Budi Susanto, Nakhoda Amnesti Pajak dari Jakarta Barat

Oleh: Dewi Damayanti, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Bicara tentang suksesnya Amnesti Pajak, pasti tak lepas dari peran sosok satu ini. Budi Susanto, pria kelahiran kota Jakarta 46 tahun silam ini adalah orang nomor satu di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Barat. Di bawah sentuhan kepemimpinannya yang visioner, maka Kanwil DJP Jakarta Barat menorehkan sejumlah prestasi di tahun 2016 lalu.

Menjadi Kanwil dengan pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dari 31 unit Kanwil DJP yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian menjadi yang terdepan dalam menggapai realisasi penerimaan pajak setelah Kanwil Jakarta Selatan II, dan satu-satunya kanwil di mana seluruh penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) di wilayahnya tercapai. Itu belum cukup. Kanwil DJP Jakarta Barat juga menyumbang 10,19% yaitu sebesar Rp10,6 Triliun penerimaan uang tebusan Amnesti Pajak dari total nasional sebesar Rp104 Triliun.

Ditemui di kantornya Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) Pajak Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta Selatan pada Rabu (4/1/2017), pria yang akrab disapa Busan itu menceritakan banyak hal terkait kebijakan yang telah diambilnya untuk mengamankan penerimaan tahun 2016 lalu, dan terkait suksesnya Amnesti Pajak di wilayah kerjanya.

“Tax Amnesty Itu bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul. Keberhasilan ini karena telah terbangunnya trust antara Wajib Pajak dan Fiskus.”

Jadi menurut Budi Susanto program Amnesti Pajak itu bukan kebijakan ujug-ujug dan langsung sukses. Program itu hanya sebuah instrumen untuk menjembatani sebuah trust yang telah terbangun lama antar Wajib Pajak dan Fiskus.

Ketika ditekankan tidakkah Jakarta Barat banyak diuntungkan karena Amnesti Pajak ini?

Ya, banyak diuntungkan, katanya. Jika dilihat dari persentase kontribusi penerimaan uang tebusan dari Amnesti Pajak sebesar 27,3% dari seluruh penerimaan pajak Kanwil Jakarta Barat sebesar Rp. 28,24 Triliun per 31 Desember 2016.

Tetapi banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan Amnesti Pajak dan mengungkapkan hartanya ini adalah mereka yang memang telah dihimbau karena data yang dimiliki KPP dan Kanwil. Pastinya telah dilakukan pendekatan persuasif oleh petugas KPP di lapangan, sehingga trust itu memang telah dibina jauh sebelumnya.

Jika ada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak di luar itu dan belum dilakukan pengawasan , itu semua karena keterbatasan data yang bisa diakses Ditjen Pajak. Contoh: ada Wajib Pajak yang tiba-tiba melaporkan Surat Pengakuan Harta atas deposito dan selama ini tak terdeteksi di KPP, maka menurut Busan itu bukan merupakan keteledoran bawahannya dalam melakukan pengawasan.

Karena menurut Busan salah satu keberhasilan KPP dalam melakukan pengawasan itu karena adanya support data dari Kanwil juga. Karena itu dia akan melakukan briefing dulu sebelum tim dari Kanwil terjun ke KPP.

“Sebelum mereka turun (para Kepala Bidang Kanwil) harus paparan dengan dengan saya dulu apa yang akan mereka lakukan dan alat apa (data) yang akan mereka berikan di KPP untuk mencapai penerimaan.”

Menurut Busan kunjungan dia dan timnya ke KPP dilakukan untuk membangun sinergi dengan membangun komunikasi langsung dengan para Kepala Kantor dan petugas lainnya dalam satu garis komando.

Komunikasi Membangun Sinergi

Dia menceritakan ketika bulan Mei 2016 ditunjuk untuk menakhodai Kanwil DJP Jakarta Barat, dia segera turun dan keliling KPP Pratama menemui para stafnya yang berada di garda terdepan. Selain mensosialisasikan strateginya, dia juga ingin mendengar langsung permasalahan yang ada di lapangan. Semua dilakukannya untuk membangun komunikasi yang baik sehingga tercipta sinergi.

“Waktu itu yang ingin saya tekankan bahwa jika kita ikhlas dalam bekerja semua mungkin terjadi. Dan saya siap menjadi yang terdepan.”

Dia membuka sebuah rahasia dan itu mencerminkan jiwa besarnya sebagai seorang pemimpin. Salahkan saya jika kalian gagal, katanya di sebuah kesempatan. Karena menurutnya keberhasilan KPP sebagai garda terdepan penerimaan seharusnya karena pelayanan dan dukungan yang diberikannya dan tim yang ada di kanwil

“Kalau dikasih alat dan tidak jalan juga baru ditegur,”tandasnya.

Sosok yang ramah dan runut dalam menjawab tanya itu memang tak asal bicara. Saat mendapati penerimaan pajak beberapa KPP di wilayahnya di bawah penerimaan nasional, dia dan timnya dari kanwil langsung terjun ke lapangan untuk menginventarisir permasalahan sebenarnya. Karena karekteristik tiap-tiap KPP Pratama itu berbeda, sehingga perlu dikenali potensi dan kekurangan masing-masing. Ada KPP yang potensial di sentra-sentra perdagangan, ada yang unggul di properti, sementara yang lain di jasa dan industri. Semua itu perlu pendekatan yang berbeda. Dia membagi resep lainnya.

Dan strategi yang telah dilakukannya tak sia-sia. KPP yang tadinya penerimaannya di posisi buncit pun, grafiknya perlahan naik dan mencapai target. Itu bisa terjadi karena tercipta sinergi karena saluran komunikasi yang lancar.

Karena itu dia berwacana akan membangun saluran komunikasi langsung, dimana komunikasi dua arah dapat langsung terjadi: antara atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan. Nantinya saluran komunikasi itu dapat digunakan untuk saling sharing, tidak hanya masalah kerjaan tetapi juga masalah pribadi bebernya. Terdengar kesungguhan dalam nada suaranya.

Tak hanya dengan bawahannya, dengan Wajib Pajak dia juga membangun saluran komunikasi itu. Pintu kantor saya selalu terbuka, jika ada Wajib Pajak yang ingin bertemu ceritanya. Karena dengan cara itu dia juga mendapat masukan terkait harapan-harapan para stakeholder pada lembaga ini. Karena saluran komunikasi yang baik antara Wajib Pajak dan Fiskus akan menciptakan hubungan yang harmonis dan berujung pada trust.

Buku Panduan Kerja

Saat ditanyakan strateginya untuk mengamankan penerimaan tahun 2017, Busan menceritakan sebuah rahasia. Tentang rencana penerbitan semacam Buku Panduan Kerja. Di mana buku itu nantinya akan berisi langkah kerja bulan per bulan, dari bulan Januari sampai dengan Desember. Sehingga ada keseragaman strategi semua KPP Pratama yang berada di bawah garis komandonya.

Buku itu nantinya di susun seluruh pegawai di Kanwil Jakarta Barat. Karena itu Busan siap menerima masukan-masukan dan ide-ide kreatif dari mana saja. Dia memperlihatkan semacam blueprint dari Buku Panduan Kerja yang sedang digagasnya.

Mendengar semua itu dan hasil yang telah diraih Kanwil-nya, tak salah jika dikatakan: Budi Susanto memang sosok pemimpin yang visioner dan selalu berada digaris terdepan, tak ubah nya seorang nakhoda yang berani mengambil keputusan dalam segala cuaca.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.