Hindari Sanksi Pajak, Per 1 Juli 2015 PKP Jawa Bali Harus Gunakan e-Faktur!

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Pulau Jawa dan Bali yang mulai 1 Juli 2015 tidak menggunakan e-Faktur secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak. Besarnya sanksi pajak adalah berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Hal tersebut diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor: Peng-6/PJ.02/2015 tentang Penegasan atas e-Faktur tertanggal 16 Juni 2015. Pengumuman tersebut sebagai penegasan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; sekaligus penegasan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Sesuai Pasal 11 ayat (4) PMK Nomor: 151/PMK.03/2013 diatur bahwa PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, maka PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak. Oleh sebab itu, kepada PKP tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari DPP sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP.

Selain itu, faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang diwajibkan gunakan e-Faktur bukan merupakan Pajak Masukan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak (JKP).

Merujuk Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ditegaskan bahwa e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk itu, DJP telah menyedikan aplikasi desktop e-Faktur yang dapat diunduh di:

  1. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip (untuk Windows 32 bit);
  2. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip (untuk Windows 64 bit);
  3. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip (untuk Linux 32 bit);
  4. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip (untuk Linux 64 bit); atau
  5. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip (untuk Macinthos 64 bit)

Di samping untuk membuat e-Faktur, aplikasi tersebut dapat pula digunakan untuk membuat e-SPT Masa PPN 1111. PKP yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pajak sebagai PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.

Di samping itu, PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur dan yang menggunakan deemed Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada PMK Nomor: 74/PMK.03/2010 dan PMK Nomor: 79/PMK.03/2010, wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111DM dengan menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1111DM.

PKP yang ingin gunakan aplikasi e-Faktur tersebut harus memiliki sertifikat elektronik. Bagi PKP yang belum memiliki sertifikat elektronik bisa mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat di mana PKP dikukuhkan.

DJP menghimbau kepada seluruh pembeli barang dan penerima jasa yang menerima faktur pajak dari PKP yang telah ditetapkan sebagai PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur agar memastikan bahwa faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur.

Selain itu, para pembeli barang dan penerima jasa tersebut harus memastikan bahwa keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui fitur Pajak Masukan pada aplikasi e-Faktur bagi Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang merupakan PKP yang telah memiliki aplikasi e-Faktur. Cara lain adalah dengan pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur. Handphone atau smartphone tertentu dapat melakukan scanning QR Code tersebut.

Dengan melakukan validasi tersebut, para pembeli barang dan penerima jasa dapat telah memastikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dibayar ke PKP tersebut disetor ke Kas Negara, karena #PajakMilikBersama.