negeri ini.

Peningkatan yang sama juga perlu dilakukan dalam hal pemeriksaan. Berbagai publikasi tentang kasus GAA secara tersirat menyebutkan pernah dilaksanakan pemeriksaan pajak terhadap GAA tahun 2004, namun tidak berhasil mendapatkan temuan tentang manipulasi pajak seperti yang disampaikan oleh Vincent. Peningkatan bukan hanya perlu dalam aspek teknis, namun juga dalam aspek integritas. Sesungguhnya ketika melaporkan kepada KPK, Vincent tidak hanya membeberkan manipulasi pajak GAA, namun juga dugaan penyuapan terhadap aparat pajak. Penuntasan pengusutan dugaan ini perlu dilakukan, terutama setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada awal tahun ini menyatakan akan menyelidiki dugaan keterlibatan pegawai DJP dalam kasus GAA.

Dalam hal penyidikan, perbaikan dapat ditingkatkan terutama menyangkut isu batas waktu, berita acara, penyusunan berkas perkara dan aspek formal lainnya. Kekalahan dalam gugatan praperadilan, sidang pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dikembalikannya berkas perkara oleh Kejaksaan, serta temuan BPK merupakan pelajaran berharga agar permasalahan serupa tidak terulang di kemudian hari. Peningkatan kemampuan penyidik dapat dilakukan dengan kerjasama coaching oleh penyidik KPK yang terbukti mampu menyidik dan menyelesaikan berkas perkara dengan cepat dan cermat. Lebih penting lagi, mengingat dalam kasus besar bukan tidak mungkin celah sekecil apapun akan dimanfaatkan,  baik melalui upaya peradilan, politis, dan upaya lainnya.

Hal lain yang tidak kalah penting dan perlu diingat adalah sulit dibayangkan akan terbit 108 SKPKB senilai hampir 2 triliun rupiah jika Vincent tidak sakit hati kepada Sukanto Tanoto dan melaporkan manipulasi pajak GAA kepada KPK.  Namun pidana penjara yang dijalani selama 6 tahun –sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat—serta berbagai upaya intimidasi yang diterima Vincent tidak berbanding lurus dengan jasa yang diberikannya kepada  negara. Berkaca pada apa yang menimpa Vincent, sulit mengharapkan munculnya Vincent-Vincent lainnya. Padahal sebuah studi terhadap kasus manipulasi perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan terungkapnya kasus sebagian besar berasal dari informasi pegawai (19,2%), melebihi peran media dan regulator (16%) serta auditor (14,1%).

Sekalipun mungkin dapat diperdebatkan karena keluar dari tugas pokok dan fungsi pegawai DJP sebagai aparat yang mengemban tugas penerimaan negara, perlu dikaji upaya DJP untuk mengambil peran lebih dalam kasus seperti ini karena bagaimanapun masih memiliki relevansi. Untuk menumbuhsuburkan external whistleblowing di Indonesia, sekalipun saat ini telah berdiri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), DJP melalui Kementerian Keuangan dapat mendorong terbitnya regulasi –mirip dengan Peraturan Pemerintan Nomor 71 tahun 2000—yang pada pokoknya menjadi payung hukum berisi perlindungan dan pemberian penghargaan bagi whistleblower kasus pajak. Hal ini juga sekaligus menegaskan political will DJP dan Kementerian Keuangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan dan korupsi seperti yang telah sangat baik dicontohkan oleh Sri Mulyani saat masih menjabat Menteri Keuangan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, DJP juga dapat berkoordinasi dan mendorong aparat penegak hukum lainnya untuk menuntaskan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Sukanto Tanoto mengingat putusan MA dengan terdakwa Suwir Laut merupakan pembuktian predicate crime.

Terakhir, kasus GAA sejatinya merupakan momentum yang dapat digunakan DJP untuk memulihkan citra yang beberapa kali terpuruk setelah kasus korupsi yang melibatkan pegawai DJP. Berbeda dengan pemberitaan tentang DJP lainnya, dalam kasus ini DJP mendapatkan peran protagonis. Dengan strategi komunikasi massa seperti blow up media, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kepercayaan publik pada institusi ini akan tumbuh dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif dalam penerimaan negara.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.