Arif Budimanta: Libatkan Masyarakat dalam Reformasi Perpajakan

Keberhasilan reformasi birokrasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai dirasakan banyak kalangan. Berbagai praktek tidak terpuji yang dilakukan aparat pajak satu persatu terungkap. Karyawan yang selama ini melakukan praktek tidak terpuji itu akhirnya diketahui dan diproses secara hukum dan menimbulkan efek jera bagi karyawan DJP.

“Kita lihat reformasi dari ukuran pengungkapan dugaan praktek tidak terpuji itu ternyata benar dilakukan,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Budimanta. Mereka pun, lanjutnya, menjalani proses hukum dan mendapatkan sanksi setimpal.

Apresiasi terhadap reformasi birokrasi, menurut Arif, adalah penerimaan pendapatan bagi negara. “Seberapa besar kontribusi dari DJP terhadap penerimaan pajak. Bahwa reformasi birokrasi, perubahan kultur kerja, itu hal yang wajib dilakukan. Semakin bersih, transparan, harus diikuti dengan tingginya penerimaan,” ujarnya.

Apapun alasannya, lanjut anggota Komisi XI DPR ini, target penerimaan pajak harus tercapai. “Reformasi birokrasi itu hasilnya adalah produktivitas. Ukurannya bagi negara adalah meningkatnya penerimaan,” tuturnya. Penerimaan negara ini harus meningkat, meski situasi ekonomi bangsa diliputi oleh penurunan ekonomi dunia.

Arif tampaknya menggarisbawahi soal penerimaan pajak ini. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi yang masih berjalan ini dapat melalui sejumlah indikasi. “Indikatornya bagi negara bukan hanya wajib pajak yang bertambah, tapi juga meningkatnya penerimaan,” ujarnya.

Konkretnya, kata Arif, tugas DJP adalah peningkatan penerimaan. Mereka melakukan itu entah dengan cara merotasi karyawan, atau memecat dan memenjarakan aparat pajak yang nakal. Bagi kita, lanjutnya, penerimaan negara harus meningkat dengan berbagai macam kreativitas dan menggali potensi sumber pendapatan yang ada.

Ia juga menyinggung soal sistem whistleblowing yang selama ini berjalan. “Sistem ini sebenarnya dapat mengubah kultur agar terjadi proses pelayanan yang bersih untk kepentingan negara. Sistem whistleblowing ini bagus untuk menimbulkan efek jera,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjutnya, sistem ini ternyata tak menimbulkan efek jera. “Masih ada saja. Jangan-jangan ini seperti fenomena gunung es. Whistleblowing dimanfaatkan untuk menjatuhkan teman, kolega, bisa juga dalam rangka kompetisi secara internal,” katanya. Karena itulah, ia mengusulkan agar fenomena ini dijadikan bahan evaluasi.

Untuk mengembangkan efek jera, lanjutnya, harus diperhatikan juga apakah sistem ini bisa jadi bumerang dalam semangat perkompetisian dalam lingkup unit kerja. Kita tahu, dalam unit kerja ada kelompok, klik, bersaing untuk mendapatkan tempat yang lebih baik selalu saja terjadi. “Sistem whistleblower bisa memperuncing persiangan dan konflik internal. Membangun disharmoni,” katanya.

Ia menambahkan, sistem ini harus dilihat dalam konteks ukuran apa yang dipakai, apakah untuk penerimaan atau kepatuhan dari wajib pajak. “Jangan sampai DJP ini sibuk mengurusi internal terus lupa dengan tugasnya, mengumpulkan dana masyarakat untuk diteruskan bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Arif menilai, banyak hal yang bisa dipelajari dari reformasi birokrasi yang dilakukan lembaga pemerintah lain. Misalnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, mereka tidak menerapkan sistem remunerasi, tapi kontribusi penerimaan negara bukan pajak meningkat dari waktu ke waktu.

“Produktivitas meningkat bagus, konflik dapat terkelola dengan baik. Indikasi adanya korupsi tidak ada. Kontribusinya pada negara jelas,” katanya. Untuk itulah, ia menyarankan agar DJP melakukan reformasi mental. Ia juga menyarankan agar ada negasi bahwa orang pajak ini lapisan elit dan sumber uang.

Sebab, menurutnya, apa yang mereka kumpulkan bukanlah hasil dari kerja mereka. Mereka kerjanya cuma mengumpulkan dana dari masyarakat. “Prestasi mereka adalah bagian dari keringat orang lain. Jadi kalau kemudian terjadi kecurangan, berarti dia ikut mencurangi hasil kerja teman-temannya sendiri,” katanya.

Dengan demikian, ujarnya, semangat kolektivitas inilah yang harus dibangun. Semangat ini, kata Arif, bisa ditularkan pada masyarakat. “Libatkan masyarakat dalam komite pengawas perpajakan. Komite ini melibatkan para pembayar pajak dan penerima manfaat pajak ini,” katanya.

Selanjutnya, tutur Arif, hasil pengawasan ini disampaikan pada publik secara transparan. Ini salah satu cara agar masyarakat dapat dilibatkan dalam reformasi perpajakan. “Salah satunya dengan membangun akuntabilitas ini,” katanya. Dari situlah, rasa memiliki masyarakat terhadap pajak akan tercipta.