Rabu, 1 Agustus 2012 - 14:28

Oleh Tommy K. Darwis, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Wacana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah mulai didengung-dengungkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Wacana ini bergulir, pada awalnya atas desakan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan maret yang lalu bertepatan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dalam pidatonya, Presiden SBY melemparkan usulan untuk menyesuaikan nilai PTKP dengan tingkat inflasi yang ada di indonesia.

Desakan dari Presiden SBY itu langsung di tindak lanjuti oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak (DJP). PTKP terakhir kali disesuaikan pada tahun 2009, dari Rp 1,1 Juta menjadi Rp 1,32 Juta perbulan. Pemerintah dalam hal ini DJP berencana akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Rp 1.320.000,- perbulan atau Rp 15.840.000,- pertahun menjadi Rp 2.000.000,- perbulan atau setara Rp 24.000.000,- per tahun. Rencana kenaikan ini menjadi salah satu strategi makro ekonomi pemerintah untuk menekan tingkat inflasi yang terus merangkak naik dan untuk memberikan stimulus konsumsi domestik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kepala Pusat Kebijakan Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman menuturkan kenaikan PTKP dari Rp 15.840.000,- menjadi Rp 24.000.000,- pertahunnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 2012 yang sebelumnya pada kuartal I/2012 sebesar 6.3 persen ke level 6.5 persen.

Kebijakan untuk menaikkan PTKP ini perlu didukung karena akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak, apabila pemerintah jadi menaikkan batas PTKP. Hal pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan batas PTKP, maka daya beli masyarakat akan naik, karena biasanya uang penghasilan yang didapat dialokasikan atau dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikan nya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan.  Konsumsi masyarakat dalam negeri mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, karena menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto atas dasar harga berlaku terbentuk pada kuartal I/2012 sebesar Rp 1.972,4 trilyun. Disisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar yakni sekitar 55 % dari total PDB. Otomatis, salah satu strategi pemerintah dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat dalam negeri, karena dari aspek-aspek lain seperti ekspor, dalam kondisi krisis global saat ini, merupakan kondisi agak sulit karena negara-negara  seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang menjadi destinasi ekspor Indonesia, kondisi perekonomian mereka belum pulih.

Hal kedua adalah meningkatnya  tabungan atau saving masyarakat, uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan bisa ditabung,apabila tidak dibelanjakan, dengan adanya peningkatan tabungan dari masyarakat maka akan menjadi keuntungan bagi perbankan untuk dapat memutarkan kembali uang tersebut, dalam bentuk pinjaman kredit usaha mikro, pembiayaan ciclan kredit properti dan lain sebagainya, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian bangsa.

Ketiga, memberikan perlindungan dan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh yang memperoleh penghasilan dibawah Rp 2 juta, agar tidak merasa terbebani lagi dengan harus membayar pajak serta menghibur mereka atas ketidakpastian kenaikan harga BBM dan melambungnya harga sembako.

Wewenang dalam menaikkan batas PTKP ini sepenuhnya berada ditangan Menteri Keuangan melalui proses konsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penyesuaian besaran PTKP ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), setelah dikonsultasikan dengan DPR. Mitra kerja Pemerintah dalam hal ini Komisi XI telah memberikan sinyal positif atas kenaikan batas PTKP ini.

Apabila DPR dan Pemerintah telah bersepakat untuk menaikkan batas PTKP dari 15,8 juta pertahun menjadi 24 juta pertahun, ada konsekuensi yang harus diterima oleh Pemerintah, yaitu akan mengurangi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Kementerian Keuangan mencatat, apabila kenaikan batas PTKP diberlakukan, maka penerimaan pajak dari sektor PPh akan berkurang 1 trilyun setiap bulannya. Pemerintah perlu melakukan antisipasi dini dan membuat strategi jitu untuk mengantisipasi kehilangan penerimaan akibat penyesuaian batas PTKP yang baru tersebut.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tindakan antisipasi apabila batas PTKP jadi dinaikkkan. Yang pertama adalah melakukan kegiatan ekstensifikasi melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN). Sensus  Pajak Nasional merupakan kegiatan ekstensifikasi pajak aktif, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pendataan daerah-daerah yang mempunyai potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah memasuki tahun kedua, sejak digulirkan nya Sensus Pajak Nasional pada tahun yang lalu. Sensus Pajak pada tahun kedua ini hendaknya harus berjalan efektif, harus bisa menjaring para pengusaha besar yang masih “tiarap” yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau sudah terdaftar, tetapi belum membayar pajak dengan patuh dan teratur.

Dalam catatan evaluasi SPT Tahunan tahun yang lalu dari 12,9  Juta badan usaha,  baru sekitar 500 ribu yang membayar pajak dan menyerahkan SPT Tahunan, dan dari 500 ribu WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan, hanya 100 ribu WP Badan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Bisa kita bayangkan, Penerimaan pajak negara ini hanya ditopang oleh 100 ribu WP badan dan jumlah nya mencapai 500 trilyun. Bayangkan apabila kegiatan Sensus Pajak Nasional ini berhasil dengan menambah setidaknya 2 juta hingga 5 juta WP Badan yang membayar dan melaporkan SPT Tahunan nya, mungkin target penerimaan Rp 1.000 trilyun bisa dengan mudah dicapai oleh Direktorat Jendral Pajak. Selain itu belum lagi dengan kegiatan Sensus Pajak Nasional ini juga akan menambah potensi penerimaan pajak baru dengan menindaklanjuti data Sensus Pajak Nasional yang ada, bagi pengusaha-pengusaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa didaftarkan menjadi Wajib Pajak baru.

Tentunya Program Sensus Pajak Nasional ini merupakan Program yang sangat bagus yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, apabila Petugas pajak melakukan Sensus Pajak Nasional dengan target yang benar  yaitu para pengusaha-pengusaha di kawasan perdagangan dan industri, yang belum mempunyai NPWP dan belum maksimal pembayaran pajaknya, serta perlu ada tindak lanjut dari program ini, bukan berhenti hanya di kegiatan sensus belaka.

Yang kedua perlu digencarkan oleh DJP adalah melakukan kegiatan intensifikasi perpajakan sektor-sektor strategis seperti pertambangan, migas dan kelapa sawit. Indonesia yang kaya akan mineral dan bahan tambangnya bisa menjadi potensi pemasukan pajak terbesar, karena nilai besar yang dihasilkan sektor strategis tersebut.

Pada akhirnya kebijakan untuk menaikkan PTKP perlu kita dukung bersama, karena mempunyai nilai yang positif, selain untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja dan pegawai yang mempunyai penghasilan dibawah Rp 2 juta perbulan, juga bisa sebagai strategi makro untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Setidaknya dengan langkah strategis yang sedang, telah, dan akan dilakukan oleh DJP untuk mengantisipasi kebijakan kenaikan batas PTKP sudah pada track yang benar. Strategi yang bagus itu perlu dijalankan dengan cara yang benar dan SDM yang berkualitas, SDM yang mempunyai integritas dan motivasi yang kuat untuk mengamankan penerimaan negara sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melesat naik dan target penerimaan pajak 1.000 trilyun dapat tercapai.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.