Histori Yuridis Implementasi Pilot Project e-Faktur Pajak

Oleh Rizmy Otlani Novastria, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Diluncurkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak seolah membuktikan gebrakan tiada henti Direktorat Jenderal Pajak sebagai tindak lanjut rentetan program perbaikan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 lalu.

Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh DJP dalam mempersiapkan pilot project e-Tax Invoice pada tahun 2014 ini? Berikut penulis paparkan histori singkat persiapan DJP dalam menghadapi implementasi e-Tax Invoice berikut perubahan peraturan terkait Faktur Pajak dan serba-serbinya.

E-SPT PPN dan Era Teknologi Informasi DJP

E-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban menyampaikan e-SPT PPN bagi PKP yang memiliki transaksi lebih dari 25 transaksi setiap masa pajak sebenarnya telah dilaksanakan sejak diluncurkannya PER-45/PJ/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

PKP dengan persyaratan di atas tidak lagi diperbolehkan menyampaikan SPT hardcopy/manual kepada KPP. Apabila PKP tersebut tetap menyampaikan SPT hardcopy, PKP dianggap tidak menyampaikan SPT berdasarkan PER-2/PJ/2011 dan akan dikenai sanksi berdasarkan pasal 7 UU KUP yaitu denda sebesar lima ratus ribu rupiah.

Latar belakang penggunaan e-SPT ini adalah untuk memberikan kemudahan baik kepada PKP maupun untuk fiskus. Selain itu, e-SPT ini merupakan gerbang menuju perpajakan Indonesia yang familiar terhadap teknologi informasi. Selama ini SPT Manual PPN menuntut penginputan daftar faktur pajak yang cukup menyita waktu.

Pada akhirnya administrasi dan kelengkapan data PKP pada KPP seringkali tidak tertib dan sulit dilakukan penelusuran. Selain itu, SPT berbentuk hardcopy merupakan pemborosan kertas dan pemborosan space pengarsipan. PKP diharuskan menyimpan file arsip dalam bentuk fotokopi SPT dalam hal sewaktu-waktu terdapat pemeriksaan.

Dengan hadirnya e-SPT, pengarsipan dan fotokopi SPT dapat diminimalisasi sebab e-SPT menyediakan histori penyimpanan SPT. Untuk jangka panjang, e-SPT ini akan diintegrasikan dengan pilot project DJP yaitu e-nofa dan e-Tax invoice sehingga pelaporan SPT dapat lebih tertib dan pengawasan terhadap WP akan semakin meningkat.

Untuk ke depannya, e-SPT akan diperluas scope-nya dengan menurunkan persyaratan jumlah transaksi dari 25 transaksi menjadi lebih dari sepuluh transaksi. Artinya, PKP yang melakukan misal, sebelas transaksi saja sudah diwajibkan untuk menggunakan e-SPT.

Setelah pelaksanaan e-SPT PPN berlangsung kurang lebih satu tahun, pada Oktober 2011 dilakukan evaluasi e-SPT terkait aplikasi dan efektivitas peraturannya melalui kuesioner nasional untuk para PKP dan fiskus terkait.

Oleh karena itu, terbitlah SE-94/PJ/2011 tentang Kewajiban Penyampaian SPT Masa dalam bentuk elektronik (e-SPT PPN) yang menegaskan agar pengawasan terhadap kewajiban PKP atas penyampaian SPT melalui e-SPT ditingkatkan dengan cara melakukan himbauan dan bimbingan yang intensif kepada PKP terdaftar, memperketat pengenaan sanksi, serta memantau dan mengevaluasi secara periodik.

Basmi Faktur Pajak Fiktif melalui Verifikasi dan Regristrasi Ulang PKP

Keberadaan PKP secara nyata sangat diperlukan untuk memastikan apakah PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN tersebut benar-benar dapat diakui validitas keberadaannya serta benar-benar terdapat usaha penyerahan BKP/JKP sesuai UU PPN.

Mengingat banyaknya PKP fiktif dengan memanfaatkan faktur pajak tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui restitusi, membuat pihak DJP segera mengambil tindakan preventif dengan melaksanakan verifikasi PKP terdaftar berdasarkan PMK-73/PMK.03/2011serta registrasi ulang PKP.

Terhitung sejak 20 Mei 2012, pengukuhan PKP hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur verifikasi untuk memastikan keberadaan PKP. Sementara itu, regristrasi ulang yang rencananya tidak hanya berupa crash program tersebut lebih ditujukan untuk mencabut PKP ‘abal-abal’ yang hanya mengambil manfaat melalui kredit pajak masukan.

Program regristrasi ulang PKP telah dicanangkan melalui PER-05/PJ/2012 dan telah dilaksanakan sejak bulan Februari hingga 31 Agustus 2012, kemudian diperpanjang hingga akhir Desember 2012 melalui PER-20/PJ/2012.

Tujuan regristrasi ulang PKP tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan, ketertiban administrasi, pengawasan, dan menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Peraturan baru tersebut memuat ketentuan bahwa DJP secara jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan verifikasi dengan maksud untuk mengetahui apakah Wajib Pajak benar-benar tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah PKP yang telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain, PKP yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor DJP lain, serta PKP yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

PKP yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud di atas adalah PKP dengan status Non Efektif (NE), PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 atau pada bagian periode tersebut, PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011, PKP yang tidak ditemukan pada waktu Sensus Pajak Nasional (SPN), atau PKP yang tidak diyakini keberadaan dan/atau kegiatan usahanya.

Jika PKP memenuhi salah satu kriteria di atas, PKP tersebut dapat dilakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan oleh DJP dan harus diberitahukan kepada WP melalui pos. Perumusan program ini bukan tanpa alasan. Salah satu faktor penting yang mendasarinya adalah tingginya nominal restitusi PPN sejak tahun 2009 sehingga menyebabkan penerimaan PPN tidak tercapai.

Berdasarkan data centroone.com, per 2009, restitusi PPN yang diminta WNI adalah Rp2,232 triliun. Berdasarkan data road map PPN Direktorat Jenderal Pajak, kinerja penerimaan PPN tahun 2011 kurang optimal pertumbuhannya 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pencapaiannya hanya 92,80% dari APBN P tahun 2011.

Selain itu, dari 684 ribu PKP, ternyata 58% nya tidak menyampaikan SPT PPN. Setelah ditelisik lebih dalam, maraknya restitusi PPN sebagian besar disebabkan oleh fenomena faktur pajak fiktif. Modus yang biasanya dilakukan oleh PKP adalah dengan mengkreditkan Pajak Masukan dimana transaksi pembelian tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Misalnya, PT A bergerak dalam bidang perdagangan industri alat-alat berat melakukan kerja sama dengan PT B untuk memperoleh keuntungan pribadi dari restitusi pajak. PT A mengadakan transaksi ‘abal-abal’ dengan PT B yang seolah-seolah menunjukkan bahwa PT A membeli sejumlah besar komponen pada PT B. PT B memberikan tagihan melalui invoice fiktif sehingga berdasarkan tagihan tersebut, PT B menerbitkan faktur pajak yang nomor serinya ditentukan sendiri oleh PT B.

Oleh PT A, faktur pajak tersebut digunakan sebagai kredit Pajak Masukan dalam SPT masa PPN-nya pada KPP A sehingga PPN kurang bayarnya menjadi jauh lebih kecil atau bahkan menjadi lebih bayar. Sementara PT B tidak melaporkan faktur pajak keluaran pada KPP Pratama B. Dalam level penggelapan pajak yang lebih jauh, PT B tersebut ternyata juga merupakan salah satu perusahaan ‘abal-abal’ yang dididirikan oleh PT A.

Parahnya lagi PT A tidak hanya mendirikan satu perusahaan fiktif saja, namun ratusan bahkan ribuan dan letaknya tersebar dalam skala nasional sehingga sulit ditelusuri kedudukannya. DJP menyadari modus faktur pajak fiktif tersebut merupakan bom waktu bagi tubuh DJP sendiri jika tidak ditangani secara serius.

Oleh karena itu, jauh sebelum peraturan mengenai regristrasi ulang PKP ini muncul, DJP telah menerbitkan SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Tidak Sah.

Salah satunya DJP perlu mencurigai WP dengan peredaran bruto yang besar, namun jumlah kurang bayarnya kecil atau WP yang selalu menyampaikan SPT Masa PPN kompensasi/LB padahal WP tersebut bukan pemungut atau eksportir. Salah satu prosedur preventif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak ketika Wajib Pajak mengajukan SPT Masa PPN Lebih Bayar restitusi adalah dengan melakukan konfirmasi faktur pajak keluaran terhadap KPP rekanan.

Dalam contoh di atas misalnya, KPP A harus mengirimkan surat konfirmasi faktur pajak keluaran kepada KPP B untuk membuktikan apakah PT B benar-benar menerbitkan faktur pajak. Dalam hal KPP B menjawab tidak terdapat faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT B, KPP A akan melakukan koreksi atas pengkreditan pajak masukan tersebut.

Masalah yang terjadi di lapangan selama ini atas prosedur konfirmasi pajak keluaran tersebut adalah kesulitan membedakan apakah PKP tersebut adalah PKP yang “nakal” atau PKP yang benar-benar “lurus”. Bagi PKP yang “lurus”, prosedur koreksi pajak masukan karena jawaban konfirmasi hutang pajak oleh KPP rekanan menunjukkan jawaban “tidak ada” adalah kerugian yang sangat material karena WP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang seharusnya menjadi haknya.

WP merasa bahwa tidak adanya faktur pajak keluaran yang dilaporkan pada KPP rekanan bukanlah merupakan kesalahan WP karena bisa saja telah terjadi human error baik pada perusahaan rekanan maupun pada pihak KPP. Misalnya, perusahaan rekanan lupa melaporkan faktur pajaknya atau KPP menginput faktur pajak tersebut pada masa berikutnya.

Kesulitan DJP sendiri dalam menelusuri faktur pajak tersebut adalah karena nomor seri faktur pajak yang selama ini digunakan adalah nomor seri buatan Wajib Pajak sendiri sehingga memungkinkan terjadi faktur pajak dengan nomor yang sama untuk WP yang berbeda dan faktur-faktur pajak tersebut tidak semuanya telah diinput dalam sistem DJP.

Selain itu, KPP dengan jumlah sumber daya manusia yang kurang mencukupi tidak akan sanggup menelusuri keberadaan PKP yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Atas kerugian material yang dirasakan oleh WP karena kurang baiknya sistem administrasi PPN pada saat itu, gugatan WP seringkali muncul terhadap keputusan KPP karena permohonan restitusinya ditolak.

Dalam hal ini DJP menyoroti bahwa mekanisme perombakan administrasi PPN perlu dilakukan demi membasmi faktur-faktur pajak fiktif dan PKP ‘abal-abal’ yang telah menjamur. Oleh karena itu, diawali dengan regristrasi ulang PKP tersebutlah DJP memulai langkah perbaikan sistem administrasi PPN dalam rangka menyambut e-Tax Invoice.

DJP harus memperoleh keyakinan bahwa PKP yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP merupakan PKP yang benar-benar memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga pengkreditan pajak masukan atas Faktur Pajak fiktif bisa diminimalisasi. Selain itu, regristrasi ulang PKP juga bertujuan untuk menjaring pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP namun belum terdaftar sebagai PKP.

Dengan demikian, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. PKP ‘abal-abal’ dan FP fiktif dapat dibasmi, PKP yang potensial dijaring, pelayanan kepada WP meningkat, serta perbaikan pengawasan sebagai langkah awal pilot project e-Tax Invoice dapat dirintis.

PER-24/PJ/2012 dan Skeptisisme Publik

DJP kembali mengejutkan publik melalui diundangkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 tahun 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang kemudian disempurnakan dengan PER-08/PJ/2013 juncto PER-17/PJ/2014.

Peraturan Dirjen Pajak tersebut memuat ketentuan mengenai penomoran Faktur Pajak yang tidak lagi ditentukan oleh PKP sendiri, melainkan ditentukan oleh sistem penomoran otomatis di Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai pandangan skeptis publik seolah menyorot DJP dengan tuduhan bahwa ketentuan baru tersebut bukannya mempermudah, namun justru mempersulit Wajib Pajak dan menambah cost compliance.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum PER-24/PJ/2012 tersebut berlaku, penomoran faktur pajak ditentukan oleh masing-masing WP berdasarkan standar penomoran Faktur Pajak pada PER-13/PJ/2010 jo. PER-65/PJ/2010. Nomor urut dan nomor seri faktur pajak sebelum 1 April 2013 harus dibuat secara berurutan oleh WP tanpa perlu dibedakan antara kode transaksi, kode status Faktur Pajak, dan mata uang yang digunakan.

Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari nomor urut 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan atau PKP yang pindah KPP. Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit yaitu dua digit pertama kode transaksi, satu digit berikutnya kode status, tiga digit berikutnya kode cabang, serta sepuluh digit nomor seri Faktur Pajak dengan rincian dua digit pertama adalah tahun penerbitan dan delapan digit berikutnya nomor urut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sistem penomoran yang ditentukan sendiri oleh PKP di atas awal mulanya ditujukan dalam rangka lebih memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PKP. Namun, berdasarkan evaluasi, terindikasi bahwa terdapat penyalahgunaan berupa penerbitan dan pengkreditan Faktur Pajak dengan nomor ganda.

DJP pada akhirnya tidak dapat mengendalikan peredaran faktur pajak yang tidak sah dan pengkreditan “liar” oleh para PKP nakal. Oleh karena itu, menurut ketentuan baru dalam PER-24/PJ/2012 jo. SE-52/PJ/2012, nomor seri faktur pajak yang terdiri dari tiga belas digit diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhan.

Penomoran dimulai dari nomor seri 900-13-00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Sementara untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000.14.00000001.

Sistem penomoran diberikan secara otomatis dari aplikasi e-nofa (Elektronik Nomor Faktur) . Sistem penomoran otomatis seperti ini untuk kedepannya akan mempermudah DJP dalam menelusuri Faktur Pajak fiktif.

Perlu ditekankan bahwa pengaturan penomoran Faktur Pajak yang diberlakukan mulai 1 April 2013 tersebut merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara untuk menunggu fase e-Tax Invoice (e-Faktur), dimana pada tahap e-Tax Invoice, mekanisme penomoran sudah by system.

Nomor seri faktur pajak tersebut hanya dapat diberikan kepada PKP yang:

  1. Telah dilakukan regristrasi ulang PKP sesuai dengan PER-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi sesuai PMK-73/PMK.03/2012 dalam rangka pengukuhan PKP.
  2. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat.
  3. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password. Pengajuan surat permohonan kode aktivasi dan password ini dilakukan PKP dengan cara datang langsung ke KPP terdaftar.
  4. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP melalui pos. Dalam hal surat pemberitahuan tersebut ternyata kempos (kembali pos), KPP akan memberitahukan melalui email.
  5. Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.
  6. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.
  7. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.
  8. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.

Terhadap PKP yang memenuhi syarat tersebut dan meminta nomor faktur pajak kepada KPP, akan diberikan nomor seri Faktur Pajak dengan jumlah sesuai dengan ketentuan. Paling banyak adalah 75 nomor seri untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPT-nya secara manual/hardcopy atau 120% dari jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPT-nya secara elektronik pada masa sebelumnya.

Dalam hal yang diminta PKP kurang dari formula/ketentuan maka PKP hanya akan menerima sejumlah yang diminta. Ketentuan pemberian nomor faktur pajak ini seharusnya diberlakukan sejak tanggal 1 April 2013. Namun, dikarenakan adanya kendala, ketentuan ini diubah melalui PER-08/PJ/2013 sebagai perubahan PER-24/PJ/2012 yakni bagi PKP yang belum mengajukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajak akan diberikan penundaan hingga 31 Mei 2013. Akan tetapi, per 1 Juni 2013 diwajibkan kepada seluruh PKP untuk menggunakan nomor seri faktur pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012.

Satu hal yang harus diperhatikan oleh PKP dalam PER-24/PJ/2012 ini adalah PKP dilarang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan nomor seri Faktur Pajak ganda/sama dalam tahun pajak yang sama. Jika PKP membuat Faktur Pajak dengan nomor yang sama dalam satu tahun pajak, maka seluruh Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 UU PPN dan dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap (red. tidak ada lagi istilah Faktur Pajak cacat dalam PER-24/PJ/2012 sebab istilah tersebut tidak sinkron dengan ketentuan UU KUP).

Sanksi yang dikenakan adalah denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk setiap faktur pajak dan bagi PKP pembeli, FP tersebut tidak dapat dikreditkan. Pengenaan sanksi tersebut bukannya tanpa alasan. Secara logis, penomoran Faktur Pajak yang telah diberikan by system seharusnya tidak memungkinkan celah penomoran ganda.

Penomoran ganda kemungkinan besar dilakukan PKP agar pengkreditan PKP oleh pembeli dapat dilakukan lebih dari sekali atas FP yang sama dan hal tersebut mengindikasikan sebuah penggelapan PPN atas Faktur Pajak fiktif. Ketentuan lainnya yang diatur adalah PKP diwajibkan melaporkan nomor seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak pada KPP terdaftar bersama dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan.

Laporan tersebut nantinya akan disandingkan dengan laporan SPT Masa PPN setiap bulan yang dilaporkan oleh PKP. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan nomor faktur pajak diperbolehkan tidak urut asalkan harus dilaporkan pada akhir tahun serta tidak ada Faktur Pajak ganda. Hal ini ditujukan untuk melakukan kendali atas penggunaan Faktur Pajak.

Dalam hal DJP menemukan terdapat perbedaan, misalnya PKP tidak melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN per masa, namun pada akhir tahun pajak nomor faktur pajak tersebut juga tidak dilaporkan sebagai FP yang tidak digunakan, maka DJP akan menganggap bahwa penomoran tersebut invalid.

DJP akan melakukan pengawasan lebih lanjut, misalnya melalui himbauan atau klarifikasi. Selama PKP mampu memberikan keterangan yang valid, misalnya karena alpa atau lupa menginput FP Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN, PKP kemungkinan besar hanya akan diminta untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan atas kekurangan bayar akan dikenakan sanksi bunga pasal 8 ayat 3 UU KUP sebesar 2% perbulan atas kekurangan bayar yang terjadi.

Ketentuan lain yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 adalah mengenai nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Bahwa penandatangan faktur pajak harus diberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat terdaftar disertai dengan contoh tanda tangan dan dilampiri fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan FP yang telah dilegalisasi pejabat berwenang paling lama akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak.

Pejabat/pegawai yang ditunjuk dapat lebih dari satu orang. Jika PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada KPP, maka FP yang diterbitkan oleh PKP dianggap FP tidak lengkap dan PKP dapat dikenai sanksi sesuai pasal 14 UU KUP yaitu denda 2% dari DPP.

Bagi pembeli, FP tersebut tidak akan dapat dikreditkan. Ketentuan ini walaupun sekilas terlihat menyusahkan WP dan menambah cost compliance, pada akhirnya juga ditujukan untuk meningkatkan keamanan, baik dari sisi Wajib Pajak maupun pada pihak DJP. Alangkah berbahayanya bila penandatangan FP tidak melalui proses validasi oleh pejabat yang berwenang sehingga siapapun dapat membuat FP atas nama perusahaan.

Tentu saja PKP akan mengalami kerugian karena harus menanggung setoran atas Pajak Keluaran akibat kelalaian atau penyelewengan orang yang membuat faktur pajak secara tidak sah. DJP di sisi lain juga mengalami kerugian atas FP yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak, misalnya FP tersebut adalah FP fiktif yang oleh pembeli kemudian dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

PER-24/PJ/2012 juga mengatur ketentuan mengenai mekanisme penerbitan Faktur Pajak pengganti. Pada aturan sebelumnya, faktur pajak pengganti diberikan nomor seri baru dan harus dilaporkan pada dua masa pajak yakni masa pajak FP yang diganti dan masa pajak dibuatnya FP pengganti.

Ketentuan ini membingungkan sebab menuntut PKP untuk melakukan pembetulan dalam dua masa sekaligus. Oleh karena itu, pada PER-24, ketentuan tersebut diubah yakni atas FP pengganti diberikan nomor FP yang sama dengan nomor FP yang diganti dengan kode 01, serta hanya dilaporkan pada SPT masa FP yang diganti.

Penegasan selanjutnya yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 adalah mengenai alamat penjual/pembeli serta jenis BKP/JKP yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kedua poin tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/sesungguhnya.

Hal ini ditujukan untuk meyakinkan bahwa pembuatan FP memang didasarkan atas transaksi yang sebenarnya oleh penjual dan pembeli yang memang benar-benar ada. Oleh karena itu, akan lebih aman jika PKP mencantumkan alamat penjual/pembeli, nama BKP/JKP dalam FP sesuai kondisi sebenarnya, baik dalam validitas, kuantitas, kualitas, serta spesifikasinya sesuai dengan invoice, kontrak, tagihan, maupun pembukuan PKP.

Sekali lagi, PER-24/PJ/2012 ini meskipun menimbulkan skeptisisme yang tinggi dari publik karena dianggap menambah kerumitan dan cost compliance PKP, sebuahbniatan mulia tersembunyi di dalamnya.

Yakni DJP ingin lebih menertibkan administrasi PPN agar sistem administrasi perpajakan kita setara dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Anggaplah bahwa PER-24/PJ/2012 ini merupakan sebuah masa transisi menuju sistem e-Tax Invoice yang pada akhirnya akan jauh lebih mempermudah PKP dan DJP.

Persiapan Implementasi e-Tax Invoice Direktorat Jenderal Pajak

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Faktur Pajak Elektronik (e-Tax Invoice) merupakan pilot project DJP untuk memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat Faktur Pajak serta untuk meningkatkan pengawasan DJP atas penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara aman.

Seolah tak ingin main-main dengan proyek besar tersebut, DJP meluncurkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2013 yang menjadi dasar hukum e-Tax Invoice sebagai perubahan PMK-84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Meskipun aturan pelaksanaannya belum juga diterbitkan serta aplikasi e-Tax Invoice masih dalam tahap perbaikan dan uji coba, setidaknya perpajakan Indonesia mulai mengikuti langkah best practice negara di Asia yang telah terlebih dulu menggunakan e-Tax Invoice, misalnya Korea Selatan.

Salah satu yang membedakan e-Tax Invoice dengan Faktur Pajak manual adalah tanda tangan basah yang digantikan dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Tahap pertama penggunaan e-Tax Invoice akan diimplementasikan pada bulan Juli 2014 untuk 45 PKP tertentu yang terdaftar atau dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta ditambah satu PKP pada bulan November 2014.

Sementara itu, dalam rangka persiapan implementasi tersebut, terlebih dulu dilakukan ujicoba aplikasi e-Tax Invoice pada bulan November-Desember 2013 oleh satu PKP untuk masing-masing KPP dengan cara melakukan testing aplikasi e-Tax Invoice kemudian memberikan penilaian dan masukan.

Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan pilot project aplikasi e-Tax Invoice pada bulan Januari-Juni 2014 oleh lima PKP untuk masing-masing KPP. Pada tahap ini, lima sampel PKP di setiap KPP sudah menggunakan aplikasi e-Tax Invoice dengan infrastruktur yang sebenarnya dan dapat terhubung dengan sistem DJP.

Pada sistem e-Tax Invoice, pada dasarnya sistem komputer PKP dan DJP akan terkoneksi sehingga penerbitan dan kontrol terhadap nomor faktur pajak menjadi lebih mudah. Kemudian pada sistem ini akan dikembangkan validitas isi faktur pajak dengan menggunakan pendekatan HS Code pada jenis barang. Kedepannya, pemakaian aplikasi e-Tax Invoice yang kini disebut dengan e-Faktur yang dilandasi oleh PER-16/PJ/2014 akan diterapkan pada seluruh PKP di pulau Jawa dan Bali pada tanggal 1 Juli 2015.

Pada akhirnya, tanggal 1 Juli 2016, kebijakan ini akan diterapkan kepada PKP di seluruh Indonesia. Bila WP merasa sudah siap menggunakan e-Faktur sebelum 1 Juli 2015, maka diperbolehkan menggunakan e Faktur dengan mengajukan permohonan sertifikat elektronik terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak serta melakukan regristrasi.

Aplikasi e-Faktur kini telah hadir dengan berbagai kemudahan yang diperuntukkan bagi PKP maupun kepada DJP. Bagi PKP, e-Faktur memberikan kenyamanan bagi pengusaha dengan tidak diperlukannya pembubuhan tanda tangan basah sebab telah digantikan dengan tanda tangan elektronik.

PKP juga tidak perlu melakukan printout e-faktur sehingga mendukung program go green yang sedang dikampanyekan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudahan lainnya adalah aplikasi e-Faktur tersebut menjadi satu kesatuan dengan pelaporan SPT (e-SPT Masa PPN).

Selain itu, proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir dengan adanya approval DJP dan penelusuran nomor faktur oleh pembeli melalui situs www.efaktur.pajak.go.id.

Bagi pihak DJP, e-Faktur mempermudah pengawasan dan pelayanan dalam pemberian nomor seri Faktur Pajak dan pelaporan e-SPT yang terintegrasi. Pada akhirnya, e-Tax Invoice atau e-Faktur yang merupakan pilot project DJP ini bukanlah sebuah program elusif yang justru mempersulit Wajib Pajak.

Dengan adanya perbaikan secara kontinu, e-Tax Invoice/e-Faktur Pajak yang dimiliki Indonesia diharapkan akan setara dengan negara-negara lainnya di wilayah Asia dan perpajakan Indonesia akan menyambut era baru, yakni era teknologi informasi perpajakan. Bukan masalah siap atau tidak siap, tapi bagaimana keyakinan kita bahwa pilot project e-Tax Invoice ini akan menjadi titik balik sejarah perpajakan Indonesia yang lebih baik.

Bukankah kita mengenal sebuah ungkapan bahwa “Di balik sebuah kesusahan, pasti akan ada kemudahan?”.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja

**) Artikel ini telah diterbitkan dalam Majalah Indonesia Tax Review (ITR) Vol. VII/ Edisi 04/tahun 2014 dengan judul asli "Siapkah Kita Menghadapi Implementasi e-Tax Invoice?" karya Rizmy Otlani yang telah disesuaikan dengan peraturan terbaru dan hak cipta penulisan masih berada di tangan penulis.

***) Sumber gambar disadur dari http://www.futuretechnologyarticles.com/