70 Tahun Merdeka, Sudahkah Mandiri? Sudahkah Anda Berpartisipasi?

70 tahun Indonesia merdeka namun belum bisa lepas dari bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan nasional dan pengelolaan pemerintahan. Hal itu bisa dilihat dari postur APBN-P 2015 yang masih mencatatkan Defisit Anggaran sebesar Rp 222,5 triliun serta Pedapatan Hibah sebesar Rp 3,3 triliun.

Meski demikian patut disyukuri bahwa 73,4% APBN-P 2015 dibiayai oleh pajak, lainnya oleh Bea Cukai 11,1%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 15,3% dan Penerimaan Hibah 0,2%. Hingga awal tahun 1980-an, pembangunan Indonesia ditopang sebagian besar oleh hasil penjualan minyak dan gas bumi. Setelah itu, karena sumber daya alam tidak dapat diandalkan lagi maka Pemerintah mulai mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN.

Penerimaan pajak sebagai panglima pembiyaan pembanguann negara terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Sesuai data Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran, untuk tahun 2004, realisasi penerimaan pajak untuk pembiayaan negara adalah sebesar Rp.238,6 triliun, tahun 2005 adalah sebesar Rp.298,5 triliun, tahun 2006 adalah sebesar Rp.358,2 triliun, tahun 2007 adalah sebesar Rp.425,4 triliun, tahun 2008 adalah sebesar Rp.571,1 triliun, tahun 2009 adalah sebesar Rp.544,5 triliun, tahun 2010 adalah sebesar Rp.628,2 triliun, tahun 2011 adalah sebesar Rp.742,5 triliun, tahun 2012 adalah sebesar Rp.835,8 triliun, tahun 2013 adalah sebesar Rp.921,4 triliun, tahun 2014 adalah sebesar Rp.985,1 sedangkan untuk penerimaan pajak tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.1.294,3 triliun.

Sesuai APBN-P 2015, 11% pendapatan negara dialokasikan untuk Subsidi yaitu Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

Kemudian 32% APBN-P dialokasikan untuk Transfer ke Daerah, yaitu dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Selanjutnya, 1% APBN-P dialokasikan untuk Dana Desa, yaitu Dana yang bersumber dari APBN-P yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD-P kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, 40% APBN-P dialokasikan untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan. 8% APBN-P dialokasikan untuk Belanja lainnya, yaitu Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja Kementerian/Lembaga, transfer daerah, subsidi, pembayaran bunga utang, dan dana desa.

Terakhir 8% APBN-P dialokasikan untuk Pembayaran Bunga Utang yaitu Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

Dilihat dari fungsi penggunaannya, 52,7% APBN-P dialokasikan untuk biayai fungsi Pelayanan Umum antara lain terdiri dari Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L  (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain).

Selanjutnya 11,8% APBN-P dialokasikan untuk biayai Fungsi Pendidikan antara lain terdiri dari Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan. 16,4% APBN-P dialokasikan untuk biayai Fungsi Ekonomi antara lain terdiri dari Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Kemudian 7,8% APBN-P dialokasikan untuk biayai Fungsi Pertahanan antara lain terdiri dari Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara. 4,1% APBN-P dialokasikan untuk biayai Fungsi Ketertiban dan Keamanan antara lain terdiri dari Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas.

APBN selebihnya dialokasikan untuk biayai fungsi pembangunan nasional dan pengelolaan pemerintah lainnya yaitu: fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (1,9%), fungsi Kesehatan (1,8%), fungsi Perlndungan Sosial (1,7%), fungsi Lingkungan Hidup (0,9%), fungsi Agama (0,5%) antara lain terdiri dari Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha; dan fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (0,3%) antara lain terdiri dari Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri.

Menyimak postur APBN-P 2015 di atas, tentunya hal itu semua dapat terealisasi jika kita semua sebagai Anak Bangsa turut serta dalam bela negara dengan jujur bayar pajak. Sudahkah Anda berpartisipasi? Mari kita jujur bayar pajak demi mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bangsa dan Negara karena #PajakMilikBersama.