Antonius Sumarlin: Tingkatkan Cost Collection

Anggaran yang disediakan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dinilai patut untuk ditingkatkan. Senior Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (BUMN) Antonius Sumarlin mengatakan, peningkatan ini diperlukan agar kemampuan Ditjen Pajak dalam mengoleksi pajak hingga ke daerah-daerah juga turut mengalami peningkatan.

Lebih lanjut Antonius mengatakan, rasio cost collection terhadap tax revenue di Indonesia hanya 0.49%. Angka di bawah standar internasional yang menetapkan rasio sebesar 1% dari tax revenue sehingga masih ada ruang jika ingin ditingkatkan. Anggaran dana yang dialokasikan untuk Ditjen Pajak di APBN pada tahun 2013 sebesar Rp 4,9 triliun, menurun jika dibandingkan anggaran tahun 2009 sebesar Rp 5,3 triliun.

“Penerapan sistem self assesment atau sistem yang membuat Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada negara sudah berhasil dalam membuat biaya cost collection menjadi efisien. Namun, cost collection dapat ditingkatkan dan dioptimalkan guna rekrutmen sumber daya manusia (SDM).

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan harapannya supaya pegawai pajak bisa ditambah 5.000 personil setiap tahunnya. Alasannya, setiap tahun jumlah Wajib Pajak dan target penerimaan pajak selalu ditingkatkan. Tapi peningkatan tersebut tak disertai peningkatan SDM yang signifikan. Pada tahun 2006, jumlah pegawai Ditjen Pajak sejumlah 30.196 pegawai dan tahun 2012 jumlahnya 31.408 pegawai.

Besarnya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah direspon oleh Ditjen Pajak dengan membuat strategi pengamanan penerimaan pajak 2013. Strategi ini dibagi dalam tiga bidang, yaitu kebijakan, kepatuhan, dan kegiatan pendukung.

Di bidang kebijakan, Ditjen Pajak menetapkan tujuh langkah strategis. Di antaranya adalah mengkaji rencana penetapan batasan terhadap debt equity ratio (DER), mengkaji batasan biaya promosi untuk mencegah perusahaan melaporkan biaya promosi yang berlebihan dengan tujuan untuk meminimalisi pajak, melakukan penomoran faktur pajak untuk menekan faktur fiktif, dan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Harga Batubara Acuan PPh Final Saham Sendiri, dan Transfer Pricing.

Untuk bidang kepatuhan, telah ditetapkan lima langkah strategis. Misalnya, melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan yang terindikasi membayar pajak dengan jumlah kurang dari seharusnya, melaksanakan ekstensifikasi pro aktif melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) dan optimalisasi pemanfaat hasil SPN tahun 2011-2012, serta peningkatan efek jera dengan melakukan kegiatan penegakan hukum.

Penegakan hukum bagi pengemplang pajak perlu ditingkatkan agar ada efek jera,” ujar Antonius setuju. Tapi dia berharap Ditjen Pajak tetap memperhatikan asas pengetahuan pribadi dari si Wajib Pajak. Menurutnya, ada kalanya seorang Wajib Pajak tidak sadar akan kewajibannya karena banyaknya peraturan pajak yang dikeluarkan.

“Hal ini menunjukkan bahwa pajak bukan sekadar mengutip uang, melainkan juga edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat lebih sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Ditjen Pajak bisa melibatkan masyarakat Indonesia ke dalam wadah berbagai pengetahuan mengenai perpajakan, seperti misalnya memberikan link komunitas di website Ditjen Pajak. Bisa juga dengan melibatkan mahasiswa STAN untuk terjun ke dalam masyarakat,” tutur Antonius.

Sedangkan untuk bidang pendukung telah disiapkan empat langkah strategis, seperti penambahan sumber daya manusia (SDM) secara bertahap, pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan potensi dan kompetensi, menyiapkan kelengkapan operasional dan logistik untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan, serta pengembangan kapasitas SDM terutama untuk pada account representative dan pemeriksa pajak.