Djangkung Sudjarwadi: Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP

Djangkung Sudjarwadi: Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP

"UU KUP dan peraturan pelaksaannya harus disesuaikan dengan penagihan pajak," tandas Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM, dalam Diskusi Penagihan Pajak dalam Acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penegakan Hukum 2015 di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015.

Berdasarkan World Tax Global Index, prestasi diukur berdasarkan berapa pajak yang dapat dikumpulkan. "Inti dari DJP adalah penagihan pajak," ucap Djangkung.

Sayangnya, imbuh Djangkung, penagihan banyak ditafsirkan dalam artian yang sempit. Seolah-olah menjadi tugasnya Seksi Penagihan saja. "Padahal dapat dilihat di International Tax Glossary mendefinisikan bahwa fungsi pajak adalah di penagihan dalam arti luas, segala proses dari mulai memberikan sosialisasi oleh kantor pajak terintegrasi dalam memberikan pemahaman bahwa membayar pajak adalah keuntungan bersama," papar Djangkung.

Djangkung menambahkan bahwa  tax collection dalam arti luas adalah segala upaya, proses, kegiatan dari mulai sosialisasi sampai dengan penagihan pajak. "Contohnya, harus disosialisasikan kepada masyarakat umum bahwa membayar pajak sedini mungkin adalah berguna bagi negara," jelas Djangkung.

Lebih lanjut, Djangkung memaparkan bahwa di KUP terdapat perluasan kewajiban pembayaran utang pajak. "Hal ini juga didukung dengan UU Perseroan. Untuk Wajib Pajak Badan ditentukan bahwa kewajiban pajak sesuai dengan penyertaan modal yang disertakan. Namun dalam UU Pajak dapat diperluas sampai kepada Direktur Utama, Direktur Keuangan," urai Djangkung.

Djangkung menerangkan ada yurisprudensi pada zaman Ismail Saleh. "Selama ini juru sita pajak menyita atas seluruh kekayaan penanggung pajak. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum," kata Djangkung.

"Begitu juga komisioner sebagai salah satu komisiner di perusahaan tersebut dapat diperluas sebagai penanggung pajak, karena memang sesuai dengan konteksnya dan posisinya di perusahaan," imbuh Djangkung.

Namun, usul Djangkung, akan lebih adil jika seharusnya juru sita mempertimbangkan lamanya para penanggung pajak tersebut bekerja di perusahaan itu. "Misalnya direksi baru bekerja 1 bulan, tetapi harus mempertanggungjawabkan utang perusahaan pada 3 tahun yang lalu, sehingga juru sita asal ada nama Wajib Pajak tersebut di akta pendirian, maka langsung disita atau dilakukan kegiatan penagihan aktif yang lainnya," contoh Djangkung.

Dengan mempertimbangkan lamanya penanggung pajak bekerja di perusahaan dengan posisi pentingnya, maka jangan sampai misalnya harta warisan 10 tahun yang lalu juga ikutan disita oleh fiskus," pesan Djangkung.

Terkait pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP), Djangkung  mengharapkan adanya dukungan pula dari sisi peraturan perundangan. "Setelah amandemen KUP yang terakhir, penerimaan pajak dapat dinilai terseok-seok. Ini merupakan kekalahan di DPR dalam menetapkan peraturan, dengan meninggalkan prinsip lex spesialis derogate lex generalis. Keputusan seorang Dirjen Pajak, Kepala Kanwil, Kepala KPP dalam menerbitkan produk hukum harus dianggap benar menurut hukum kecuali telah dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan," kata Djangkung.

"Di Malaysia jika Wajib Pajak akan melakukan upaya hukum berupa keberatan harus membayar lunas SKP/STP yang telah ditetapkan. Hal ini sama seperti di bea dan cukai," imbuhnya,

Djangkung mengingatkan perlunya amandemen UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk menyesuaikan dengan UU ITE, Kepailitan, Hak Tanggungan, Fidusia, Paten, Merek, UU Keimigrasian, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang terkait lainnya.

Contohnya berdasarkan UU ITE transaksi elektronik adalah bukti yang sah, namun apakah UU pajak ada yang mengatur demikian?" contoh Djangkung.

Sampai dengan saat ini belum ada revisi UU PPSP, sedangkan UU lainnya yang terkait sudah banyak yang mengalami perubahan. Sehingga seolah peraturan baru tersebut mengalahkan UU PPSP," tandas Djangkung.

Lebih lanjut Djangkung mengungkapkan bahwa target penagihan tahun 2015 senilai Rp.20 triliun, namun beberapa tahun kebelakang, pencairan hanya sekitar kurang lebih Rp.12 triliun. "Pada tahun 2003 merupakan puncak dari penagihan dengan naiknya target pencairan piutang pajak dari Rp.5 triliun menjadi Rp.7,5 triliun," papar Djangkung.

Kenaikan target ini disanggupi dengan syarat mendapatkan reward berupa penempatan atau promosi jabatan dari eselon 4 ke eselon 3, dan promosi ke eselon 4, kebanyakan dari tim penagihan," ungkap Djangkung.

Djangkung minta tim penagihan harus bekerja secara efisien dan efektif, agar supaya target dapat terpenuhi. Dan untuk memenuhinya, seharusnya tim tingkat Kantor Pusat maka Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (PP) sebagai penanggung jawab. "Lalu di tingkat Kanwil adalah Kepala Kanwil, di KPP penanggung jawabnya adalah Kepala KPP. Tim ini tugasnya memberi dukungan dan pengarahan dalam rangka pencairan piutang pajak yang semakin lama semakin membesar," Djangkung.

Djangkung berpesan agar penagihan pajak persuasif dan edukatif. "Harus diberikan sosialisasi tentang penagihan pajak secara luas kepada masyarakat dan merupakan tanggung jawab seluruh pegawai dan dikoordinasikan oleh Direktur PP dan Direktur P2Humas," kata Djangkung.

Perlu juga diceritakan bahwa penagihan pajak merupakan sesutu yang pasti, sehingga sangat tidak mungkin dalam membangun tidak membayar pajak," tambah Djangkung.

"Penagihan pajak harus dilakukan sedini mungkin dan penagihan pajak adalah tanggung jawab seluruh pegawai," imbuhnya.

Djangkung mendukung adanya reward dan punishment, Bagi penaggung pajak. "Harus ada klasifikasi Penanggung Pajak yang kooperatif dan non kooperatif. Untuk Penanggung Pajak yang kooperatif diberikan reward dan yang non kooperatif diberikan punishment," usul Djangkung.

Selain itu Wajib Pajak perlu mendisclosure laporan keuangan perusahaan dan memberikan laporan keuangan ke KPP. "Dengan begitu, KPP dapat memberikan reward bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tersebut untuk melakukan pencicilan. Disini pentingnya Kanwil dalam memaksa," ucap Djangkung.

Djangkung menganologikan bahwa pajak itu tidak membunuh angsanya untuk mendapatkan telurnya atau menebas pohonnya untuk mendapatkan buahnya, tapi tetap menjaga angsa atau pohon untuk mendapatkan manfaat maksimal dari buah ataupun telurnya. "Itulah seharusnya fungsi pajak," jelas Djangkung.

Hal seperti ini dapat dilakukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak contohnya, diberikan reward bagi Wajib Pajak yang kooperatif misalnya dengan melalui pembayaran pajak secara angsuran, penghapusan sanksi piutang pajak dan fasilitas lainnya. Sebaliknya bagi Wajib Pajak yang tidak kooperatif diberikan punishment dengan diumumkan di media dan lain sebagainya," terang Djangkung.

Djangkung minta koordinasi Aparat Penegak Hukum ditingkatkan dengan memberikan sosialisasi bersama penegakan hukum dengan POLRI, Kejaksaan Agung, dan KPK ke daerah. Selain itu, pendidikan dan pelatihan penegakan hukum di bidang perpajakan kepada POLRI kejaksaan agung dan KPK. "Hal ini perlu dilakukan, karena tingkat pemahaman permasalahan perpajakan berbeda beda antar instansi sehingga penanganannya pun berbeda-beda," kata Djangkung.

Terakhir, Djangkung mengutip pernyataan dari lemhanas, bahwa Pajak merupakan penegakan kedaulatan Negara dan hal itu perlu terus disosialisasikan.