Achsanul Qosasi: Shock Teraphy Bagi Peningkatan Penerimaan Pajak

Sejak kasus Gayus Tambunan diangkat ke permukaan, semua pihak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbenah, mulai dari level staf maupun pimpinan. Mental mereka saat itu benar-benar jatuh. Mereka seakan malu menjadi aparat pajak. Karena itulah, mereka cepat melakukan recovery terhadap mental mereka.

“Saya melihat hal ini secara positif. Dalam hitungan bulan, mereka sudah recovery, bisa bekerja kembali dengan normal tanpa mempengaruhi target penerimaan pajak,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi. Terbukti, target penerimaan pajak pada 2010-2011 tercapai.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap shock teraphy yang secara terus menerus dilakukan DJP saat ini. Shock teraphy ini tak hanya pada aparat pajak, tapi juga pada wajib pajak. “Ini yang bagus. Filosofinya, aparat pajak tak mungkin hanya melakukannya sendirian. Pasti dia akan melakukan konkalikong dengan wajib pajak,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Dengan begitu, lanjutnya, dapat disimpulkan bahwa semua pelanggaran pajak melibatkan wajib pajak. Karena itu, ujar Achsanul, pembenahannya tak hanya dilakukan di aparat pajak, tapi juga wajib pajak. “Entah konseling, edukasi, memberikan kesadaran, karena ini sifatnya self assesment,” tuturnya.

Sesuai laporan DJP pada Komisi XI DPR, ujarnya, audit internal dan kepatuhan internal pada KITSDA selalu tidak memberikan ampun terhadap aparat yang melakukan kecurangan. Terbukti ratusan diberikan sanksi, puluhan dipecat. Ketegasan ini betul-betul dijalankan oleh DJP. “Reformasi sudah dijalankan. Ini yang bagus untuk memberikan shock teraphy,” katanya.

Dalam upaya melakukan reformasi birokrasi, whistleblowing juga sempat dijadikan sebuah sistem baru bagi DJP. Namun, menurut Achsanul, hal ini tak bisa dilakukan secara terus menerus, karena akan berakibat pada kecurigaan antarteman, konflik, saling tak percaya. “Kalau ketiga hal ini sudah terjadi, aparat pajak akan bekerja dengan tak nyaman,” ujarnya.

Untuk periode tertentu, kasus tertentu yang dianggap berulang dan material, kecurigaaannya sangat terang, lanjutnya, sistem ini boleh dilakukan. “Tapi kalau terus menerus, ini bahaya. Teman sebelah bisa saling curiga. Jangan-jangan mereka melaporkan saya. Ada jebakan, menjebak sesama kawan,” katanya.

Yang jelas, Achsanul mengakui, DJP merupakan salah satu direktorat yang rawan godaan. Karena itu, ia menyarankan agar DJP lebih banyak menerapkan pembenahan mental dan saling menghargai. “Kalau dari sisi salary, aparat pajak tak kurang kok. Cuma dari sisi mental, menambah kekayaan pribadi dengan jalan tidak terpuji yang harus dibenahi,” katanya.

Terlepas dari pembenahan mental ini, Achsanul menegaskan, DJP harus mengoptimalkan penerimaan negara, bagaimanapun caranya. “Pasti ada kesalahan, tapi tolong dikurangi,” katanya. Hal ini, lanjutnya, bisa dibenahi dengan cara mempertegas terhadap target rekrutmen aparat pajak.

“Aparat pajak masih kurang. Mana mungkin 4 juta perusahaan, 20 juta wajib pajak, ditangani hanya oleh 32 ribu karyawan. Enggak make sense,” katanya. Ia menambahkan, rasio ideal petugas pajak itu 1 orang menangani 100 wajib pajak, sehingga kontrol maupun pengawasan terhadap wajib pajak bisa lebih ketat.

Ia juga menekankan perlunya reward bagi wajib pajak yang patuh. Bukan hanya pembayar pajak besar yang diumumkan, yang kecil tapi patuh juga harus diberireward. “Berikan juga fasilitas yang lain, seperti kemudahan di kepabeanan, jadi koordinasilah dengan Bea Cukai. Juga kerja sama dengan pihak bankuntuk permudah fasilitas transaksinya,” ujarnya. Dengan begitu, lanjutnya, reward yang diberikan tak hanya basa-basi di kertas.