Kami Dibiarkan Tetap Kecil

Wawancara Majalah Tempo dengan A. Fuad Rahmany

Kabar dari seberang teIepon membuat sua­ra Fuad Rahmany agak meninggi. "Makanya kalian undang saya dong agar saya bisa men­jelaskan bahwa masalah ini penting," kata Direktur Jenderal Pajak tersebut. Malam itu, Senin dua pekan lalu, seorang anggota par­lemen mengabarkan bahwa Panitia Kerja Ko­misi Keuangan dan Perbankan Dewan Per­wakilan Rakyat sedang menuntaskan pembabasan awal Rancang­an Undang-Undang Perbankan. HasiInya, Panitia Kerja menyepa­kati data rekening perbankan bisa dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan pemeriksaan.

SekiIas, revisi undang-undang yang diusulkan Dewan tersebut bakal memberi angin segar bagi otoritas pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebenarnya telah mengatur soal pe­manfaatan data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Na­mun pemeriksa pajak tak serta-merta bisa menerapkannya karena Undang-Undang Perbankan lama menjamin kerahasiaan data per­bankan. Praktis, kantor pajak hanya bisa memanfaatkan data per­bankan ketika mengusut dugaan pidana.

Fuad pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Kalau pemanfaatan data perbankan hanya pada tahap pemeriksaan, artinya ruang kepentingan perpajakan dipersempit," ucapnya kepada Tempo setelah menutup telepon. Menurut dia, sejak dulu Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan pemanfaatan rekening bank untuk kepentingan perpajakan tak dibatasi pada urusan pemeriksaan, tapi juga bisa dimulai buat menggali potensi penerimaan. “Tanpa itu, kita sulit menggenjot tax ratio."

Selama ini Direktorat Jenderal Pajak dihujani kritik karena rasio pajak terhadap produk domestik bruto tak pernah bergeser dari kisaran 12 persen. Belum lagi, selama kepemimpinan Fuad, kantor pajakmencetak hat-trick: tiga tahun berturut-turut tak mampu mencapai target penerimaan negara, Tahun lalu realisasi penerimaan pajak hanya Rp 916,2 triliun atau 92,06 persen dari target Rp 995,2 triliun. Beban Fuad semakin berat menjelang masa persiapan pensiun pertengahan tahun ini karena Direktorat Jenderal Pajak ditargetkan menyumbang sebesar Rp 1.142 triliun, hampir 70 persen dari total pendapatan negara.

Di tengah kesibukannya, Fuad menerima wartawan Tempo Agoeng Wijaya, Wahyu Dhyatmika, Budi Riza, dan Sukma N. Loppies di kantornya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dua pekan lalu. Dengan intonasi suara yang naik-turun, dia mengeluhkan tingginya tuntutan publik atas kinerja Direktorat Jenderal Pajak. "Tapi kami dibiarkan tetap keciI," ujarnya.

Mengapa Anda ngotot memlnta rekening bank dibuka untuk kepentlngan pajak?

Bagi kami, ini masalah serius. Saya malu kalau sedang berkumpul dengan perwa­kilan negara-negara Organization for Eco­nomic Cooperation and Development. In­donesia satu-satunya negara yang tidak be­rani membuka rekening bank untuk pajak­nya. Bahkan Amerika Serikat, yang kata­ nya negara paling kapitalistis sedunia, me­nerapkannya.

Bagaimana Amerika Serlkat mengatur urusan pemanfaatan data perbankan untuk kepentingan pajak?

Mereka punya FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, semacam undang-un­dang tentang kepatuhan pajak pada reke­ning warga negara mereka di luar negeri. Jadi, di sana, anytime otoritas pajak tak ha­nya bisa membuka rekening bank masya­rakatnya di dalam negeri, tapi juga di ne­gara lain. Termasuk mereka bisa memak­sa Indonesia membuka data rekening bank warga negara Amerika Serikat di sini.

Apa yang hendak dikejar Direktorat Jenderal Pajak dari rekenlng bank wajib pajak itu?

Anda tahu mengapa tax ratio Indonesia enggak bisa tinggi? Karena hampir 70 per­sen dari seluruh transaksi ekonomi di ne­geri ini belum bayar pajak. Berapa banyak orang, termasuk yang kaya raya itu, yang belum bayar pajak? Jutaan orang. Individu yang bayar pajak di Indonesia itu baru 30 persen, masih ada 70 persen belum bayar. Angkanya bukan lagi puluhan, melainkan ratusan triliun rupiah.

Apakah tidak cukup memanfaatkan reke­ning bank pada tahap pemeriksaan pajak?

Masak, kami harus menunggu ada pe­meriksaan baru bisa memperoleh data re­kening bank milik wajib pajak? Pemeriksa­an juga kan tidak datang ujuk-ujuk, tapi ha­rus ada dasarnya. Nah, makanya rekening bank itulah yang seharusnya bisa menja­ di dasar dilakukannya pemeriksaan. Seha­rusnya begitu, jangan dibalik.

Bisakah Anda gambarkan seberapa besar patensi penerimaan pajak jika kantor pajak bisa memanfaatkan data perbankan?

Jumlah rekening bank kan ada sekitar 20 juta. Tidak mungkin kami memantau semuanya. Lembaga Penjamin Simpanan pernah merilis, duit pengusaha pemilik re­kening di Indonesia ini mencapai Rp 3.500 triliun. Sebanyak 50 persen dikuasai oleh 180 rekening dengan jumlah dana simpa­nan di atas Rp 2 miliar. Cukup itu saja yang kami buka. Mungkin dari situ kami bisa melihat pemilik tambang dan pengusaha lainnya yang tak pernah bayar pajak. Sela­ma ini kami bisa melihat rumah mereka, tapi bukan pendapatannya. Makanya reke­ning bank adalah dokumen paling kuat un­tuk membuktikan kekayaan wajib pajak.

Mungkin banyak pihak ketakutan jika kantor pajak punya akses luas terhadap re­kening mereka....

Kenapa mereka harus takut jika me­mang membayar pajak dengan benar?

Tapi masyarakat bisa melihat aparat pa­jak tidak adil karena mengurus penghasilan individu, tapi membiarkan penghindaran pa­jak oleh korporasl besar.

Siapa bilang? Sebanyak 97 persen penerimaan pajak kita itu justru dari korporasi. Kurang-Iebih 60 persen total penerimaan kita disumbang oleh wajib pajak besar. Ka­lau ada orang bilang kok Dirjen Pajak ngu­rusin yang kecil dan menengah, justru ka­rena jutaan dari yang kecil dan menengah ini belum bayar pajak.

Sejak tahun lalu, penghasilan usaha kecil­ menengah bahkan sudah dikenai pajak....

Bagi kami, tujuan pengenaan pajak penghasilan usaha mikro, kecil, dan mene­ngah itu bukan pada nilainya karena eng­gak gede, melainkan agar mereka belajar membayar pajak. Faktanya, kami juga ti­dak pernah mengejar.

Bukankah ekstensiflkasi untuk membi­dik wajib pajak individu sudah dimulai sejak Anda pertama kall menjabat tiga tahun lalu? Lalu mengapa masalahnya seperti tak per­nah selesai?

Kami bilang ini soal kapasitas kami yang kecil. Kami tak hanya kekurangan tenaga, tapi juga jumlah kantor pajak dan anggar­an. Saat ini pegawai pajak sekitar 32 ribu orang, bandingkan Jerman yang jumlah­nya 110 ribu orang. Padahal penduduknya sepertiga Indonesia. Atau Jepang, pega­wai pajaknya 66 ribu orang. Padahal penduduknya separuhnya Indonesia. Itulah sebabnya, di Pasar Tanah Abang, Jakarta, misalnya, ada 20 ribu toko tapi petugas pa­jak kami cuma tiga dari seharusnya mini­mal 50 pegawai.

Mungkin ada benarnya pajak diurus oleh sebuah badan yang langsung berada di ba­wah presiden?

Percuma kalau kapasitasnya tetap ke­cil. Persoalannya bukan di situ. Berada di bawah Kementerian Keuangan juga bisa. Yang terpenting adalah apakah pendapat kami didengarkan atau tidak. Saya sudah mengatakan sejak dua tahun lalu soal ke­butuhan tambahan 20 ribu pegawai, yang dipenuhi setiap tahun hanya sekitar 2.000 pegawai. Setiap tahun bertambah kebu­tuhannya. Kini total kebutuhannya 95 ribu pegawai pajak agar kita bisa sejajar dengan negara lain.

Seberapa besar dampaknya jika ada tam­bahan kapasitas sebanyak itu?

Jika kapasitas kami besar, ditambah oto­ritas pajak dapat memanfaatkan rekening perbankan, saya perkirakan tax ratio kita bisa menjadi 16-17 persen dari saat ini 12 persen. Tambahan 4 persen itu saja bisa mencapai sekitar Rp 500 triliun. Ini harus dipikirkan oleh siapa pun yang akan men­jadi pemerintah pada masa mendatang. Kalau kami memang disuruh mencari uang banyak, penuhi dong kapasitas kami. Selama ini Direktorat Jenderal Pajak seper­ti dibiarkan kecil terus. Kami diabaikan dan dilupakan, yang ada hanya dituntut.

Sepertinya itu semua menjadi alasan Anda atas tak tercapainya target pajak sela­ma tiga tahun terakhir....

Sebenarnya tahun lalu kami mencapai 92 persen dari target penerimaan pajak. Itu pun karena pertumbuhan ekonomi In­donesia juga tidak tercapai, dari sebelum­nya diperkirakan 6,8 persen realisasinya hanya 5,7 persen. Secara nominal gross do­mestic product tumbuh 9,6 persen, sedang­kan nominal penerimaan pajak kita tum­buh 10,5 persen. Artinya kami sebenarnya sudah mencapai di atas pertumbuhan pro­duk domestik bruto.

Dengan kondisi ekonomi dan kapasitas Dirjen Pajak sepertl sekarang, apakah tar­get penerimaan pajak lebih dari Rp 1.100 tri­liun bisa tercapai?

Sulit menjawabnya. Terlalu pagi. Nan­ti kami dikira belum-belum sudah pesi­mistis.

*) Wawancara Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany dengan wartawan Majalah Tempo dan dimuat pada Majalah Tempo Edisi 24 Februari 2014.