Rabu, 6 Maret 2013 - 19:16

Oleh Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Penarikan pajak atas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih menjadi perdebatan, dengan alasan bahwa pajak akan memberatkan kondisi keuangan pelaku UKM. Jika ditilik lebih jauh, sekurangnya ada lima problem UKM. Pertama, pelaku UKM umumnya terkendala akses pemasaran produk dan menjaga standarisasi produk. Kedua, UKM belum sepenuhnya faham dalam menghitung keuntungan dan omset usaha, sebagai dasar pembayaran pajak. Ketiga, banyak pelaku UKM masih belum mengerti kewajiban dan tatacara pembayaran pajak. Hal ini mungkin diakibatkan keterbatasan jumlah SDM dibandingkan jumlah wajib pajak yang harus dilayani. Keempat, bagi UKM yang telah mengerti pajak, justru enggan membayar pajak dengan alasan keberatan atas tarif pajak. Problem kelima, banyak pelaku UKM terkendala dalam membayar pajak di membayar di bank karena terbatasi oleh jam waktu pelayanan bank dan jarak aksesbilitas ke bank.

Secara garis besar, solusi permasalahan akses pemasaran produk, dapat dikerjasamakan dengan pembina Koperasi dan UKM yaitu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, maupun BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan. Problem kedua, dimana UKM kesulitan untuk menghitung omset dan profit bisa diselesaikan dengan penyuluhan intensif tatacara pembukuan dan pencatatan usaha. Solusi ketiga, dengan penyuluhan jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh UKM diharapkan dapat memberikan pengertian UKM tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Atas keberatan UKM membayar pajak, Pemerintah telah membuat klasifikasi tarif dengan batasan omset Rp.4,8 milyar setahun mendapat pengurangan sebesar 50 persen dari Pajak Penghasilan yang harus dibayar. Masalah kelima telah coba diatasi oleh Ditjen Pajak dengan aplikasi E-Billing dimana wajib pajak dapat membayar pajak, melalui teller di bank, kantor pos atau melalui Anjungan Tunai Mandiri menggunakan kode billing.

Bagaimana dengan akses pembayaran pajak? Sistem pembayaran pajak sampai saat ini masih sangat tergantung dengan layanan bank karena kantor pajak dan pegawai pajak dilarang menerima pembayaran pajak dari wajib pajak.  Padahal Bank Indonesia mendata bahwa dari sekitar  240 juta penduduk Indonesia, kurang lebih hanya 60 juta orang yang mengakses layanan perbankan. Jumlah cabang bank di Indonesia, diperkirakan 30.000 cabang, dengan cabang bank kebanyakan terkonsentrasi di sentra ekonomi dan kota besar. Itu pun tidak semua cabang bank bisa menerima pembayaran pajak.

Kementerian KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menegah) memperkirakan kontribusi KUKM bisa mencapai 57 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dengan jumlah unit usaha mencapai 55 juta unit. Masalahnya, dengan keterbatasan pegawai yang ada, pelaku UKM harus datang ke bank atau kantor pos untuk membayar pajak. Untuk melayani pembayaran pajak UKM yang tersebar sampai pelosok Indonesia, perlu adanya terobosan lain selain perbankan dan kantor pos.

Ditjen Pajak pernah memiliki objek PBB sebanyak 90 juta obyek pajak dan hampir semuanya bisa tertagih. Keberhasilan penarikan pajak PBB, antara lain karena melibatkan aparat Pemerintah Daerah untuk menyebarkan tagihan PBB, menerima pembayaran PBB  dan menagih tunggakan PBB. Pengalaman di Surabaya, adalah billing system PDAM Surya Sembada tanpa melibatkan pembayaran bank. Dengan menggunakan pihak ketiga, melakukan penagihan ke seluruh pelanggan PDAM secara door to door, sehingga pelanggan tidak kehilangan waktu untuk antri di bank.

Disadari oleh kalangan perbankan bahwa pembukaan cabang bank di pelosok daerah akan menaikkan biaya operasional dan tidak efisien secara ekonomi. Belakangan ini Bank Indonesia mewacanakan konsep branchless banking. Bank bisa memperluas akses ke dunia perbankan secara inovatif, murah, cepat dan mencapai semua lapisan masyarakat, tanpa membuka cabang bank baru. Konsep ini menitikberatkan penggunaan teknologi seperti ATM dan phone banking, serta POS (Point of Sales) dan EFT-POS (electronic funds transfer of point of sales) menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Model branchless banking bisa menggunakan agen non bank yang mendatangi nasabah dan bisa menerima simpanan dan menarik tabungan.

Penyediaan kemudahan layanan pembayaran pajak secara luas bukan lagi memperhatikan unit cost yang harus di bayar, melainkan opportunity yang bisa  ditangkap agar UKM mudah membayar pajak. Alternatif pertama, bisa menggunakan agen dari pihak ketiga. Pelaku UKM disentra ekonomi akan didatangi para agen yang membawa mesin EDC (electronic data capture) dan agen akan menggesekkan kartu debit/kartu kredit pelaku UKM ke mesin EDC sesuai dengan pajak yang harus dibayar. Ini bisa mencegah moral hazard agen menyalahgunakan uang pembayaran pajak dan menekan biaya perekrutan pegawai baru. Kedua, membuka layanan pembayaran mendekati masyarakat melalui merchant non bank, seperti jaringan minimarket modern yang berjumlah sekitar 15.000 outlet. Ini untuk mendekatkan kesan ke masyarakat bahwa membayar pajak mudah dan tidak rumit. Model ketiga, pembayaran pajak melalui sistem e-money yang dimiliki oleh operator seluler. Analisa terbaru dari Juniper Research, jumlah penggunaan layanan transfer uang secara mobile akan mencapai 500 juta secara global pada 2014 mendatang. Sampai tahun 2012, jumlah pengguna ponsel di Indonesia lebih dari 250 juta nomor aktif di Indonesia. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk pembayaran pajak via ponsel karena penggunaan ponsel sudah lazim oleh masyarakat di pelosok Indonesia, yang jauh dari kantor bank.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.