Selasa, 8 Mei 2012 - 14:01
Monumen Nasional Indonesia (Monas), lambang Daerah Pusat Pemerintahan Indonesia

Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus D.W. Martowardojo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Asumsi Makro RAPBN-P 2012 pada 13 Maret 2012 lalu, mengungkapkan bahwa jika saja dalam penghitungan Tax Ratio Indonesia diperhitungkan juga pajak daerah dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) maka Tax Ratio Indonesia bisa di atas 15 persen, melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah yang sebesar 12,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

Menkeu saat itu juga menambahkan bahwa Tax Ratio negara-negara tetangga atau yang seperti Indonesia bisa 15 sampai 17 persen karena mereka dalam menghitung Tax Ratio, juga memasukan unsur-unsur pajak daerah dan penerimaan dari SDA. Nah, Indonesia tidak memasukkan unsur-unsur itu.

 

Lalu kalau begitu berapa sih sebenarnya Tax Ratio kita? Jawabannya bisa ada tiga alternatif. Alternatif pertama, jika Tax Ratio diukur dari Penerimaan Pajak Pusat saja terhadap PDB. Alternatif kedua, jika Tax Ratio diukur dari penerimaan Pajak Pusat plus Pajak Daerah terhadap PDB. Dan alternatif ketiga jika Tax Ratio diukur dari penerimaan Pajak Pusat plus Pajak Daerah plus penerimaan dari SDA terhadap PDB.

 

Dalam hal penerimaan negara berasal dari Pajak Pusat, maka penerimaan negara itu meliputi:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
  4. Bea Meterai
  5. Cukai; dan
  6. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (Bea Masuk dan Pajak/Pungutan Ekspor)

 

Sedangkan penerimaan dari Pajak Daerah mencakup:

  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan Penyelenggaraan Pertunjukan Film Bioskop
  4. Pajak Hiburan Penyelenggaraan Olah Raga
  5. Pajak Hiburan Pertunjujkan Kesenian dan sejenisnya
  6. Pajak Hiburan Penyelenggaraan Pasar Malam, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya
  7. Pajak Hiburan Persewaan Video Cassete, Laser Disk, dan sejenisnya
  8. Pajak Hiburan Penyelenggaran Klub Malam, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya
  9. Pajak Hiburan Taman Rekreasi, Kolam Memancing, Kolam Renang dan sejenisnya
  10. Pajak Hiburan Gelanggang Permainan dan sejenisnya.
  11. Pajak Hiburan Permainan Bilyard, Bowling, Permainan Golf dan sejenisnya
  12. Pajak Hiburan Kesegaran Jasmani dan sejenisnya
  13. Pajak Hiburan lainnya
  14. Pajak Reklame
  15. Pajak Bahan Galian
  16. Pajak Penerangan Jalan
  17. Pajak Kendaraan Bermotor
  18. Pajak Hasil Usaha Burung Walet
  19. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan
  20. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C
  21. Pajak Pengguna Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN
  22. Pajak Pengguna Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk kegiatan bukan industri
  23. Pajak Pengguna Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
  24. Pajak Parkir
  25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai 1 Januari 2011
  26. Pajak Daerah lainnya

 

Dari 30 (tiga puluh) lebih jenis Pajak tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya berwenang memungut 3 (tiga) jenis pajak saja. Yaitu:

  1. PPh
  2. PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
  3. PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Migas (PBB sektor P3)

 

Sedangkan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB sektor P2) dialihkan menjadi pajak daerah secara bertahap paling lambat hingga tanggal 31 Desember 2013. Sehingga mulai 2014, PBB sektor P2 bukan lagi wewenang DJP melainkan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda).

 

Nah, untuk realisasi penerimaan negara dari pajak pusat pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.409,2 triliun, kemudian pada tahun 2007 naik menjadi Rp.490,99 triliun, tahun 2008 menjadi sebesar Rp.658,7 triliun, tahun 2009 sebesar Rp.619,92 triliun, tahun 2010 sebesar Rp.722,94 triliun, dan pada tahun 2011 lalu adalah sebesar Rp.873,36 triliun.

 

Selanjutnya untuk realisasi penerimaan dari pajak daerah pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.29,09 triliun, kemudian pada tahun 2007 turun menjadi Rp.25,06 triliun, tahun 2008 tambah menjadi Rp.36,93 triliun, tahun 2009 menjadi sebesar Rp.42,88 triliun, tahun 2010 sebesar Rp.47,68 triliun, dan pada tahun 2011 lalu adalah sebesar Rp.62,08 triliun.

 

Lalu untuk realisasi penerimaan dari SDA pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.167,47 triliun, kemudian pada tahun 2007 turun menjadi Rp.132,89 triliun, tahun 2008 tambah menjadi Rp.224,46 triliun, tahun 2009 turun lagi jadi Rp.138,96 triliun, tahun 2010 naik kembali jadi Rp.169,47 triliun, dan pada tahun 2011 lalu adalah sebesar Rp.214,04 triliun.

 

Sedangkan tingkat PDB pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.3.365,90 triliun, kemudian pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp.3.950,90 triliun, tahun 2008 sebesar Rp.4.948,70 triliun, tahun 2009 sebesar Rp.5.603,90 triliun, tahun 2010 sebesar Rp.6.422,90 triliun, dan pada tahun 2011 lalu adalah sebesar Rp.7.427,10 triliun.

 

Nah, berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bahwa untuk alternatif pertama, jika Tax Ratio diukur dari Penerimaan Pajak Pusat saja terhadap PDB, maka Tax Ratio Indonesia untuk tahun 2006 adalah sebesar 12,16%, tahun 2007 sebesar 12,43%, tahun 2008 sebesar 13,31%, tahun 2009 sebesar 11,06%, tahun 2010 sebesar 11,26%, dan untuk tahun 2011 lalu adalah sebesar 11,76%.

 

Kemudian jika alternatif kedua yang dipakai, yaitu jika Tax Ratio diukur dari (Penerimaan Pajak Pusat + Pajak Daerah) terhadap PDB, maka Tax Ratio Indonesia untuk tahun 2006 adalah sebesar 13,02%, tahun 2007 sebesar 13,06%, tahun 2008 sebesar 14,06%, tahun 2009 sebesar 11,83%, tahun 2010 sebesar 12,00%, dan tahun 2011 lalu adalah sebesar 12,59%.

 

Sedangkan jika alternatif ketiga yang dipakai, yaitu jika Tax Ratio diukur dari (Penerimaan Pajak Pusat + Pajak Daerah + penerimaan dari SDA) terhadap PDB, maka Tax Ratio Indonesia untuk tahun 2006 adalah sebesar 18%, tahun 2007 sebesar 16,43%, tahun 2008 sebesar 18,59%, tahun 2009 sebesar 14,31%, tahun 2010 sebesar 14,64%, dan tahun 2011 lalu adalah sebesar 15,48%.

 

Nah, jelaslah bahwa jika alternatif ketiga Tax Ratio yang dipakai, maka Tax Ratio Indonesia tidak kalah dengan rata-rata tax ratio negara-negara di kawasan ASEAN yang berkisar sekitar 15-17 persen itu. Kalau untuk rata-rata tax ratio kawasan Asia sendiri adalah sekitar 17-21 persen, sedangkan untuk rata-rata tax ratio negara-negara maju (seperti Jerman, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Islandia, Perancis, Italia, Norwegia, Swedia) adalah 40 persen ke atas. Kapan ya Indonesia nyusul?

 

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.