Berjamaah Mengawasi Manfaat Penggunaan Uang Pajak

Siswa-Siswi di Sorong, Papua (Photo: Slamet Rianto; Articel: Yos W. Hadi)

Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

"Ditjen Pajak bisa terapkan prinsip berjamaah untuk kebaikan," hal tersebut terlontar oleh artis senior Christine Hakim saat berdiskusi serius tapi dengan hangat dan santai bersama lima petugas pajak, termasuk penulis, di ruangan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), gedung utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beberapa waktu lalu.

Penulis yang duduk di sebelah Christine Hakim tersenyum lebar karena apa yang disampaikan soal pentingnya prinsip berjamaah untuk kebaikan itu sudah sesuai dengan salahsatu Nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Sinergi. Mengutip panduan nilai-nilai Kementerian Keuangan, prinsip sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Terlihat di sini bahwa dalam sinergitas harus melibatkan dua dimensi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Khususnya sinergi dengan pihak eksternal, tentunya DJP perlu menggandeng dengan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama dengan DJP. Christine Hakim adalah salahsatunya.

Dalam diskusi menyangkut masalah kebangsaan dan kebudayaan itu, Christine Hakim sempat menyinggung soal pentingnya menjaga kelestarian kebudayaan nasional. Tentunya dalam merealisasikan hal tersebut selain dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang peduli dan bertanggungjawab untuk melestarikan kebudayaan nasional, juga dibutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan pelestarian kebudayaan nasional tersebut. Nah, dana untuk menjalankan kegiatan pelestarian kebudayaan nasional itulah antara lain berasal dari pajak yang dihimpun oleh DJP yang kemudian pengalokasian penggunaan dan mekanisme pendistribusiannya adalah wewenang DPR/DPRD dan Kementerian-Kementerian Negara/Lembaga yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan uang pajak tersebut.

Pajak yang dihimpun oleh DJP hanya dibatasi pada pengumpulan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Migas (PBB sektor P3). Sedangkan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB sektor P2) dan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah secara bertahap hingga tanggal 31 Desember 2013. Sehingga mulai 2014, PBB sektor P2 dan BPHTB bukan lagi wewenang DJP melainkan wewenang Pemda.

Uang pajak yang dihimpun oleh DJP itu kemudian dimanfaatkan untuk membiayai 14 (empat belas) bidang kegiatan pembangunan nasional, yaitu bidang-bidang: Fasilitas dan Infrastruktur, Dana Alokasi Umum, Pemilihan Umum, Penegakan Hukum, Subsidi Pangan, Subsidi BBM, Pelayanan Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Pendidikan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, Kelestarian Budaya, Transportasi Massal dan Penyediaan Biaya Listrik terjangkau.

Sebagai contoh, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 18 Juni 2013 lalu, manfaat uang pajak untuk membiayai anggaran pendidikan nasional dianggarkan sebesar 20% terhadap total anggaran Belanja Negara. Dalam Pasal 16 Ayat (3) UU No. 15/2013 disebutkan bahwa alokasi Anggaran Pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp 5 triliun.

Lebih lanjut di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 diterangkan bahwa dari total APBN-P 2013 sebesar Rp 345,335 triliun, anggaran pendidikan yang melalui Belanja Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp 126,238 triliun, anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah Rp 214,096 triliun, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp 5 triliun.

Dari total alokasi anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 126,238 itu tidak seluruhnya diserap oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), tapi juga tersebar di 18 (delapan belas) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) lainnya. Anggaran Pendidikan di Kemdikbud dialokasikan sebesar Rp 79,707 triliun, Kementerian Agama Rp 38,767 triliun dan K/L lainnya Rp 7,763 triliun. Di luar Kemdikbud dan Kementerian Agama, K/L yang memiliki anggaran pendidikan cukup besar adalah Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1,768 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 1,650 triliun, Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 1,103 triliun, Kementerian Perindustrian Rp 626,088 miliar, dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 484,221 miliar.

Itu baru dari sisi alokasi manfaat uang pajak untuk bidang pendidikan belum lagi untu bidang-bidang pembangunan fasilitas dan infrastruktur, dana alokasi umum, pemilihan umum, penegakan hukum, subsidi pangan, subsidi BBM, pelayanan kesehatan, Hankam, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pelestarian budaya, transportasi massal dan menyediakan biaya listrik yang relatif terjangkau oleh masyarakat.

Nah, di sini terlihat bahwa masalah pengalokasian dan penggunaan manfaat uang pajak sudah bukan lagi wewenang DJP melainkan DPR/DPRD dan Kementerian-Kementerian Negara/Lembaga terkait. Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika kita dukung bersama semangat berjamaah Christine Hakim tidak hanya sebatas pada membayar pajak tapi juga berjamaah mengawasi penggunaan uang pajak kita untuk kesejahteraan kita semua.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.