Jumat, 2 Agustus 2013 - 19:41

Oleh Dedy Antropov, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Kalau sistemnya begitu, justru saya makin mudah ngitung pajaknya”. Begitulah pendapat salah satu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ketika atasan saya memberi penjelasan soal kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 atau yang biasa tenar dengan istilah PP 46.

Kesan bingung langsung muncul pada diri saya ketika mendengar pendapat tersebut. Bukan apa-apa pendapat ini sangat berbeda sekali dengan apa yang selama ini diberitakan di berbagai media cetak dan elektronik soal PP 46. Umumnya kedua media tersebut selalu memberitakan wacana yang terkesan menolak dengan penerapan PP 46.

Masih diwarnai rasa kebingungan, saya pun berusaha untuk mencari tahu alasan beliau berani mengutarakan hal tersebut.

Ternyata pendapat beliau tersebut hadir didasarkan pada komplikasi pengalaman beliau selama ini. Baginya pajak sangat meribetkan, kaku hingga terkesan tidak fleksibel terutama perhitungan teknisnya yang dirasakan sangat menyulitkan. Biasanya solusi yang dia ambil untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan jasa konsultan pajak Tentu ada imbalan uang yang harus dikeluarkan saat memanfaatkan jasa ini dan inilah yang menjadi salah satu biaya tambahan bagi usahanya.

Terperanjat dengan alasan tersebut, kembali saya melontarkan pertanyaan kepadanya. Kali ini pertanyaan saya menanyakan mengapa beliau masih taat membayar pajak dengan pelaksanaan teknis yang dianggapnya ribet, kaku dan kurang fleksibel tersebut. Jawaban yang disampaikan cukup sederhana.

“Saya tidak mau diperiksa, yang ada saya pasti salah dan membayar sanksi yang lebih besar”.

Ragu-Ragu

Jokowi, Dahlan Iskan hingga Emirsyah Satar dalam beberapa tahun terakhir hadir sebagai tokoh – tokoh perubahan di negeri ini. Ketenaran mereka di mata masyarakat pun tak lepas dari kebijakan – kebijakan yang telah mereka terapkan. Jokowi menandai kebijakannya di Jakarta dengan merevitalisasi banjir hingga penataan pedagang kaki lima (PKL). Dahlan Iskan memulai kebijakannya dengan mengurut masalah kebobrokan PLN yang saat itu populer dengan pemadaman listriknya. Begitu pun dengan Emirsyah Satar yang mengawali kebijakannya dengan mengembalikan pola segmentasi dan orientasi pelanggan dalam mengembalikan citra Garuda Indonesia yang tengah disorot.

Apa yang mereka alami saat menyuarakan kebijakannya? Tentu selalu ada resistensi penolakan terhadap kebiajakan-kebijakan tersebut. Tak ada yang percaya bahkan kesan mencibir yang lebih mengemuka. Kebijakan-kebijakan yang diapungkan hanya dianggap sebagai janji-janji manis pasca menduduki sebuah jabatan.

Ternyata suara-suara sumbang tersebut perlahan demi perlahan terbukti hanya pepesan kosong belaka. Apa yang terjadi kepada mereka saat ini menjadi gambaran keberhasilan kebijakannya.  Garuda Indonesia sukses dibawa Emirsyah Satar kembali menjadi burung besar yang boleh melintas ke belahan Eropa hingga memenangkan berbagai penghargaan kelas dunia. Dahlan Iskan sukses dipromosikan menjadi menteri BUMN dan Jokowi, walaupun belum sukses mengatasi masalah klasik Jakarta tersebut, namanya tetap baik di mata masyarakat bahkan dijagokan sebagai sosok ideal calon presiden mendatang.

Pertanyaan pun timbul, apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka sehingga sukses menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut? Jawabannya adalah kemampuan mereka menghapus batas antara keragu-raguan yang sering muncul saat sebuah kebijakan diterapkan dengan memberikan bukti nyata hasil kebijakan tersebut. Inilah kuncinya.

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa bangsa ini amat sering dirongrong rasa keragu-raguan dan minim percaya dengan sebuah kebijakan pemerintah. Dugaan, prasangka hingga firasat lebih dahulu kita keluarkan saat mendengar sebuah kebijakan. Celakanya dugaan, prasangka dan firasat ini ternyata lebih sering berintonasi negatif. Kejadian ini pun layaknya menjadi warisan turun temurun yang terus kita praktikkan hingga saat ini.

Tak percaya? Coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang selalu menduga sebuah kebijakan di negeri ini tak ada yang bertendensius kepada masyarakat. Mulai dari kegiatan penyaluran BLSM, kurikulum baru, subsidi BBM, bantuan dana BOS, hingga kebijakan remeh temeh seperti naturalisasi pemain sepakbola. Selalu ada suara sumbang yang menyiratkan pertentangan seolah – olah ingin menganulir kebijakan tersebut. Bahkan ada yang secara tegas men cap nya gagal padahal dilaksanakan saja belum.

Lantas salahkan kita ketika bersikap ragu dengan kebijakan pemerintah? Tak bisa dijawab secara pasti benar atau salah. Bagi saya sikap ragu-ragu dan tidak percaya tersebut pada dasarnya menyiratkan bagaimana sebenarnya konstelasi pemimpin kita dalam mewacanakan sebuah kebijakan. Sederhananya saja, berkaca dari kisah orang-orang hebat diatas tadi, kebanyakan kebijakan pemerintah dianggap tidak mampu menghapus batas antara keragu-raguan masyarakat dengan sebuah bukti nyata di lapangan.

Bagaimana ingin menghapus batas tersebut, yang sering terjadi justru sebaliknya, pemerintah kita kerap dikecam akrab dengan jual beli kepentingan. Dalam merumuskan sebuah kebijakan pemerintah kerap diduga melakukan adverse selection. Pengetahuan pemerintah dalam ikhwal dasar terbentuknya sebuah kebijakan membuatnya menjadi sosok yang diduga  mampu mempermainkan kebijakan publik demi keuntungan beberapa pihak.

Bumbu moral hazard pun semakin mewarnai peran pemerintah di negeri ini. Kurangnya komitmen pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang pro rakyat sering ditegaskan dengan kegiatan moral hazard aparat pemerintah yang kerap bersinggungan dengan kegiatan penyelewengan dan penyimpangan hukum.

Dari sisi ini, saya pun merasa wajar jika masyarakat kontra dengan kebijakan PP 46. Disaat ada dugaan generalisir semua kebijakan pemerintah tak ada yang pro rakyat, kebijakan PP 46 mendapat nilai plus lagi dengan prilaku moral hazard oknum pegawai pajak yang masih sering bertindak seleweng hingga menyimpang. Lewat perpaduan kedua unsur ini, klop lah sudah alasan untuk semakin ragu dan tidak percaya akan kebijakan PP 46

Sederhanakanlah

Ingat bagaimana cara Nabi Muhammad saw saat memperoleh wahyu? Semuanya tidak turun begitu saja selalu ada latar belakang yang mendasarinya. Bisa lewat peristiwa sehari – hari yang beliau alami, pertanyaan umatnya terhadap suatu problem atau berbagai kondisi yang belum jelas dasar hukumnya. Semua ini ditandai dengan istilah “asbabun nuzul”. Bagaimana sebuah wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw intinya selalu merujuk  kepada apa yang beliau alami sehingga memerlukan pemecahan lewat wahyu yang diturunkan.

Begitu pun dengan PP 46, terbitnya PP 46  tentunya menyimpan asbabun nuzul juga. Ketika mengubek-ngubek penjelasan PP 46, akan ditemukan asbabun nuzul yang melatarbelakangi munculnya peraturan ini. Kesederhanaan menjadi unsur utama yang paling ditonjolkan. Satu cara, satu tarif dan satu persen dari omzet menjadi kampanye yang paling melekat di balik terbitnya PP 46.

Menilik pendapat pengusaha tadi, saya pun bisa sedikit tersenyum. Ternyata dibalik keraguan-raguan dan rasa tidak percaya yang sering disuarakan pada PP 46 ternyata masih ada yang mampu berpikir sebaliknya. Tanggapan kemudahan sistem dalam perhitungan pajaknya menggambarkan bahwa pengusaha tersebut telah menemukan asbabun nuzul PP ini.

Asbabun Nuzul kesederhanaan yang diberikan dalam PP 46 pun menjanjikan banyak perubahan. Lewat model yang lebih sederhana kita bisa menemukan sebuah kekuatan perubahan. Perubahan tersebut dapat memicu kesadaran wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajaknya di kemudian hari. Inilah efek perubahan sederhana yang paling diharapkan.

Pada sisi ini, memang tampak hal sederhana yang ditawarkan oleh PP 46 terkesan sangat kecil dan tidak berarti. Tetapi sadarkah kita bahwa hal sederhana yang kita anggap kecil itu mampu membingkai sebuah permasalahan besar yang terjadi pada wajib pajak.

Bayangkan, pengusaha yang tadi ngobrol dengan saya, jika semula harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengurusi pajaknya lewat konsultan, jika harus masih merasa dibayang-bayangi ketakutan akan pemeriksaan pajak selama ini sekejap saja mampu melepaskan bebannya hanya dengan pemberlakuan PP 46. Masalah yang semula besar pun bisa disulap menjadi sederhana dengan PP ini.

Dalam pikiran saya, ternyata membuat sebuah perubahan itu tak perlu memikirkan hal-hal yang kelewat rumit seperti yang dibayangkan selama ini. Tak perlu berdebat kusir ala orang-orang cerdas yang masih terus merecoki perdebatan teknis PP 46 ini. Tak perlu hitung-hitungan ability to pay untuk mengatasnamakan masalah keadilan. Dari sini saya mengambil pendapat bahwa menjadi cerdas itu hanya soal bagaimana kita membaca asbabun nuzul dari sebuah masalah tadi. Masalah asbabun nuzul itu bukan seperti menentukan ayam dan telur, soal siapa yang mengawali dan dimana titik akhirnya tapi ini adalah soal mengubah hal besar menjadi hal kecil yang jauh lebih humble kepada kita, maka sederhanakanlah.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.