Djazoeli Sadhani: Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar Harus Ditingkatkan

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar Harus Ditingkatkan (Yos W Hadi/ Yos Wiyoso Hadi)

Pemeriksaan untuk Wajib Pajak besar diusulkan untuk dilakukan setiap tahun dan profesional. Jangan sampai Wajib Pajak Besar diperiksa setiap tahun tapi hanya Wajib Pajak itu-itu saja. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi dari LTO (KPP Wajib Pajak Besar) dilakukan saja semuanya. "Semua wajib pajak Orang Pribadi di KPP Wajib Pajak Besar harus diperiksa," kata Prof. Dr. Djazoeli Sadhani, Msc. dalam Diskusi Pemeriksaan Pajak dalam Acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penegakan Hukum 2015 di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015.

Menurut Djazoeli, pemeriksaan harus dilakukan secara fokus dan dilakukan terus menerus. Selain itu juga berpedoman pada benchmark yang ada di negara-negara maju, bagaimana pemeriksaan dilakukan. Di sana 70% wajib pajak bayar pajaknya dimana 2%-8% wajib pajak langsung bayar di negara maju. "Di negara maju, pemeriksaan pada umumya dilakukan kurang dari 1%, Australia dan Belanda 5-10%.," ungkapnya.

Djazoeli menyarankan agar rata-rata 30% hingga 50% staf Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  seharusnya waktunya untuk pemeriksaan sehingga bisa mengembangkan pemeriksaan secara baik. Hasil pemeriksaan adalah sekitar 2-7% dari net revenue. Artinya Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan dan banding dan Wajib Pajak langsung membayar. "Hal ini tergantung dari finding temuannya. Jika temuan sesuai dengan ketentuan pada umumnya Wajib Pajak akan membayar," ujar Djazoeli.

Djazoeli menambahkan agar proses pemeriksaan terjadi secara terus menerus. Mulai dari penentuan kriteria Wajib Pajak yang diperiksa, menghasilkan audit program sehingga hasil pemeriksaan akan menjadi efektif. Proses pemeriksaan ini meliputi dari kelengkapan dokumen, proses pemeriksaan sebelumnya sehingga bisa diteruskan pada tahun berikutnya.

Selain itu perlu dilakukan evaluasi yang terus menerus mulai dari profile Wajib Pajak hingga perkembangan usaha yang ada dalam Audit Report. "Sehingga apabila kita melakukan pemeriksaan berikutnya akan membantu. Dengan melihat dokumen yang lainnya maka akan dapat diketahui perkembangan Wajib Pajak secara baik yang dituangkan dalam audit program," papar Djazoeli.

Djazoeli juga menyarankan agar ada pembagian fungsi dari Kantor Pusat dan Unit Pemeriksa. Fungsi dari kantor pusat harus jelas yaitu membuat konsep untuk unit pelaksana, mengalokasikan resources, teknik-teknik yang terbaru sesuai dengan perkembangan bisnis Wajib Pajak.

Juga harus ditentukan audit teknik dan risk kriterianya yang dipilih yang mana. "Dasarnya adalah risiko ketidakpatuhannya dimana? Selain itu memonitor performanace dan checking. Sedangkan unit pelaksana pemeriksaan adalah melaksanakan kebijakan kantor pusat," tutur Djazoeli.  

Djazoeli mengungkapkan bahwa kata kunci manajemen pemeriksaan adalah Focus dan kebalikannya adalah Unfocus jika tidak terdapat objek dan tidak tahu dimana harus mulai pemeriksaannya. Pemeriksaan yang baik adalah terhadap Wajib Pajak yang telah memasukkan SPT alias pemeriksaan atas informasi yang sudah masuk ke DJP. Yang umumnya dilakukan SPT diproses secara komputer untuk menentukan minimal butir-butir apa yang telah direkam dalam Sistem. "Jika informasi tidak jelas maka akan meraba-raba dan tidak menghasilkan temuan yang baik," ungkap Djazoeli.

Selain itu Djazoeli berpesan agar instruksi pemeriksaan dari kantor pusat ke KPP jangan membingungkan dan jangan kontradiktif serta waktu yang jangan terlalu pendek. Djazoeli juga menyampaikan bahwa sistem administrasi pajak harus diperbaiki dan perlu adanya strategik audit yang tepat dan audit teknik yang detail.

Menurut Djazoeli, pemeriksaan adalah core function dari otoritas pajak untuk membantu administrasi pajak. Intinya adalah inti dari perpajakan sehingga dapat memonitor kepatuhan Wajib Pajak dalam menerapkan ketentuan perpajakan. Fungsi yang kedua adalah mendapatkan penerimaan dari ketentuan perpajakan yang belum dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Oleh karena itu akan menimbulkan preventif bagi wajib pajak sekaligus deterrent effect sehingga tanpa pemeriksaan Wajib Pajak tetap melaporkan usahanya dengan baik. "Hal ini yang susah. Oleh karena itu hal terpenting dalam pemeriksaan adalah bahwa meskipun Wajib Pajak tidak diperiksa tetapi menyadiri bahwa dia akan diperiksa," ujar Djazoeli.

"Kalau diinventarisasi lagi tanggungjawab pemeriksaan dan keberhasilannya adalah di Kantor Pusat yang menggatur policy pemeriksaan dan juga unit-unit yang melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan dari Kantor Pusat. Oleh karena itu setiap tahun harus dilakukan revitaliasi dan setiap saat dilakukan pemeriksaan sehingga dapat terjawab bagaimana pemeriksaan yang ideal," imbuh Djazoeli.

Djazoeli menambahkan bahwa ada tiga ukuran pencapaian tujuan pemeriksaan yaitu secara kuantitatif, revenue dan quality. Tujuan pemeriksaan tercapai secara kuantitatif jika pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dengan sumber daya yang ada. Pemeriksaan yang efektif adalah 7% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tersebut. Objek pemeriksaan semakin banyak semakin baik. Jangan sampai ada Wajib Pajak yang puluhan tahun tidak diperiksa dan ada Wajib Pajak yang sering diperiksa.

Kemudian tujuan pemeriksaan tercapai secara revenue jika pemeriksaan yang efektif dapat menghasilkan revenue yang maksimal dan Wajib Pajak membayar atas koreksi yang dilakukan. Sedangkan tujuan pemeriksaan tercapai secara kualitatif antara lain jika pemeriksaan dari review maka komentar dari review adalah semakin sedikit. Jika banyak catatan maka qualitynya masih rendah.

Untuk itu, Djazoeli mengusulkan beberapa upaya Perbaikan. Pertama dari sisi tanggung jawab fungsi manajerial dan akuntabikitas. DJP sebaiknya menggunakan bechmark dari negara-negara maju. Kedua, perlu strategi audit untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Ketiga, perbaikan-perbaikan dapat dilakukan dengan membuat catatan-catatan yang diperlukan. Keempat, perlu dilakukan review terhadap hasil pemeriksaan.

Selain itu Djazoeli mengharapkan adanya kegiatan pemeriksaan bersama dengan Lembaga lainnya. "Joint audit dilaksanakan oleh lembaga-lembaga di luar dan di dalam DJP sangat bagus untuk dilakukan. Hal ini adalah inventarisasi atas permasalahan dari sisi manajamen dan implementasi di lapangan," tandas Djazoeli.