Harapan Dirjen Pajak ke Prabowo dan Jokowi Bila Terpilih Jadi Presiden RI

Hanya tersisa beberapa bulan lagi, Indonesia akan punya Presiden baru untuk menjalankan roda pemerintahan hingga lima tahun ke depan. Baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo (Jokowi) memiliki peluang yang sama untuk menjadi pucuk pimpinan negara.

Siapapun presidennya, tapi sektor pajak harusnya layak mendapat perhatian besar. Bagaimana tidak, bila hampir keseluruhan pembiayaan belanja negara berasal dari pajak. Tapi apa yang harus dilakukan presiden terpilih untuk menggenjot penerimaan?

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fuad Rahmany menuturkan, tugas utama yang harus dilakukan adalah dengan penambahan kapasitas organisasi lembaga. Khususnya dari sisi petugas pajak yang saat ini hanya sekitar 33.000 orang.

"Harusnya double, dari 33 ribu harusnya ditingkatkan menjadi 65 ribu," ungkap Fuad saat berbincang dengan detikFinance, seperti dikutip, Selasa (10/6/2014).

Ia mengatakan potensi pajak dari berbagai sektor ekonomi masih sangat besar. Tapi sayangnya potensi tersebut belum dapat dioptimalkan dengan baik. Karena petugas untuk melakukan penarikan pajak, masih sangat terbatas.

Padahal negara-negara lain di dunia, seperti Jerman, Jepang dan Amerika Serikat (AS) mampu menyediakan petugas yang bahkan mencapai empat kali lipat dari Indonesia. Padahal dari sisi luas wilayah dan jumlah wajib pajak (WP) jauh lebih kecil.

"Potensinya besar tapi kapasitas dari pada institusi atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengoleksi pajak, itu sangat terbatas. Itu basic banget (masalahnya)," jelasnya.

Bila sudah terpenuhi, maka sektor yang sudah dipantau selama ini dapat dijajaki satu per satu. Petugas akan lebih optimal untuk menjangkau wajib pajak yang kecenderungan tampak terabaikan belakangan waktu. Seperti sektor pertambangan, properti dan yang lainnya.

"Pokoknya ekstensifikasi yang dilakukan selama ini sangat berat, karena keterbatasan oleh petugas dan infrastrukturnya. Seperti sektor properti berapa banyak WP nya, jutaan. Ekstensifikasi kita itu ada batasnya. Karena DJPnya kekecilan. Faktanya begitu," tukasnya.

Fuad menilai kesuksesan pemerintahan yang baru sangat bergantung dengan pengelolaan penerimaan. Terutama dari pajak. Sehingga mau tak mau ini harus menjadi perhatian.

"Mohon diperhatikan kapasitas dari pada organisasi DJP yang merupakan center penerimaan. Itu harus diperhatikan. Kesuksesan pemerintahan yang akan datang itu memang sangat bergantung pada penerimaan pajak, sementara penerimaan pajak ini kan potensinya besar," pungkasnya.

*) Disalin dari detik.com 10/06/2014