3.5.3.5 Daluwarsa Penagihan

Apabila telah daluwarsa penagihan, maka penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana diatur dalam undang-undang, karena hak untuk melakukan penagihan atas utang pajak tersebut telah gugur.

  1. Saat Daluwarsa Penagihan Untuk Tahun Pajak 2008 Ke Atas Untuk tahun pajak 2008 keatas daluwarsa penagihan pajak mengikuti ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:
    1. Surat Tagihan Pajak;
    2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; dan
    3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
    4. Surat Keputusan Pembetulan
    5. Surat Keputusan Keberatan
    6. Putusan Banding; serta
    7. Putusan Peninjauan Kembali Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. 
  2. saat tertangguhnya daluwarsa penagihan Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
    1. Diterbitkan Surat Paksa;
    2. Ada pengakuan utang pajak dariWajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
    3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
    4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
Segmentasi: