DJP Gencar Imbau Wajib Pajak Manfaatkan TPWP 2015

Hampir 4 (empat) bulan sejak peresmian Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 dengan motto Reach the Unreachable, Touch the Untouchable, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 29 April 2015 lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar mengimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT atau penyampaian SPT bagi yang belum menyampaikannya.

Hingga 31 Juli 2015, DJP telah mengirimkan sebanyak 353.751 surat imbauan kepada 218.715 Wajib Pajak. Potensi pajak dalam surat imbauan tersebut adalah sebesar Rp 77,904 triliun. Angka tersebut naik tajam dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 lalu dengan pengiriman 111.620 surat imbauan kepada 67.782 Wajib Pajak dengan potensi Rp 26,743 triliun.

Dari seluruh surat imbauan yang dikirimkan, tercatat 3 (tiga) unit vertikal DJP yang menyumbang kinerja paling tinggi, yakni Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II serta Kanwil DJP Jakarta Barat. Keseluruhan kinerja ketiga unit vertikal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kanwil DJP Jawa Barat I mengirimkan 62.563 surat imbauan kepada 44.013 Wajib Pajak, dengan potensi pajak sebesar Rp 1,119 triliun.
  2. Kanwil DJP Jawa Barat II mengirimkan 28.028 surat imbauan kepada 17.951 Wajib Pajak, dengan potensi pajak sebesar Rp 782,817 miliar.
  3. Kanwil DJP Jakarta Barat mengirimkan 24.783 surat imbauan kepada 17.371 Wajib Pajak, dengan potensi pajak sebesar Rp 673,379 miliar.

Sementara itu, unit kerja vertikal lainnya diluar ketiga unit kerja vertikal tersebut mencatatkan 238,377 surat imbauan kepada 139,380 Wajib Pajak, dengan potensi pajak sebesar Rp 72,607 triliun.

Dengan kinerja tersebut, DJP optimis dengan kesuksesan TPWP 2015 dimana penerimaan pajak masih akan meningkat dengan tajam di semester II tahun 2015.

Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan kampanye TPWP 2015, DJP juga melaksanakan penegakan hukum perpajakan secara selektif (selective law enforcement) melalui penyidikan dan penyanderaan (gijzeling).

Hingga 26 Juni 2015, DJP telah memproses 329 usulan pencegahan dan 29 usulan penyanderaan terhadap penanggung pajak. Dari pelaksanaan pencegahan tersebut, DJP dapat mencairkan utang pajak sebesar Rp 15,75 miliar dari 17 penanggung pajak. Sedangkan dari pelaksanaan penagihan, DJP dapat mencairkan utang pajak sebesar Rp 11,52 miliar dari 13 penanggung pajak yang sebelumnya disandera dan telah dilepaskan.

Sampai dengan akhir tahun 2015, DJP menargetkan adanya penyanderaan di setiap kantor wilayah. Itu artinya akan ada minimal 31 penyanderaan di seluruh Indonesia, sehingga langkah penyanderaan akan lebih sering dilakukan di semester II tahun 2015.

Keseluruhan upaya imbauan dan penegakan hukum di atas dilakukan atas berbagai data yang telah dikumpulkan oleh DJP dari pihak ketiga. Pihak-pihak seperti Bank Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Sosial dan Komisi Pemilihan Umum telah memberikan komitmennya untuk membantu DJP dalam mengembangkan basisdata perpajakannya.

Sementara itu, 8 Kementerian/Lembaga hingga saat ini telah mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yaitu Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Pananaman Modal, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum.

Melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, seluruh wajib pajak diimbau agar membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga 5 tahun terakhir atas kemauan sendiri, sekaligus melunasi kekurangan pajaknya, dengan insentif pembebasan sanksi administrasi.

Selain itu, bagi orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diharapkan untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPTnya sekaligus melunasi pajaknya.

Tentunya, dengan harapan besar agar segera pulihnya kembali perekonomian nasional serta komitmen bersama wajib pajak dan seluruh masyarakat Indonesia, DJP yakin realisasi penerimaan pajak terus bertambah dan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun dapat diraih, karena #PajakMilikBersama.